“Luka tidak memiliki suara, sebab itu air mata jatuh tanpa bicara.” ~Dilan 1990
PinterPolitik.com
[dropcap]O[/dropcap]rde Baru masih menjadi sejarah yang amat menakutkan dari sebagian besar masyarakat. Padahal itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu ya. Beberapa orang amat khawatir kalau masa kelam itu akan kembali di era sekarang.
Ngomong-ngomong soal Orba ya, aku jadi teringat dengan capres nomor 02 Prabowo Subianto. Dia itu sering sekali dikaitkan dengan rezim pemerintahan Presiden Soeharto itu. Kalau Prabowo jadi presiden, Indonesia bakal balik jadi zaman Orba, katanya. Serius nih?
Nggak perlu nunggu Prabowo memimpin. Sepertinya, sekarang juga udah mulai berasa nih hawa-hawa kehadiran sistem menyerupai Orba. Kalian udah berasa belum?
Salah satu hal paling melekat dari Orba itu adanya Dwifungsi ABRI, yakni ketika tentara tidak hanya diberikan wewenang untuk menjaga keamanan negara, tapi juga diberikan kuasa untuk mengatur negara. Tahu nggak dulu endingnya gimana? Terjadi dominasi ABRI terhadap masyarakat sipil. ABRI juga dijadikan sebagai alat politik praktis kala itu.
Nah, sekarang, Menteri Kemaritiman Luhut Panjaitan berencana akan mencari-cari jabatan sipil untuk perwira TNI. Jumlah instansi yang diincar pun lebih banyak dari ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Menurut Luhut banyak lembaga sipil yang perlu bagian keamanan. Misalnya untuk keamanan maritim, masa ditangani orang sipil? Kenapa nggak ditaruh aja orang TNI?
Welehhh, memang keamanan maritim itu harus melulu diselesaikan secara militer ya? Kan, kita juga punya jalur diplomatik. Lupa ya? Kalau ingat jangan remehkan kemampuan orang-orang yang telah menjalankan tugas tersebut dong. Apa jalur diplomasi dianggap terlalu lemah? Hehehe.
Yaa, kalau dipikir-pikir sih lebay juga kalau dibilang Dwifungsi, tapi potensi tetap ada. Kalau sampai kejadian, berarti kita benar-benar kembali lagi ke zaman Orba yang katanya bikin merinding itu. Kalau nggak, kenapa banyak elemen masyarakat sipil yang protes soal ide ini?
Perasaan baru beberapa tahun lalu rakyat berteriak “Hapuskan Dwifungsi ABRI”. Click To TweetJangan sibuk meneriakkan kubu sebelah antek Orba, kalau kubunya sendiri hendak menghianati marwah reformasi dengan memasukkan tentara ke banyak instansi pemerintahan dong.
Kalau permasalahannya karena banyak anggota TNI menganggur, pun kalau dijadikan pegawai, setiap tahun tetap ada perekrutan anggota baru. Nambah-nambah lagi. Ujung-ujungnya masukin lagi jadi pegawai? Lama-lama pegawainya TNI semua dah nih yang jadi pegawai. Memangnya tidak ada solusi lain ya? Misalnya restrukturisasi organisasi, perlu berapa jenderal, laksamana, dan marsekal.
Btw, kalau TNI menguasai banyak instansi pemerintahan, emang bisa jamin nggak akan ada monopoli kepentingan? Bukannya nanti malah para pejabat sipil yang iri karena banyak yang diambil bagiannya oleh militer? Hayooo… (F41)
