HomePolitikKini, Giliran Politik Milenial?

Kini, Giliran Politik Milenial?

Oleh Evio Tanti Nanita, Jurnalis dan Penulis Lepas

Sosok-sosok yang berasal dari generasi milenial kini mulai bermunculan guna mengisi perannya di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan politik. Apakah kehadiran milenial menjadi tanda akan usangnya cara-cara generasi lama?


PinterPolitik.com

Semacam angin segar bagi para pemimpin milenial saat ini dengan terpilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan diangkatnya tujuh pemuda-pemudi lainnya sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok-sosok milenial ini bisa saja menjadi tonggak lahirnya sebuah era dan tatanan baru dengan beragam tantangannya yang kini sedang kita hadapi.

Era baru ini bukanlah kelanjutan atau kontinuitas dari era sebelumnya – memunculkan “new normal” yang dihasilkan oleh perubahan yang berbeda. Namun, apakah masih relevan jika pemimpin generasi baby boomers dan generasi X yang begitu mumpuni bergumul dengan tantangan-tantangan era lama kemudian dihadapkan dengan perubahan di era baru?

Sebagai pengingat, generasi milenial adalah mereka yang lahir diantara tahun 1981 hingga 2000. Sementara, generasi X adalah lahir tahun 1965-1980. Baby boomers adalah mereka yang lahir di tahun 1946 hingga 1964.

Secara umur, kaum milenial kini seharusnya sudah menduduki level kepemimpinan tengah dan atas dalam sebuah organisasi manajerial level dan, sebentar lagi, mungkin akan lebih banyak pemimpin milenial yang menduduki posisi-posisi teratas dalam organisasi.

Banyak sebutan yang diberikan oleh para pakar kepada perubahan zaman generasi milenial ini. Warren Bennis dan Burt Nanus — dua pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika – menyebutnya dengan istilah “vuca world” yang merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sementara itu, Andrew S. Grove menyebutnya dengan istilah “inflection point” atau SIP yang berarti titik perubahan strategis.

Clayton Christensen memberikan istilah “disruption“. Kemudian, Klaus Schwab menyebutnya dengan revolusi industri 4.0 dan “the age of acceleration” yang dipopulerkan oleh Thomas Friedman.

Oleh sebab itu, para pihak harus memahami fenomena apa yang sedang terjadi saat ini. Bahkan, sebagian besar pakar sepakat bahwa perubahan itu tak lagi linear atau inkremental tetapi terjadi keterlepasan atau decoupling antara era lama dan era baru.

Oleh sebab itu, era baru ini bukanlah kontinuitas dari era sebelumnya dimana paradigma baru sama sekali berbeda dari sebelumnya. Lalu, apa akibatnya jika perubahan drastis itu terjadi?

Akibatnya, pemimpin generasi baby boomers dan generasi X yang begitu mumpuni bergumul dengan tantangan-tantangan di era lama menjadi tidak relevan lagi di era baru yang sedang dihadapi kini. Kearifan, gaya kepemimpinan, kompetensi, dan nilai-nilai perilaku yang begitu ampuh menjadi solusi di era lama kini mandul alias tidak mempan lagi menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian di era baru.

Baca juga :  Di Balik Pelik RUU Penyiaran vs Digitalisasi

Oleh sebabnya, para pemimpin baby boomers dan generasi X harus mulai legowo untuk menyerahkan “tampuk kekuasaannya” kepada para pemimpin milenial agar organisasi lebih cakap dan bisa keluar dari kemelut perubahan ekstrim di era baru.

Selain itu, generasi baby boomers dan milenial kini memiliki medan pertempuran hampir di semua sendi kehidupan. Jadi, imbasnya bukan saja pada perusahaan-perusahaan yang akan bermasalah, pemerintahan pun saat ini bukan tidak mungkin menghadapi persoalan tertentu.

Dalam hal bersosial, generasi baby boomers cenderung tertutup, tidak menyukai perubahan hingga perbedaan. Bahkan, lebih bersikap apatis terhadap sekitarnya. Generasi yang terlahir pada masa setelah perang berakhir ini, membuat mereka tumbuh dalam tatanan dunia yang baru dibentuk dan dibangun dimana pertumbuhan ekonomi kala itu tengah meningkat.

Ini berarti nilai-nilai lama masih dipegang teguh. Hal inilah yang membuat generasi baby boomers cenderung kolot meski mereka begitu matang dalam mengambil keputusan.

Berbeda dengan generasi baby boomers, generasi milenial yang dinamis akan perubahan yang membuatnya mudah beradaptasi. Meskipun terkesan individualistis, mereka justru lebih progresif dan terbuka perihal berbagai isu sosial.

Mereka memiliki empati tinggi pada sesama meski mudah bosan. Menurut laporan lembaga riset Pew Research Centre, generasi ini dianggap percaya diri, ekspresif, liberal, bersemangat, dan terbuka pada tantangan.

Dalam hal pekerjaan, sebagian besar baby boomers memiliki motto “hidup adalah untuk bekerja”. Tak heran bila uang dan pengakuan jabatan menjadi target kehidupan yang prestisius bagi mereka.

