Hasil survei Litbang Kompas yang tempatkan posisi Demokrat peringkat ketiga setelah PDIP dan Gerindra, seolah memberikan harapan. Banyak yang menilai peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dapat berkompetisi pada Pilpres 2024 semakin terbuka lebar. Lantas, seperti apa AHY dan Demokrat layak diperhitungkan di 2024?
Hasil survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menempatkan Partai Demokrat di peringkat ketiga dengan perolehan 10,7 persen. Hasil survei ini memposisikan Partai Demokrat berada di bawah PDIP yang memperoleh 22,8 persen, kemudian Partai Gerindra 13,9 persen.
Terdapat penilaian yang mengatakan bahwa survei yang menempatkan Demokrat di urutan ketiga bisa berdampak pada terbukanya peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) di tahun 2024 mendatang.
Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), mengatakan survei elektabilitas Demokrat sebenarnya sudah konsisten naik sejak tahun lalu. Pemberitaan yang sempat ramai tentang kisruh Demokrat punya efek terhadap simpati masyarakat kepada Demokrat.
Jika kita lihat survei di pertengahan tahun 2021, hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) pada saat itu menempatkan Demokrat di urutan ketiga, dengan perolehan sebesar 14,8 persen setelah Gerindra yang mendapatkan 15,03 persen, dan PDIP sebesar 19,06 persen. Artinya, ada konsistensi Demokrat yang bertahan di posisi ketiga hasil survei.
Selanjutnya, Dedi menganalisa, terdapat dua kondisi yang menjadi faktor Demokrat bisa berada di posisi ketiga hasil survei. Pertama, telah terjadi penurunan kepercayaan pada koalisi pemerintah.
Faktor kedua, hasil konsolidasi publik AHY sejauh ini bisa dikatakan sukses. Kunjungan AHY ke daerah hingga menemui simpul tokoh berpengaruh, ikut meningkatkan simpati publik. Atas dasar realitas politik itu, Dedi melihat, secara politik memperbesar peluang AHY menjadi salah satu tokoh yang patut diperhitungkan dalam pertarungan perebutan kursi Presiden 2024.
Pasca pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal, AHY terlihat semakin rajin keliling Nusantara. Konsolidasi daerah yang dilakukan AHY menjadi faktor kunci. Meski demikian, sebenarnya ada faktor lain yang perlu disimak, yang juga merupakan bagian dari strategi AHY yang selalu dikampanyekan saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah.
Strategi yang dimaksud adalah menjadikan Demokrat sebagai Kuda Hitam dalam kontestasi politik. AHY tentang strategi kuda hitam dimaksudkan agar kader tidak terlena hasil survei. Strategi ini dianggap akan memperkuat internal Demokrat jelang Pemilu 2024. AHY juga minta kadernya tidak bersikap jumawa dalam menyongsong Pilpres 2024. Ia meminta Demokrat lebih baik menjadi kuda hitam yang tidak diperhitungkan tetapi bisa menang.
Lantas, seperti apa melihat lebih dalam strategi kuda hitam ala AHY ini?
Baca juga: Di Balik Reuni Anies-AHY
Di Balik Strategi Kuda Hitam
AHY dalam berbagai kesempatan meminta kadernya untuk menjadi kuda perang yang tidak hanya bisa berlari kencang, tetapi punya inisiatif untuk melambat, berhenti, dan berbelok untuk meraih kemenangan. Dan kuda perang ini disimbolkan dengan strategi kuda hitam.
Strategi Kuda Hitam bukanlah istilah yang baru dalam politik. Sebelumnya strategi kuda hitam ini dikenal dari istilah dark horse dalam perlombaan pacuan kuda, yang memperlihatkan bahwa peluang dapat dimiliki oleh siapapun termasuk kontestan yang tidak diperhitungkan dalam pertandingan.
Sekilas, strategi yang dikampanyekan oleh AHY terkesan ironis. Hal itu dikarenakan konsepsi kuda hitam itu sendiri, sebenarnya ingin menggambarkan sebuah fenomena pergerakan yang senyap dan tidak diperhitungkan. Tapi kenyataannya, apa yang dilakukan oleh AHY dan Demokrat dalam setiap kegiatannya terekspos oleh media dan bisa dibaca pergerakannya.
Ditambah lagi, sulit untuk tidak memperhitungkan AHY dalam percaturan politik di Indonesia. Dia adalah penerus estafet politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia yang menjabat dua periode dengan partainya Demokrat.
Artinya, strategi kuda hitam yang selalu dikampanyekan AHY sebenarnya dapat dilihat dari perspektif yang lebih realistis. Bahwa strategi itu ingin menyampaikan sebuah pesan politik yang diciptakan lebih santun. Kalimat AHY, “Demokrat dan kadernya jangan terlalu berambisi dan biarkan tidak diperhitungkan”, seakan ingin membentuk political image bagi Demokrat.
Margaret Scammell, Profesor di London School of Economics, mengatakan citra politik (political image) adalah konsep politik yang sangat melekat pada brand seorang politisi atau partai politik, dan mempengaruhi kekuatan politik entitas tersebut.
