Dengarkan artikel ini:
Tiga dekade ia berderap melawan setiap kekuasaan. Ibaratkan pedang, Fahri Hamzah menggunakan mulutnya seperti pedang yang tajam. Begitu ia masuk ke dalamnya, pedang itu nampak seperti pedang yang “karatan”.
Dulu, nyaris mustahil melewatkan Fahri Hamzah. Satu kalimatnya cukup menggerakkan linimasa, satu serangannya cukup menjadi tajuk, dan publik menanti apa yang akan ia bakar berikutnya. Sepanjang pemerintahan Jokowi, ia salah satu oposisi paling lantang yang dimiliki Senayan. Kini ia Wakil Menteri, jabatan yang mestinya menaikkan posisi, dan justru di kursi itu suaranya paling jarang terdengar. Sebuah jabatan yang menaikkan pangkat, tetapi menurunkan volume.
Fahri lahir di Sumbawa, tanah yang masyhur dengan kuda liarnya. Di sana, nilai seekor kuda terletak pada kecepatan dan keliarannya di padang pacu, bukan pada kepatuhannya. Fahri adalah kuda semacam itu dalam politik Indonesia, cepat, liar, dan paling hidup ketika berlari menentang arah. Persoalannya, kuda itu kini terlihat melambat.
Teka-teki ini berlaku bagi setiap petarung yang pernah di puncak. Ketika derap Fahri melambat hari ini, apakah ia sedang dipukul lawan, kelelahan setelah lomba yang terlalu panjang, atau padang yang dulu ia taklukkan kini berhenti bersorak?
Fahri, Sang Kuda Tanpa Padang Pacu
Selama hampir tiga dekade, sejak gelombang 1998, Fahri membangun karier di atas satu modal: kemampuan untuk didengar. Ia bukan tokoh berharta, juga bukan pemimpin partai besar. Kekuatannya tunggal, mengubah satu kalimat menjadi perdebatan nasional. Mereknya satu kata: oposisi.
Modal seperti itu rapuh sebab tidak tersimpan seperti uang di bank. Ia hidup hanya selama orang masih mendengarkan. Modal simbolik, kata sosiolog Pierre Bourdieu, cuma bernilai selama diakui, dan pengakuan bisa menguap dalam semalam.
Pengakuan itu diuji pada 2024 di tempat yang paling jujur, kotak suara. Gelora, partai yang ia dirikan bersama Anis Matta pada 2019, hanya meraih sekitar satu persen suara dan gagal menembus ambang batas parlemen empat persen. Kebisingan yang puluhan tahun begitu nyaring ternyata tidak bisa ditukar menjadi kursi. Itulah padang pacu yang hilang, arena tempat larinya dulu bernilai.
Pengangkatannya sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Oktober 2024 kerap dibaca sebagai hadiah politik. Padahal kursi itu menyimpan dua kelemahan. Ia datang dari penunjukan, bukan dari suara rakyat, sehingga tidak ada basis massa yang bisa dijadikan daya tawar. Ia juga berada di urusan beton dan target tiga juta rumah, ruang teknis yang jauh dari pertarungan wacana. Lebih dari setahun di dalam, Fahri bahkan belum mampu mengangkat kembali daya elektoral Gelora. Ia tidak diberi panggung. Ia diberi meja.
Tamu di Ambang Pintu
Petunjuk paling terang justru datang dari kawan seperjuangannya. Anis Matta, Ketua Umum Gelora, menyebut bahwa ia dan Fahri “digoyang tiap hari” di dalam pemerintahan. Dua orang yang dulu paling keras menyerang kekuasaan kini duduk di dalamnya, tetapi tetap merasa menjadi sasaran. Sudah masuk, belum diterima.
Pola ini bukan kebetulan. Ilmuwan politik Kuskridho Ambardi, dalam studinya tentang sistem kepartaian Indonesia, menyebut politik di Indonesia bekerja, partai cenderung berbagi kuasa dan masuk pemerintahan ketimbang bertahan sebagai oposisi. Di sistem semacam itu, seorang penentang lebih mudah ditarik masuk daripada dilawan. Pemikir politik Antonio Gramsci menamai taktik ini trasformismo, menjinakkan lawan dengan memeluknya alih-alih memenjarakannya.