Hal ini yang kemudian memunculkan sikap anti-kritik sekalipun untuk kemajuan bersama. Menurut Howe & Strauss dalam buku mereka yang berjudul Generations, dijelaskan bahwa baby boomers merupakan generasi yang konservatif, disiplin, materialistis, dan berorientasi pada waktu. Loyalitas yang tinggi pada pekerjaannya ini membuat mereka begitu disiplin bahkan meskipun tidak ada pekerjaan mereka lebih memilih tetap di kantor hingga jam pulang.

Hal ini begitu kontras dengan milenial yang memiliki pola pikir untuk cenderung mencari pekerjaan yang dapat menunjang gaya hidup dan sesuai dengan keinginannya. Bahkan, mereka tak tanggung-tanggung untuk berhenti dan bergonta-ganti pekerjaan demi mendapatkan yang benar-benar diinginkan.

Baca juga :  Menavigasi Inklusivitas Politik Indonesia: Prabowo Subianto dan Perwujudan Consociational Democracy

Dedikasi terhadap pekerjaan tidak ditunjukan dengan berdiam lama di kantor tanpa kegiatan, melainkan lewat bekerja efektif dan cepat sehingga pulang adalah jalan terbaik ketika pekerjaan dirasa selesai.

Karena mereka lebih gemar bekerja dengan kualitas bukan kuantitas waktu, sebagian besar milenial dinilai lebih terbuka dan berani soal kritik untuk sebuah kemajuan. Hal itulah yang membuatnya selalu terbuka dan kreatif.

Selanjutnya, dalam hal teknologi, generasi milenial tumbuh di tengah transisi perkembangan teknologi sehingga tidak heran mereka begitu melek teknologi dan doyan berselancar di dunia maya untuk menjaring berbagai pengetahuan maupun informasi secara cepat. Namun, di sisi lain, milenial memiliki tingkat membaca buku yang rendah jika dibandingkan dengan generasi baby boomers.

Teknologi menjadi aspek yang kontras di antara kedua generasi ini. Para baby boomerscenderung kurang melek teknologi sehingga menghadirkan sekat terutama dalam proses pekerjaan dan pembelajaran.

Secara umum, Lancaster & Stillman dalam buku mereka yang berjudul When Generations Collide menyimpulkan bahwa generasi baby boomers cenderung optimis. Mereka percaya pada adanya peluang dan seringkali terlalu idealis untuk membuat perubahan positif di dunia.

Mereka juga kompetitif dan mencari cara untuk melakukan perubahan dari sistem yang sudah ada. Sementara, generasi milenial cenderung realistis, sangat menghargai perbedaan, lebih memilih bekerja sama daripada menerima perintah, dan sangat pragmatis ketika memecahkan persoalan.

Benar saja, konsep perbedaan generasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Baik antara baby boomersmaupun milenial harus saling memahami. Perbedaan pola pikir generasi memang menjadi salah satu subyek yang selalu muncul dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia. Suka maupun tidak, keduanya memiliki perbedaan dan keunggulan pada masanya, termasuk dalam pemerintahan.

Perbedaan dan keunggulan mereka masing-masing bisa saja dapat mengisi satu sama lain dalam menjalankan fungsi mereka di pucuk kepemimpinan. Dengan begitu, proses pengambilan kebijakan dapat menjadi lebih inklusif dengan melibatkan sifat masing-masing.

Tulisan milik Evio Tanti Nanita, jurnalis dan penulis lepas.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

Berbagai persoalan melanda sejumlah BUMN. Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Partai-partai politik sedang bernegosiasi dan bicara soal koalisi-koalisi di Pilkada 2024. Mengapa ini juga penting bagi pemerintahan Prabowo nanti?

Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Menkominfo Budi Arie tengah mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Ini pasca kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh peretas Brain Chiper.

Timur Tengah, Kawasan yang Seharusnya Tak Ada?�

Sempat muncul dorongan untuk mengganti nama kawasan Timur Tengah menjadi Asia Barat. Tapi sebenarnya muncul dari mana istilah “Timur Tengah” itu sendiri?�

Bukan Retno, Prabowo Pilih Fadli Zon?

Prabowo Subianto dirumorkan tidak akan memilih Retno Marsudi sebagai Menlu. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

Di Balik Operasi Semi Rahasia Kaesang?

Survei elektabilitas kandidat di Pilkada 2024 mulai muncul dan Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep melejit di urutan pertama edisi pemilihan gubernur Jawa Tengah. Meski diiringi sentimen minor, hal ini dinilai akan dibingkai ke dalam strategi khusus bagi Kaesang agar terus relevan.

More Stories

Menavigasi Inklusivitas Politik Indonesia: Prabowo Subianto dan Perwujudan Consociational Democracy

Oleh: Damurrosysyi Mujahidain, S.Pd., M.Ikom. Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah berlalu dan sebagian besar rakyat Indonesia telah berkontribusi dalam terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden...

Mengurangi Polarisasi Agama, Berkaca dari Pemilu 2024

Oleh: Muhammad Iqbal Saputra Pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024), isu politisasi agama kembali mengemuka. Politisasi agama merupakan penggunaan simbol dan retorika agama untuk meraih...

Di Balik Pelik RUU Penyiaran vs Digitalisasi

Oleh: Muhammad Azhar Zidane PinterPolitik.com Konteks penyiaran saat ini menjadi salah satu topik isu menarik untuk dibahas, terlebih saat perumusan RUU Penyiaran mulai ramai kembali di...