Jika diuraikan, citra politik yang santun merupakan warisan dari entitas politik yang diturunkan oleh SBY kepada AHY melalui Demokrat. Hal ini dijelaskan oleh Wisnu Nugroho, dalam bukunya Pak Beye dan Politiknya, yang mengatakan bahwa citra politik adalah hal yang dijunjung tinggi oleh SBY.
Persona itu turut memberikan efek pada Demokrat secara umum. Wisnu juga menyebut bahwa yang menempatkan Demokrat dua kali menjadi partai penguasa adalah berkat citra politik SBY, yaitu citra politik santun yang dijunjungnya.
Politik santun atau political politeness adalah sebuah strategi yang digunakan untuk menggambarkan tingkah laku seorang politisi melalui bahasa, gerak tubuh, dan ucapan, serta tindakan yang menghindari munculnya kerugian bagi orang lain. Dalam konsep lain, santun juga dipahami sebagai sikap merendah dan tidak terkesan ambisius.
Penelope Brown dan Stephen Levinson dalam bukunya Politeness: Some Universals in Language Usage, menggambarkan sikap santun adalah kegiatan rasional yang mengandung maksud dan sifat tertentu sebagai manifestasi penghargaan atau penghormatan terhadap individu anggota masyarakat.
Lantas, kenapa orang cenderung suka dengan pemimpin yang mempraktikkan politik santun? Dalam konteks Indonesia, politik santun masih menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. Kekuatan politik inilah yang masih melekat dan diteruskan oleh AHY dan Demokrat sampai saat ini.
Dalam hal Demokrat, strategi ini bermanfaat untuk memberikan penggambaran yang positif bagi partai dan tentunya untuk mengamankan peluang-peluang politik di masa depan. Secara realistis, insentif elektabilitas adalah target yang sebenarnya.
Meminjam ungkapan Deng Xiaoping, tidak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Dalam konteks AHY, tidak penting strategi AHY adalah kuda hitam ataupun kuda putih, yang terpenting AHY dapat memaksimalkan seluruh potensi politik, yaitu modal politiknya untuk dapat memenangkan kontestasi Pemilu 2024.
Lantas, seperti apa membaca modal politik AHY yang kian hari menjadi sorotan publik?
Baca juga: AHY-Anies Menuju Pilpres 2024?
Modal Politik AHY Perlu Di–upgrade?
Kimberly L. Casey dalam tulisannya Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory, memberikan definisi terhadap modal politik. Casey mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan yang menguntungkan atau memperkuat posisi politiknya.
Jika merujuk pada penjabaran Casey, setidaknya terdapat tiga modal politik yang sejauh ini disematkan kepada AHY. Pertama adalah latar belakang militer. Terdidik di dunia militer mengandaikan bahwa sikap kepemimpinan dan disiplin AHY telah dilatih dengan baik.
Kedua, modal sebagai pelanjut estafet trah politik SBY. Ketiga, modal AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang mempunyai karcis pencalonan partai pada Pilpres 2024.
Modal politik yang dimiliki oleh AHY dan juga Demokrat akan menjadi magnet bagi para kandidat lainnya, apakah berasal dari pimpinan partai lain, kepala daerah, hingga menteri yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024.
Tapi, modal politik yang diungkap di atas bukan berarti tanpa celah, terdapat catatan kritis terhadap modal politik yang dimiliki AHY sejauh ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya meng-upgrade kekuatan yang telah dimiliki dan mengasahnya agar dapat teraplikasi dengan baik.
Pertama, SBY memang telah menggariskan AHY untuk menjadi penerusnya. Pendidikan militer dipilih SBY untuk membentuk karakter AHY. Tapi, keputusan AHY berhenti dari militer dan terjun ke politik awalnya disayangkan oleh banyak pihak.
Sehingga pada level kepangkatan militer, AHY tidak seperti kandidat-kandidat lain yang juga berlatar belakang prajurit TNI. AHY hanya berpangkat perwira menengah pertama, yaitu Mayor. Sedangkan kandidat lain bahkan telah sampai pada pangkat perwira tinggi seperti Jenderal.
Kemudian dalam konteks trah politik Yudhoyono, AHY akan dibayang-bayangi oleh kebesaran SBY. Apa yang dilakukan oleh AHY masih akan dianggap sebagai kelanjutan dari keinginan SBY. Hal ini akan berkesan negatif jika AHY belum mampu memperlihatkan dirinya yang otentik sebagai pemimpin.
Terakhir, ini mengenai posisi tawar Demokrat yang dinilai belum strategis dibandingkan partai besar seperti PDIP dan Gerindra. Demokrat hanya memiliki 54 kursi di DPR, sedangkan ambang batas minimal untuk mencalonkan calon presiden adalah 115 kursi DPR.
Kesimpulannya, dari ketiga modal politik yang dimiliki AHY sejauh ini, dirasa perlu ada upaya untuk meng-upgrade sehingga dapat menjadi modal politik yang lebih matang dan mempunyai daya tawar yang lebih menjanjikan dalam pertarungan di 2024 mendatang. (I76)
Baca juga: AHY Sengaja Biarkan Moeldoko Buat KLB?