Kerugiannya bagi Fahri terukur. Begitu masuk, ia kehilangan satu-satunya aset yang membuatnya berbahaya, yaitu posisi orang luar. Pengkritik dari luar menyerang tanpa beban, sedangkan wakil menteri tidak bisa, sebab setiap serangannya kini mengenai rumah yang ia tinggali sendiri. Ia juga kehilangan hak menjadi martir, karena martir tidak digaji oleh pihak yang ia lawan. Represi menciptakan pahlawan, penyerapan menciptakan pegawai, dan pelukan tidak pernah menyisakan korban yang bisa diratapi.
Ketika Fahri masuk ke lingkaran istana Prabowo, yang seharusnya mulut kritisnya bisa menekuk lawan oposisi. Ternyata tidak bisa, publik kecewa akan Fahri Hamzah yang tidak skritis dulu dan masih belum bisa “menekuk” oposisi Prabowo.
Nampaknya, seperti Fahri dilemahkan oleh pihak musuhnya dari dalam dan buat dia lemah ketika ia harus “fight” dengan oposisi.
Jerman pernah menyaksikan pola yang sama. Joschka Fischer dulu aktivis jalanan radikal pemimpin Partai Hijau yang lahir dari gerakan anti-kemapanan. Begitu menjadi Menteri Luar Negeri pada 1998, ia mendukung operasi NATO di Kosovo setahun kemudian, berlawanan dengan akar partainya. Sang pemberontak dijinakkan oleh kursi, bukan oleh sel tahanan. Fahri dan Anis Matta sedang menjalani babak serupa, sudah ditelan tetapi belum dicerna.
Kandang bagi Kuda Liar
Gejala yang paling dirasakan publik justru paling sering di salah baca. Fahri masih bersuara, masih lantang membela pemerintah, tetapi suaranya tak lagi mengiris. Banyak yang menyangka ia kehilangan nyali. Yang berubah sebenarnya bukan nyali, melainkan arah.
Kekuatan Fahri tidak pernah terletak pada ketajaman lidahnya, tetapi pada arah tebasannya. Selama ini ia menebas ke atas, ke pemegang kekuasaan, dan tebasan ke atas selalu terasa seperti pembebasan, sebab penonton bersorak ketika yang kecil berani melukai yang besar. Kini ia menebas ke bawah, ke oposisi yang menempati kursi yang dulu ia tinggalkan. Pisaunya sama persis, hanya gravitasinya yang terbalik, dan tebasan ke bawah tidak pernah heroik.
Publik yang mendambakan ia sejak dulu pun kecewa, bukan karena posisi politiknya tetapi karena peforma politiknya yang jauh menurun.
Sosiolog Max Weber pernah memisahkan politikus yang hidup dari keyakinan dan politikus yang hidup dari tanggung jawab. Sepanjang hayatnya Fahri adalah yang pertama, bebas bersuara tanpa menimbang akibat. Jabatan memaksanya menjadi yang kedua, mengukur kata sebelum keluar, dan spontanitas yang dulu menjadi pesona kini menjelma risiko.
Dari sinilah muncul kesimpulan yang selama ini luput. Tenaga Fahri tidak pernah sepenuhnya miliknya. Sebagian besarnya pinjaman dari amarah kepada kekuasaan, dan saat ia masuk ke dalam kekuasaan, pinjaman itu jatuh tempo. Yang menjinakkan Fahri bukan lawan-lawannya, melainkan kursi yang ia terima dengan tangannya sendiri.
Kuda Sumbawa itu hampir pasti masih sanggup berlari. Kakinya tidak patah, padangnya yang berubah. Dulu ia berlari di lapangan terbuka tempat tiap derap menggema, kini ia berderap di dalam istana berdinding tebal yang meredam suaranya. Derap yang sama, ruang yang berbeda.
Ditarik mundur, langkah Fahri masuk akal. Ia melawan dari dalam PKS, keluar membangun Gelora, lalu setelah gagal memilih bertahan di dalam pemerintahan. Tiap langkah rasional bagi politikus yang ingin relevan. Hanya saja, pada langkah terakhir, ia buat publik kecewa atas dianggap tidak bisa “lindungi” presiden Prabowo. Kini ia tak sekeras dulu lagi.
Maka mungkin sang kuda hanya menahan napas di garis start yang belum terlihat, atau mungkin senja sudah turun di padang Sumbawa. Pertanyaan yang lebih jujur dari semua pujian justru menohok penontonnya sendiri: yang sebenarnya dirindukan itu Fahri, atau musuh-musuh yang dulu membuatnya berlari? (A99)
