Seperti apa kiprah Green Lantern dalam politik?
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]iapa pahlawan super dari komik yang paling difavoritkan? Jika seri komik DC yang menjadi acuannya, jawabannya kemungkinan besar adalah Superman atau Batman. Meski begitu, perusahaaan komik asal Amerika Serikat (AS) ini juga memiliki satu nama pahlawan super lain yang cukup tersohor: Green Lantern. Tidak hanya pandai melumpuhkan penjahat, Green Lantern juga memiliki urusan dalam dunia politik.
Apa urusannya Green Lantern dengan politik? Tenang, ini tidak berarti Hal Jordan pemilik kekuatan Green Lantern akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ataupun presiden. Akan tetapi, ada sebuah teori yang disebut sebagai Green Lantern Theory of Presidency yang dicetuskan oleh Brendan Nyhan.
Teori ini umumnya digunakan untuk mengungkap fenomena ketika seorang presiden tidak mampu menjalankan seluruh janji politiknya. Secara umum, masyarakat di seluruh dunia memang kerap dipaksa menikmati masa jabatan presiden yang overpromise atau berjanji terlau banyak, tetapi urung mewujudkannya.
Ada beberapa pemimpin yang kerap disetarakan dengan Green Lantern berdasarkan teori tersebut. Lantas, adakah sosok pahlawan super tersebut dalam diri pemimpin di negeri ini?
Membawa Pahlawan Super ke Politik
Jika menggemari serial komik yang dikeluarkan oleh DC, tentu nama Green Lantern adalah sosok yang tidak asing. Pahlawan super ini adalah entitas penjaga perdamaian antargalaksi yang dikenalkan DC. Pahlawan ini memiliki cincin kekuatan yang dapat melontarkan energi hijau yang hampir tidak terbatas. Batasan dari kekuatan tersebut hanyalah tekad dan imajinasi sang pengguna cincin.
Lalu bagaimana Green Lantern bisa masuk ke dalam dunia politik? Kuncinya ada di tekad dan imajinasi itu. Sebagaimana Green Lantern, batasan dari politisi terutama presiden dalam menjalankan pemerintahannya adalah tekad dan imajinasi tersebut.
Janji kampanye yang berlebihan dari seorang presiden adalah hal yang lumrah. Sudah berulang kali presiden di seluruh dunia berbeda antara kampanye dengan kebijakan aktualnya. Hal ini dibahas dari sisi lain oleh Brendan Nyhan dari Darthmouth College.
Menurut Nyhan, Green Lantern Theory of Presidency adalah keyakinan bahwa presiden dapat mencapai tujuan politik atau kebijakan tertentu jika ia berusaha cukup keras atau menggunakan taktik yang tepat. Dengan kata lain, jika seorang presiden tidak dapat menyelesaikan sesuatu, itu lebih dikarenakan ia tidak mencoba cukup keras, atau tidak mencoba cukup cerdas.
Ada alasan mengapa orang dapat begitu percaya pada aksi ala pahlawan super tersebut. Salah satu alasannya adalah meski lembaga eksekutif secara struktur lemah, tetapi presidennya dianggap kuat. Ada kecenderungan pula bahwa pemerintahan saat ini diisi oleh presiden yang kuat, sementara legislatif dianggap korup dan lemah. Narasi heroik tentang presiden menjadi dominasi dari peliputan media. Selain itu, dominasi narasi tersebut juga terjadi di dalam budaya.
Politik juga kini sudah mengarah ke drama. Drama tersebut diceritakan melalui karakter presiden. Kondisi tersebut membuat masyarakat cenderung melihat dunia politik sebagai jalur untuk melihat “akting” dari presiden tersebut.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap terbuai dengan aksi presiden meski kerap tidak tepat janji. Presiden sudah terlanjur dianggap seperti pahlawan super yang tanpa cela. Padahal, laksana Green Lantern, presiden tersebut belum mengeluarkan kekuatannya secara penuh, sehingga tidak semua janjinya dapat dipenuhi.
Green Lantern Paman Sam
Teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kiprah sejumlah presiden di AS. Salah satu yang paling sering dibahas adalah masa kepemimpinan Lyndon B. Johnson (LBJ). LBJ dianggap gagal memanfaatkan keuntungannya saat menjabat untuk memaksimalkan kebijakannya. Kala itu, LBJ memiliki keuntungan berupa dukungan mayoritas kongres yang berasal dari partai yang sama dengannya.
Selain untuk membahas masa kepemimpinan LBJ, teori tersebut juga digunakan untuk menganalisis kepemimpinan Barack Obama. Dalam artikel yang ditulis oleh Ezra Klein di laman vox.com, disebutkan bahwa Obama adalah contoh sempurna dari overpromise sebagaimana menjadi latar utama dari Green Lantern Theory of Presidency.
Dalam kadar tertentu, teori tersebut seperti menyalahkan presiden secara berlebihan. Padahal, ada banyak pihak lain yang terlibat di dalam pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan Obama, ada beberapa kebijakan terkait janji kampanye yang tersendat karena ulah kongres.
Meski begitu, hal ini tidak berarti Obama tidak suci dari dosa. Ada beberapa hal yang sebenarnya berada di tangannya, tetapi tidak berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah Obamacare. Klein menyebut bahwa Obama bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan tersebut, tetapi gagal dalam praktiknya.
