Facebook baru saja mengganti nama menjadi Meta dan berkeinginan menciptakan sebuah metaverse. Perusahaan media sosial terbesar ini kemudian dikritik akan menciptakan dunia kelam ala novel-novel distopia. Mengapa Mark Zuckerberg dan perusahaannya terkesan selalu dipojokkan?
Bagi kalian yang senang dengan pop-culture, tentu tidak asing dengan buku dan film Ready Player One. Di dalamnya, diceritakan sebuah platform digital bernama Oasis, di mana kita melakukan apa saja, menjadi siapa saja, dan bahkan menciptakan hiburan digital apapun dengan bebas, tanpa dibenahi batasan yang ada di dunia nyata.
Surga digital buatan ini kemudian mendapat istilah sendiri, yaitu metaverse. Istilah ini diambil dari sebuah novel karya Neal Stephenson berjudul Snow Crash, yang membayangkan sebuah dunia virtual di mana manusia bisa saling berinteraksi secara intens layaknya di dunia nyata.
Pada dasarnya, metaverse adalah manifestasi dari potensi internet yang sesungguhnya, sebuah dunia tiga dimensi yang memiliki ekosistem sendiri, yang juga dapat berfungsi secara utuh. Meskipun metaverse diimajinasikan terjadi jauh di masa depan, faktanya, saat ini kita sudah dihadapi generasi awal metaverse. Contohnya seperti gim video Minecraft, Roblox, dan VR Chat.
Dan belakangan ini, metaverse kedatangan pendatang baru. Ia tidak lain adalah perusahaan media sosial raksasa, Facebook yang telah ganti nama jadi Meta. Mark Zuckerberg, CEO Meta, mengatakan penggantian nama ini adalah komitmen perusahaannya untuk menyambut metaverse, yang dianggapnya sebagai generasi selanjutnya dari internet.
Baca Juga: Google, Facebook, dan Twitter Mengancam Demokrasi?
Orang-orang ada yang mengapresiasi, tidak sedikit juga yang antusias, karena Mark dianggap telah menjadi pendobrak generasi internet yang baru. Namun di sisi lain, banyak yang kemudian memberikan kritik negatif lantaran Mark malah mewujudkan masa depan kelam ala novel Stephenson, di mana ketergantungan orang pada dunia virtual justru akan berakibat bahaya bagi keselamatan sipil.
Beberapa bahkan mengaitkan metaverse idaman Mark menggambarkan apa yang selalu diingatkan George Orwell dalam bukunya 1984, yaitu sebuah masa depan tanpa adanya perlindungan rahasia pribadi.
Padahal, semua kritik yang dilemparkan itu bersifat spekulatif, Meta sendiri bahkan belum benar-benar bisa meluncurkan metaverse setidaknya dalam 5 tahun mendatang.
Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Mark dan Meta terkesan terlalu dipojok-pojokkan?
Mark Tidak Sepenuhnya Salah?
Anggota DPR Amerika Serikat (AS), Alexandria Ocasio-Cortez memberikan komentar pedas pada Mark tepat setelah Meta diumumkan di Twitter. Alexandria menyebut Meta adalah sebuah ‘kanker’ bagi sistem demokrasi AS, yang mengambil bentuk sebagai sebuah mesin pengawasan dan propaganda global, yang memiliki tujuan akhir menghancurkan kebebasan masyarakat sipil, hanya untuk keuntungan sepihak.
Memang, beberapa tahun terakhir ini, perusahaan media sosial terbesar di dunia tersebut dihujani sejumlah kasus besar, yang utamanya menyinggung tentang perlindungan data pribadi dan ujaran kebencian. Pada 2018 lalu contohnya, sebagian besar anggota DPR AS menuding Facebook mempromosikan kabar bohong dan propaganda.
Lalu, kita juga tidak bisa lupa bagaimana mantan karyawan Facebook sendiri yang bernama Frances Haugen, bertestimoni tentang berbagai sisi gelap Facebook. Beberapa tudingan keras yang dilemparkan adalah bagaimana Facebook hampir tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menjaga privasi data penggunanya, dan juga cenderung diam saja terhadap penyebaran ujaran kebencian di berbagai negara berkonflik.
Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan-tudingan tersebut, tampaknya kita bisa melihat bahwa akhir-akhir ini upaya untuk menjatuhkan kapasitas Facebook semakin digencarkan oleh negara-negara Barat, khususnya dari AS. Sebagai argumen utamanya, isu yang selalu digembar-gemborkan adalah privasi data dan pengizinan ujaran kekerasan di berbagai negara berkonflik seperti Myanmar dan Etiopia.
Ahmed Charai, seorang pengamat internasional, dalam artikelnya yang berjudul A Defense for Facebook and Global Free Speech menilai ada sebuah kejanggalan dari tuduhan yang dilemparkan orang-orang terhadap Mark dan Facebook. Semua tudingannya hampir selalu sama, yaitu hanya berfokus pada seberapa banyak aktivitas jahat yang tidak dapat dicegah oleh pimpinan ‘kejam’ Facebook, yang notabene adalah Mark.
Sementara itu, hanya sedikit sekali yang memberi perhatian pada pelaku kekerasan itu sendiri, yang sebenarnya adalah pihak-pihak ekstremis di berbagai isu konflik yang sering disebut, seperti di Iran, Myanmar, dan Etiopia.
