“…Begal aja dibakar massa, masa koruptor dapat red carpet.” ~Iwan Fals
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]oruptor bisa dibilang sebagai pesakitan yang sulit untuk disembuhkan. Layaknya pelaku pedofilia, koruptor tak cukup hanya diganjari hukuman penjara, tapi juga perlu direhabilitasi dan dijauhi dari segala akses yang memungkinkan mereka dapat melakukan korupsi lagi.
Tapi itu kan harusnya ya. Di negeri kita, koruptor itu istimewa sekali. Atas nama hak asasi manusia dalam berpolitik, para mantan napi korupsi bahkan diberikan akses untuk dapat kembali menjarah. Mereka bisa bebas duduk di kursi pemerintahan.
Sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sempat mengambil langkah jitu untuk mengurangi perkembangbiakan bibit koruptor, yakni dengan membuat peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Ehh, alih-alih didukung, para pesakitan bersama para partai politik, pejabat pemerintahan dan Bawaslu malah bersatu menentang hal tersebut.
Katanya, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan bisa membahayakan konstitusi. Tapi kalau dipikir pakai akal sehat, lebih bahaya mana ya, ngasih akses berkuasa pada mantan koruptor atau merevisi Undang-undang? Ckckckck.
Entahlah. Tapi yang pasti, Bawaslu tetap ngeyel meloloskan sejumlah eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif.
KPU nggak terima, dan membuat surat permohonan agar Bawaslu menunda eksekusi diloloskannya 12 caleg mantan koruptor tersebut.
Lebih bahaya mana, ngasih akses berkuasa pada mantan koruptor atau merevisi Undang-undang? Click To TweetMelihat apa yang terjadi, Fahri Hamzah dengan pola pikirnya yang memesona, akhirnya ikut berkomentar. Tapi kali ini, bukannya membela KPU, beliau malah menuduh KPK sebagai dalang sikap kerasnya KPU.
Hadehh, dari dulu kenapa Pak Fahri nggak bisa akur sama KPK sih? Ada rasa dendam kesumat atau gimana?
Fahri Menduga banyak pejabat yang diperas sama KPK, diancam ‘Awas lo, kalau nggak, gue masuk ke kantor lo’, begitu kata Fahri. Hal tersebut, menurutnya, bisa saja sedang terjadi juga dengan KPU.
Hmm, moon maap nih, sebagai wakil rakyat, Pak Fahri yang terhormat nggak bisa sedikit satu frekuensi apa dengan rakyat? Rakyat sudah lelah loh dicurangi. Hiks hiks…
Asal Bapak tahu aja, negeri ini sudah dilimpahi dengan banyak koruptor. Mungkin KPK juga sudah sampai gempor, menangkap para tikus-tikus negara tersebut. Jadi, please deh, segala upaya pemberantasan korupsi mohon dibantulah ya, bim sala bim jadi apa? Prok prok prok… (E36)
