Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja terkait dengan sikap kritis kepada pemerintah.
Rasanya, dalam beberapa waktu terakhir banyak ragam ideologi dan paham yang jadi bahan pembicaraan. Secara khusus, beberapa paham tersebut tampak dijadikan semacam “musuh” bagi pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode ini.
Tentu, yang paling kentara adalah bagaimana pemerintahan ini kerap terlihat melawan paham-paham berbau fundamentalisme Islam. Cap radikal dan terorisme acapkali jadi salah satu paham yang ingin dibendung di era Jokowi.
Di luar itu, ada banyak isme-isme lain yang muncul dari pejabat atau aparat pemerintahan Jokowi. Spektrumnya sendiri cukup luas, dari yang tergolong kiri hingga yang kerap dianggap kanan. Lagi-lagi, paham-paham tersebut kerap terlihat seperti lawan bagi pemerintah.
Di atas kertas, oleh beberapa pihak, pemerintah tentu bisa saja dianggap punya alasan. Selama beberapa tahun terakhir ini misalnya, pemerintahan Jokowi tergolong rajin mengampanyekan Pancasila.
Baca Juga: Anies-Ganjar Berebut Jokowi?
Meski demikian, bagi beberapa orang, mungkin label isme-isme itu tampak terlalu sering dilempar dan terutama dibenturkan dengan pemerintah. Boleh jadi, ada yang merasa terlalu banyak ideologi yang terlihat dipertentangkan dengan pemerintah.
Lalu, jika sudah begini paham siapa sebenarnya yang jadi musuh pemerintahan Jokowi?
Banyaknya Isme
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sepertinya harus belajar banyak ilmu politik, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bukannya tanpa alasan, ada banyak paham dan isme yang jadi label suatu kubu, terutama yang terlihat jadi oposisi pemerintah.
Tentu, kita sudah cukup paham kalau pemerintah tergolong rajin untuk meredam paham Islam radikal. Di satu sisi, hal ini mungkin cukup rasional seiring rentetan aksi terorisme yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi yang lain, paham itu sendiri boleh jadi dianggap masyarakat seperti muncul sebagai cap kepada oposisi atau pengkritik pemerintah yang memiliki pemahaman Islam yang lebih fundamentalis.
Dari kampus hingga aparatur sipil negara (ASN) misalnya jadi target pemerintah dalam penyisiran isu radikalisme ini.
Meski pemerintah tak pernah memakai label ini, isu soal polisi Taliban di Komisi Pemerintahan Korupsi (KPK) yang didengungkan para buzzer pemuja Jokowi juga bisa dikaitkan dengan hal ini.
Selain itu, masyarakat juga mungkin masih ingat bagaimana aparat negara mengenalkan isme baru yaitu anarko sindikalisme. Paham ini sempat terlihat seperti jadi musuh ketika terjadi rangkaian demonstrasi mulai dari peringatan Hari Buruh hingga saat pembahasan RKUHP dan revisi UU KPK era Jokowi.
Bicara soal RKUHP, belakangan muncul paham lain yang dipertentangkan dengan kebijakan kontroversial pemerintah. Seperti dikutip dari beberapa media, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak ingin negeri ini jadi terlalu liberal saat memasukkan pasal penghinaan presiden ke dalam rencana revisi UU itu.
Di luar itu, beberapa pihak juga mungkin akan menyeret isme lain yang tampak jadi lawan pemerintah. Beberapa orang mungkin masih ingat kalau Jokowi sempat menyatakan ingin menggebuk komunisme.
Siapa Jadi “Musuh”?
Bagi beberapa orang, mungkin terlihat terlalu banyak sekali ideologi atau pemahaman yang jadi musuh pemerintahan Jokowi. Memang, jika hanya berbicara ideologi saja, beberapa orang mungkin akan berkata pemerintah punya alasan yang kuat.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Jokowi hingga para pemuja fanatiknya memang tergolong rajin mengampanyekan diri sebagai penyokong ideologi Pancasila. Tentu, di atas kertas hal itu sangat positif mengingat posisinya sebagai dasar negara.
Baca Juga: Jokowi dan Jebakan Simbol Negara
Meski demikian, netizen mungkin merasa terlalu banyak fenomena di mana pemerintah dan para pendukung fanatiknya menggunakan Pancasila untuk dipertentangkan dengan label isme lain yang mereka berikan.
