HomeNalar PolitikPDIP Belum Mengakui Kaesang?

PDIP Belum Mengakui Kaesang?

Kecil Besar

Keinginan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus ditunda. Kaesang terlebih dahulu harus bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.


PinterPolitik.com

Pada Selasa (3/10/2023), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku telah menerima surat terkait keinginan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

โ€œSurat sudah kami terima dan juga sudah dihubungi oleh Pak Sekjen (PSI), Pak Raja Juli Antoni,โ€ ungkap Hasto.

Beberapa hari sebelumnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah merespons keinginan Kaesang untuk bertemu dengan Megawati.

Tegas Puan, sebelum bertemu dengan Megawati, Kaesang perlu bertemu dengan dirinya terlebih dahulu. โ€œAyo Mas Kaesang bertemu Mba Puan dulu,โ€ ungkap Puan pada Sabtu (30/9/2023).

Ajakan Puan disambut baik. Pertemuan keduanya telah terjadi pada Kamis (5/10/2023), di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

PDIP Takut dengan Jokowi?

Ada beragam penafsiran yang mencuat terkait pertemuan Kaesang dengan Puan Maharani. Dari berbagai penafsiran yang ada, kita dapat menarik dua yang paling menarik.

Penafsiran pertama, banyak pihak melihat pertemuan itu sebagai bentuk kekuatan politik Presiden Jokowi. Ini misalnya diungkapkan oleh komunikolog politik Tamil Selvan.

โ€œPDIP yang kita tahu dulu kira-kira begitu sombongnya dengan PSI, hari ini menurunkan level egonya untuk bertemu dengan Kaesang,โ€ ungkap Kang Tamil pada Minggu (8/10/2023).

Lanjut Kang Tamil, โ€œSaya lebih menitikberatkan bahwa ini memvalidasi bahwasanya kekuatan Jokowi itu ditakuti oleh PDIP.โ€

Penafsiran pertama ini terbilang menarik karena meletakkan asumsi bahwa Jokowi berada di belakang Kaesang. Ini adalah praktik diplomasi politik yang tua.

Ketika dua kerajaan atau dua kekuatan politik ingin berdialog, terlebih dahulu akan dikirim utusannya. Dalam konteks ini, Kaesang mungkin dilihat sebagai utusan dari Presiden Jokowi.

Baca juga :  Jersey Oranje Pengubur Luka Sejarah?

Sama seperti para raja yang merasa tersinggung ketika utusannya tidak diterima, PDIP sepertinya tidak ingin membuat Presiden Jokowi tersinggung dengan menolak keinginan Kaesang.

Kaesang Belum Diakui?

Sekarang kita lanjut ke penafsiran kedua. Yang kedua ini terbilang jauh lebih menarik. Alih-alih ditafsirkan sebagai bentuk ketakutan atas kekuatan politik Jokowi, pertemuan Kaesang dengan Puan justru dapat dibaca sebagai bentuk PDIP belum mengakui Kaesang sebagai ketua umum partai politik.

Simpulan itu dapat ditarik dengan membuat berbagai komparasi. Pertama, tentu saja, sebagai ketua umum partai politik, idealnya harus bertemu dengan sesama ketua umum partai politik.

Sebelumnya, Kaesang dapat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu bahkan terjadi sebelum Kaesang menjadi Ketua Umum PSI.

Artinya, apabila benar PDIP takut dengan kekuatan politik Jokowi, seharusnya tidak terdapat syarat untuk bertemu dengan Puan terlebih dahulu.

Kalaupun alasannya karena faktor partai non-parlemen, pertemuan Megawati dengan Ketua Umum Perindo dan Hanura adalah bantahan atas itu. Kedua partai itu tidak lolos ke Senayan di Pemilu 2019.

Salah satu yang melihatnya dalam konteks partai non-parlemen adalah pengamat politik dari Citra Institute, Efriza.

“PDIP berharap Kaesang dukung Ganjar, tapi tak ingin juga Kaesang โ€˜besar kepalaโ€™ karena ketua umum partai non-parlemen dengan mudah bertemu Ketua Umum Megawati sebagai partai penguasa saat ini,โ€ ungkap Efriza pada Selasa (3/10/2023)

Kasus Kaesang bertemu dengan Prabowo, serta pertemuan Megawati dengan Hary Tanoe dan Oesman Sapto Odang adalah bantahan kuat atas hipotesis Efriza.

Sekali lagi, alih-alih ditafsirkan sebagai bentuk ketakutan atas kekuatan politik Jokowi, pertemuan Kaesang dengan Puan justru dapat dibaca sebagai bentuk PDIP belum mengakui Kaesang sebagai ketua umum partai politik.

Baca juga :  Driver Ojol Sang Marhaen Modern

Atau mungkin tepatnya belum dilihat setara untuk duduk dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (R53)

spot_imgspot_img

#Trending Article

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan โ€œijazah birokratโ€ otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia?ย 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto โ€” dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...