HomeHeadlineAnies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat dengan menggunakan AI.

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?


PinterPolitik.com

Menyebut isu politik identitas sebagai citra utama Anies Baswedan di Pilpres 2024 bukanlah tanpa alasan. Ia bahkan diberi julukan โ€œBapak Politik Identitas Indonesiaโ€. Jelas bahwa julukan dan situasi ini merupakan ekses lanjutan dari Pilkada Jakarta 2017, di mana isu identitas menjadi salah satu kunci utamanya.

Persoalannya, Anies terlihat โ€œmenunggangiโ€ isu ini dalam konteks mempertahankan relevansi politiknya agar selalu dipergunjingkan masyarakat. Alih-alih melawan fabrikasi isu serangan identitas โ€“ tak jarang yang menyebut Anies intoleran, terlalu dekat dengan kelompok Islam konservatif, dan lain sebagainya โ€“ Anies justru riding the waves dan memanfaatkan isu ini untuk meraih brand awareness masyarakat.

Padahal, kita tahu Anies adalah salah satu cendikiawan Muslim paling moderat di Indonesia. Bocoran kawat pemerintah Amerika Serikat yang dipublikasikan WikiLeaks memberikan deskripsi paling jelas soal ketokohan Anies yang moderat tersebut. Belum lagi kalau kita telusuri rekam jejak keluarga Anies, pun kiprah dan sumbangsihnya dalam dunia pendidikan Indonesia. Agaknya sulit untuk tak menyebut Anies sebetulnya sebagai tokoh keragaman.

Sayangnya, dalam salah satu kesempatan berbincang dengan PinterPolitik, Anies justru mengaku tak mau melawan fabrikasi isu tersebut secara frontal. Ia justru cenderung pragmatis dan memanfaatkannya agar namanya terus menghiasi ruang diskursus politik masyarakat.

Masalahnya, hal ini membuat Anies sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dan diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan mayoritas Indonesia, mungkin kehilangan simpati dari pemilih mayoritas yang cenderung moderat karena sikapnya yang tidak tegas dalam menanggapi isu-isu politik identitas.

Pemilih moderat di Indonesia, yang mencakup sebagian besar “silent majority”, seringkali mencari pemimpin yang mampu membawa stabilitas, menyatukan beragam kepentingan, dan menawarkan solusi konkret terhadap masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat.

Baca juga :  Prabowo's Coffee Theory

Dalam konteks politik identitas, pemilih moderat cenderung menghindari kandidat yang terlalu terlibat dalam politik identitas yang memecah belah masyarakat, dan lebih memilih pemimpin yang menunjukkan komitmen untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah keragaman.

Anies Baswedan, dengan tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menanggapi politik identitas, mungkin gagal memenangkan dukungan dari pemilih moderat yang mencari pemimpin yang inklusif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang mendesak.

Ketidakmampuannya untuk menarik simpati dari mayoritas moderat ini kemungkinan besar berdampak pada hasil Pilpres, di mana pemilih moderat memilih untuk mendukung kandidat lain yang lebih menawarkan stabilitas dan kesatuan dalam masyarakat.

whatsapp image 2024 04 26 at 15.28.48

โ€œKuburanโ€ Politik Identitas

Setidaknya ada sejumlah teori dan analisis yang dapat dipakai untuk membantu memahami fenomena ini. Pertama dari kacamata teori identitas politik itu sendiri. Identitas politik merupakan faktor penting dalam pembentukan preferensi pemilih. Anies, sebagai tokoh dengan latar belakang dan identitas tertentu, menghadapi tantangan dalam memenangkan dukungan dari berbagai kelompok identitas.

Identitas agama, etnis, dan sosial-ekonomi dapat memainkan peran besar dalam menentukan pilihan pemilih. Dalam konteks Indonesia, identitas agama seringkali menjadi fokus utama dalam politik identitas.

Kemudian, dalam politik identitas, terdapat kecenderungan polarisasi yang kuat di mana pemilih cenderung memilih kandidat yang mewakili atau dianggap mewakili identitas mereka sendiri. Namun, ini juga dapat menyebabkan alienasi terhadap kandidat yang dianggap tidak mewakili identitas mereka.

Anies mungkin mengalami dampak dari polarisasi ini, di mana meskipun mendapat dukungan kuat dari sebagian kelompok identitas, dia juga bisa kehilangan dukungan dari kelompok lain yang merasa tidak terwakili. Masalahnya, kelompok yang tak suka terhadap politik identitas cenderung menjadi mayoritas di Indonesia. Mereka adalah silent majority, yang kebanyakan tak berkomentar di media sosial, tapi punya tatanan nilai dan kepercayaan akan hal tertentu.

Kelompok silent majority ini memiliki preferensi politik yang lebih moderat dan inklusif. Mereka mungkin cenderung menghindari isu politik identitas yang dianggap memecah belah masyarakat dan lebih memilih kandidat yang menawarkan solusi untuk masalah-masalah konkret yang dihadapi bangsa.

Baca juga :  BGN and the โ€˜Nurturingโ€™ Nanik

Dengan demikian, isu politik identitas yang diusung oleh Anies Baswedan mungkin tidak disukai oleh sebagian besar silent majority karena dianggap memperkeruh polarisasi dan memecah belah masyarakat.

Dalam konteks ini, isu politik identitas dapat menjadi senjata ganda bagi seorang kandidat. Meskipun dapat memperkuat basis dukungan tertentu, namun juga dapat mengurangi daya tarik di kalangan kelompok lain dan bahkan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial.

whatsapp image 2024 04 25 at 13.56.00

Memahami Pentingnya Silent Majority

Ada beberapa ahli yang telah mengemukakan pandangan mereka tentang efek politik identitas dalam konteks Indonesia dan mengapa isu politik identitas mungkin tidak disukai oleh sebagian besar silent majority.

Profesor Arief Budiman dari Universitas Indonesia misalnya telah berbicara tentang pentingnya memahami kompleksitas politik identitas di Indonesia. Menurutnya, meskipun identitas agama seringkali menjadi fokus dalam politik identitas di Indonesia, namun pemilih juga terpengaruh oleh identitas etnis, sosial-ekonomi, dan kultural.

Budiman menyoroti bahwa isu-isu identitas yang dipolitisasi secara berlebihan dapat memicu polarisasi dan konflik sosial yang merugikan bagi stabilitas negara. Dan lebih daripada itu, bagi orang-orang yang menyadari dan tak suka isu itu digunakan, mereka akan cenderung antipati terhadap kandidat yang memakai isu itu.

Ahli lain, Dr. Marcus Mietzner dari Australian National University telah menyoroti pentingnya silent majority dalam politik Indonesia. Menurutnya, kelompok mayoritas diam atau silent majority cenderung mencari stabilitas politik dan ekonomi, serta menilai kandidat berdasarkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar memperkuat narasi politik identitas yang memecah belah.

Dengan demikian, strategi Anies yang tak mau melawan secara tegas fabrikasi isu-isu politik identitas yang diarahkannya memang secara langsung membuat namnya dipergunjingkan masyarakat. Namun, ia juga mengalami kerugian karena kampanye negatif yang menyerang dari sana-sini pada akhirnya merugikan peluang politiknya untuk meraih kekuasaan tertinggi. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia?ย 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto โ€” dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto โ€” dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, โ€œrayapโ€ tidak takut pada menterinya.