Obama juga dianggap gagal dalam mengatur batas emisi karbon dari sumber energi. Pemerintahan presieden kulit hitam pertama AS itu juga tidak cukup keras berusaha dalam urusan deportasi, padahal ia memiliki cukup kuasa dalam hal tersebut.
Kekuatan eksekutif Obama sebenarnya memiliki kuasa yang begitu besar, tetapi ia gagal melaksanakannya secara maksimal. Meski mengalami kegagalan seperti itu, media di negeri Paman Sam cenderung lebih fokus pada aturan-aturan baru yang didorong pemerintahan tersebut alih-alih implementasinya. Akibatnya, pemerintahan Obama tetap digandrungi bak pahlawan.
Jokowi Overpromise?
Jika melihat kondisi di tanah air, Green Lantern Theory of Presidency dapat pula digunakan untuk melihat kepemimpinan politisi di negeri ini. Secara spesifik, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dikupas dengan pisau analisis teori tersebut.
Di awal, Jokowi hadir dengan beragam cita-cita kampanyenya. Kala itu, mantan Wali Kota Solo tersebut amat lekat dengan istilah Nawacita, sebuah manifesto kampanye yang cukup holistik membahas banyak bidang.
Lalu, bagaimana pelaksanaan Nawacita tersebut sejauh ini? Tampaknya, lagu lama soal overpromise kembali terulang dalam pemerintahan Jokowi. Hingga masa kepemimpinannya nyaris berakhir, sulit untuk bisa melihat bahwa janji-janji di dalam Nawacita sudah terpenuhi seluruhnya.
Kondisi ini berlaku misalnya dalam urusan anti-korupsi. Jika merujuk pada Transparency International Indonesia, Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Peringkat tersebut lebih buruk ketimbang negara seperti Timor Leste yang berada di urutan 91.
Hal tersebut tergolong kontras jika melihat kiprah pemerintahan negeri ini. Pemerintah bersama DPR misalnnya meloloskan UU MD3 yang menciptakan imunitas bagi DPR. Hak imunitas yang dimiliki DPR tersebut diperkirakan akan digunakan anggota dewan untuk menangkal panggilan hukum yang berkaitan dengan korupsi.
Meski mengatur dan diloloskan oleh DPR, Jokowi sebenarnya memiliki kuasa untuk menahan lolosnya UU kontroversial tersebut. Akan tetapi, tampaknya ia enggan untuk menggunakannya atau setidaknya tidak berusaha cukup keras. Hal ini dibuktikan dari adanya sambutan sang presiden dalam pembahasan UU tersebut.
Meski menyimpan kesalahan, nyatanya masyarakat dan media tidak menyoroti Jokowi dari sisi itu. Yang lebih banyak tersebar justru adalah sikap Jokowi yang menolak menandatangani UU tersebut. Padahal, ada atau tidak tanda tangan Presiden, UU tersebut akan tetap berlaku.
Hal ini membuat Jokowi disoroti bak pahlawan. Padahal, lolosnya UU tersebut justru menjadi penanda bahwa mantan Gubernur Jakarta tersebut sedikit melenceng dari Nawacita-nya. Meski begitu, ia justru tetap dianggap seperti pahlawan dalam kasus ini. Di situlah Jokowi terlihat seperti Green Lantern.
Dugaan Saya kenapa Pak Jokowi tidak mau keluar kan Perpu terkait dengan UU MD3, Karena jabatan-jabatan Wakil-Wakil ketua DPR/MPR yg baru itu bisa batal, dan tentu Partai pendukung beliau marah 🙂
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) March 21, 2018
Jika merujuk pada Green Lantern, kelemahan sang superhero adalah warna kuning yang membuatnya tidak berdaya. Akan tetapi, dalam salah satu volume komik tersebut, sang pahlawan pada akhirnya bisa mengalahkan kelemahannya tersebut.
Sejauh ini, Jokowi juga memiliki kelemahan serupa warna kuning tersebut. Dalam konteks Jokowi, warna kuning yang dimaksud adalah ia harus menyenangkan banyak pihak yang terdiri dari partai koalisi, orang-orang di lingkar satu kekuasaanya, dan juga sebagian masyarakat yang haus populisme.
Jika melihat contoh kasus UU MD3, warna kuning diwakili oleh DPR. Jokowi harus menyenangkan DPR karena membutuhkan dukungan partai politik jelang Pemilu. Jokowi seperti tidak berdaya di hadapan DPR yang hadir bak warna kuning bagi Green Lantern.
Dalam sebuah kisah di komik Green Lantern, diceritakan bahwa sang pahlawan akhirnya bisa mengalahkan Parallax, musuh yang memanfaatkan kelemahan warna tersebut. Sang pahlawan akhirnya bisa berusaha keras untuk mengalahkan kelemahannya tersebut, sesuatu yang pada awalnya dianggap tidak mungkin, padahal ia hanya tidak cukup berusaha.
Hal tersebut bisa juga dilakukan Jokowi jika ia mau berusaha lebih keras. Jika Jokowi mampu mengalahkan warna kuningnya, bukan tidak mungkin Jokowi bisa menjadi pahlawan super yang paripurna, sehingga mampu menyelamatkan bangsa ini. (H33)