Baca Juga: Facebook Cs Lampaui Jokowi?
Charai bahkan tidak bisa memperkirakan seperti apa pusingnya Mark ketika setiap ada tuduhan baru yang dilemparkan pada dirinya maupun Facebook. Karena hampir semua tindak kekerasan dari berbagai konflik di negara asing dihamparkan ke hadapan Mark, padahal ia bukan politisi ataupun diplomat.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di sini?
Ada sebuah pandangan menarik dari seorang pengamat politik, Timothy C. May. Di dalam tulisannya yang berjudul The Crypto Anarchist Manifesto, May melihat bahwa ketika teknologi siber semakin canggih, akan muncul sebuah fenomena politik yang ia sebut crypto-anarchism. Pada dasarnya, May berpendapat kemajuan teknologi siber akan menyebabkan pengaruh dan kekuatan negara menurun, bahkan mungkin runtuh secara tiba-tiba.
Dengan semakin cepatnya ekspansi perusahaan ke dunia maya, melalui komunikasi yang terdedikasi, mata uang kripto, anonimitas dan nama samaran, serta berbagai interaksi yang dimediasi teknologi siber lainnya, akan sangat mengubah sifat ekonomi dan interaksi sosial suatu negara. Pemerintah akan kesulitan dalam mengumpulkan pajak, mengatur perilaku individu dan perusahaan. Uniknya, May juga memprediksi negara akan cenderung memaksa suatu entitas siber untuk tunduk ketika mulai terlihat kapabilitasnya melampaui apa yang bisa dilakukan oleh kedaulatan negara.
Ini sangat relevan jika kita melihat perseteruan antara Facebook dan AS. Secara teknologi, Facebook sudah mulai bisa memberikan pengaruh besar pada sistem politik internasional, khususnya dalam meredam konflik.
Namun di sisi lain, negara belum memiliki aturan yang memadai untuk mengatur perusahaan seperti Facebook, selain karena masih terbatasnya diskursus keilmuan di bidang siber, juga karena isu ini mulai menyangkut kepentingan negara lain. Jika tidak diperhatikan, negara yang terkonflik bisa saja menuntut AS sebagai negara asal Facebook atas kekerasan yang terjadi di negaranya. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa Facebook sangat dicecar.
Lantas, apakah gejolak politik semacam ini adalah hal yang lumrah?
Pengaruh Kekuatan Elemen ke-5
Tidak dipungkiri, perkembangan teknologi siber itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dapat memberikan manfaat yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia, tetapi di sisi lain juga sangat mengkhawatirkan karena belum ada pihak yang benar-benar bisa mengatur aktivitas dunia siber.
Richard A. Clarke dalam buku The Fifth Domain, memperingatkan bahwa dunia siber adalah zona kelima setelah laut, udara, darat, dan antariksa. Zona siber bisa menjadi wilayah paling rentan konflik di masa depan. Ada banyak hal yang perlu ditakuti di sudut-sudut gelap dunia siber. Richard menilai kita telah memasuki zaman di mana ancaman online dapat membawa konsekuensi yang sangat riil dunia nyata.
Akan tetapi, Richard mengatakan bahwa ketidakpastian ini tidak hanya akan memunculkan kriminal siber mengamuk di ranah digital, tapi juga kalangan otokrat yang terlalu ambisius dalam menerapkan aturan di zona baru ini.
Joseph S. Nye dalam bukunya yang berjudul Cyber Power juga mengatakan pengaruh dan kekuatan di ranah siber akan menjadi hal yang sangat diincar oleh negara pada abad ke-21. Ini karena masalah yang terjadi di dunia siber lebih banyak terjadi di luar kendali dan pemahaman, bahkan negara yang paling kuat sekalipun. Nye menilai proliferasi informasi dunia siber telah menjadi sama pentingnya dengan proliferasi senjata pemusnah massal.
Baca Juga: Sulit Menkominfo Johnny Lindungi Data Pribadi?
Selain itu, karena semua pihak dapat menjadi aktor penting di dunia siber, aktor non-negara seperti perusahaan seolah-olah akan semakin terdorong menjadi kompetitor entitas negara. Kelebihannya adalah perusahaan hanya bergantung pada kapabilitas teknologinya sendiri, sementara negara banyak bergantung pada kontraktor-kontraktor swastanya.
Pada akhirnya, tampaknya kita perlu melihat kasus tudingan Meta dan Mark Zuckerberg sebagai konsekuensi perkembangan teknologi. Suka atau tidak, saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang baru, layaknya Christopher Columbus saat pertama kali ke Benua Amerika.
Perbedaannya adalah, saat Columbus diserang warga pribumi, dirinya bisa melihat mereka datang membawa pedang, sementara di dunia siber, kita hanya bisa membayang-bayangkan pedang tersebut. Siapa yang tahu, barangkali ada pihak yang sedang memantau Anda ketika membaca artikel ini.
Tentu kita harap Indonesia bisa mempersiapkan diri menghadapi transformasi ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi sebuah urgensi yang perlu diperkuat sesegera mungkin. Kita tidak ingin negara ini dan penduduknya menjadi sekadar ladang data bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, Indonesia juga harus mampu menjadi pengatur tunggal yang mumpuni, dengan lebih dahulu mengantisipasi konsekuensi apa saja yang dapat terjadi dari aktivitas perusahaan multinasional. (D74)