Boleh jadi, pemerintahan era Jokowi dan para pendengungnya tengah menciptakan semacam musuh tersendiri untuk dilawan. Meski demikian, pemerintah sendiri memang perlu diakui tampak tak pernah menggunakan istilah musuh negara atau sejenisnya secara resmi.
Terlepas dari itu, bagi beberapa orang mungkin merasa memang terlihat ada musuh negara atau dapat pula disebut sebagai enemy of the state. Konsep ini pernah diungkapkan misalnya oleh Juergen Seifert saat membahas kebijakan politik Jerman Barat tempo dulu.
Ia menguraikan dalam penentuan musuh dan teman negara, faktor politik domestik dan internasional jadi lebih penting ketimbang faktor sosial ekonomi. Lalu, ia juga menyebut kalau musuh sebagai pihak yang mempertanyakan struktur politik dan sosial masyarakat.
Jika melihat hal itu, tentu kemudian pihak yang dapat dilabeli musuh negara bisa sangat fleksibel. Hal itu tergambar di Jerman Barat di mana terjadi redefinisi musuh seiring dengan pergantian pemerintahan.
Ada satu hal yang bisa diperhatikan dari pernyataan Seifert tersebut di mana musuh adalah mereka yang mempertanyakan struktur politik. Dalam kadar tertentu, unsur mempertanyakan ini dapat disetarakan dengan kritik.
Hal ini tergambar misalnya saat Donald Trump memberikan label enemy of the people kepada media ketika ia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Istilah itu ia gunakan untuk memberi cap kepada media dan jurnalis yang kritis kepadanya.
Meredam Kritik
Sekali lagi, perlu diakui bahwa pemerintah di bawah Jokowi memang tampak tak pernah memberi label resmi musuh negara kepada ragam isme yang mereka sebutkan. Meski demikian, tampak bahwa selalu ada isme yang dipertentangkan dengan pemerintah ketika mereka dikritik.
Hal itu mungkin membuat orang merasa bahwa beragam label ideologi itu berlaku kepada pihak yang kritis kepada pemerintah. Kondisi ini bisa saja dianggap serupa dengan Trump yang melabeli media yang mengkritiknya sebagai enemy of the people.
Anggapan semacam itu diungkapkan misalnya oleh Kate Grealy dari Australian National University. Ia menyoroti bagaimana label radikal mengalami politisasi. Dikutip dari The New Mandala, ia menyebut bahwa cap radikal dan Islamis kerap digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik.
Baca Juga: Jokowi Dukung Ganjar di 2024?
Tren tersebut ia gambarkan berjalan beriringan dengan narasi bahwa Pancasila amat suci dan harus dilindungi dengan berbagai cara, termasuk yang tidak demokratis sekalipun.
Lebih jauh, ia menggambarkan bagaimana Islam kemudian menjadi ancaman keamanan negara. Konstruksi ini lalu membuat beragam cara termasuk yang tidak demokratis menjadi dianggap benar.
Secara khusus, Grealy kemudian menjelaskan bagaimana beragam paham yang disebut di atas digunakan pemerintah sebagai pihak yang menyusupi rangkaian demonstrasi besar di tahun 2019. Demonstrasi yang dimotori mahasiswa itu disebut-sebut misalnya sudah disusupi kelompok radikal. Selain itu, isu anarko juga cukup mengena di masyarakat sejak peristiwa ini.
Hal-hal tersebut boleh jadi adalah gambaran bagaimana aparat pemerintahan, termasuk pendukung Jokowi kerap memberi label ideologi tertentu kepada pihak yang kritis. Label ini sendiri boleh jadi terlihat beragam, tetapi bisa dianggap publik satu tujuan, yaitu mereka yang beroposisi kepada pemerintah.
Oleh karena itu, jika ditanya isme apa sebenarnya yang menjadi musuh pemerintahan Jokowi sulit untuk dicari jawabannya. Yang jelas, dari uraian Grealy, boleh jadi publik akan merasa label ancaman atau sejenisnya itu akan berlaku pada mereka yang kritis.
Tentu, semua ini harus dipantau lebih lanjut kepastiannya. Untuk sementara, setelah muncul isu melawan liberalisme untuk pasal penghinaan presiden, kita mungkin harus siap jika ada paham lain yang akan dipertentangkan dengan kebijakan kontroversial. (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
