Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru saja merilis laporan HAM Indonesia tahun 2022. Apakah menyimpan pesan politik terselubung?
Kritik. Segala hal yang kita lakukan di dunia ini, entah itu tindakan baik atau buruk, tidak akan terlepas dari yang namanya kritik. Mungkin memang sudah jadi naluri manusia untuk selalu menilai perilaku orang lain dan memberi komentar, bahkan ketika komentar tersebut sebetulnya tidak diminta.
Tentunya, individu manusia bukan satu-satunya yang bisa menjadi korban dari kritik. Di dalam politik, negara-negara di dunia juga sering melempar kritik pedas antar satu sama lain. Salah satu contoh menariknya mungkin adalah apa yang baru-baru ini dilakukan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS), melalui laporan HAM tahunan mereka tentang Indonesia, yang berjudul 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia.
Dalam laporan tersebut, AS tidak hanya mengangkat isu-isu HAM yang terjadi di dalam negeri kita pada tahun 2022, tetapi juga berbagai fenomena politik yang memiliki dampak signifikan pada masalah hukum, seperti kasus Ferdy Sambo.
Selain itu, laporan tersebut juga membahas hal-hal yang dianggap menghambat kebebasan berpolitik dan berpendapat. Satu topik yang disebut secara spesifik oleh mereka adalah bagaimana aparat pemerintah menindak tegas aksi demonstrasi protes atas isu perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tidak hanya itu, “penangkapan sewenang-wenang” atas beberapa tahanan politik pun tidak luput mereka soroti, dan diulang-ulang dalam narasi yang disampaikan. Ya, dari tujuh tema besar yang jadi sorotan laporan tersebut, kebebasan berpolitik di Indonesia tampaknya dinilai menghadapi masalah oleh Negeri Paman Sam.
Namun, ada satu pertanyaan menarik yang cukup banyak ditanyakan para warganet Indonesia. Kira-kira mungkinkah laporan ini juga menyimpan pesan politik?
Pesan Terselubung AS?
Layaknya di dalam dunia percintaan, dunia politik juga penuh dengan ketidakpastian dan pesan-pesan terselubung. Laporan HAM AS tentang Indonesia pada tahun 2022 tadi tentu tidak menjadi pengecualian.
Terkait itu, di dalam politik ada satu istilah yang disebut double speak. “Double speak” ini mengacu pada penggunaan bahasa atau retorika yang ambigu, membingungkan, atau kontradiktif oleh para politisi atau perwakilan negara. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh penulis George Orwell dalam novelnya 1984, dan merujuk pada praktik penggunaan bahasa untuk menyembunyikan atau mengaburkan fakta, maksud, atau tujuan sebenarnya.
Dalam konteks politik, double speak umumnya digunakan untuk menciptakan kesan yang samar dari kenyataan untuk menghindari pertanggungjawaban. Ini dapat mencakup penggunaan eufemisme, retorika yang samar, atau bahasa yang tidak jelas untuk mengaburkan informasi atau memanipulasi opini publik.
Nah, kembali ke konteks laporan HAM dari AS, ada indikasi sebetulnya, laporan ini memiliki makna yang lebih dalam. Beberapa ungkapan dalam laporan ini mungkin bisa diartikan sebagai double speak, yang ditujukan kepada pemirsa yang memahami politik dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan double speak, laporan ini mungkin mencoba untuk memberikan kritik terhadap arah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Jokowi tanpa secara terbuka menyerangnya.
Misalnya, adalah pernyataan tentang “peningkatan penangkapan tahanan politik secara sewenang-wenang”. Diksi tersebut bisa juga dianggap sebagai sindiran terhadap pemerintah terkait penggunaan hukum sebagai perangkat yang terlalu politis. Walaupun tidak secara spesifik menyoroti kasus-kasus politik yang terbaru, penggunaan diksi tersebut mungkin saja jadi semacam pesan bahwa Negeri Paman Sam menyadari ada dinamika politik yang sudah mulai menjadi masalah di Indonesia.
Kalau boleh sedikit berspekulasi, bisa saja ini adalah sentilan terhadap persoalan seperti pengungkapan kasus korupsi yang baru saja diungkap ketika mendekati Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024).
Tapi jelas, cukup naif pula bagi kita untuk mengartikan sindiran-sindiran ini semuanya mengarah pada hal yang positif. Lantas, mungkinkah AS menyimpan motif politik di balik laporan tersebut?
Pilpres dan Power Play Politik
Rasanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa pusat-pusat kekuatan dunia seperti Tiongkok dan AS dirumorkan memiliki alasan politik untuk melakukan intervensi dalam Pemilu di berbagai negara di dunia.
Jika mengacu pada sejarah, intervensi AS terhadap politik domestik memiliki banyak catatan. Persoalan ini misalnya, ditegaskan oleh Dana Roberson dan T.J. Raphael dalam tulisannya A Brief History of U.S. Intervention in Foreign Elections. Menurut mereka, badan intelijen AS (CIA) kerap menggunakan taktik klandestin untuk menempatkan pemimpin yang dinilai menguntungkan kepentingan nasional Paman Sam.
Roberson dan Raphael mencontohkan, beberapa bulan setelah dibentuk pada tahun 1947, CIA mendapat perintah untuk terlibat dalam pemilu Italia 1948 untuk mendukung kandidat pro-Amerika yang saat itu melawan kandidat pro-Moskow. Saat itu, CIA berhasil menjalankan misinya.
Bisakah kemudian kita membawa perspektif ini terkait spekulasi soal sindiran yang dilakukan AS terhadap Jokowi melalui laporan HAM-nya? Well, meskipun tidak berupa intervensi langsung, poin terselubung yang disampaikan laporan tersebut sebetulnya bisa berfungsi sebagai alat penekan bahwa AS memiliki pengetahuan atas sejumlah kasus politik yang dapat digunakan untuk menuntun alur dinamika politik di Indonesia, sesuai keinginan mereka.
Tentu, apa yang disampaikan dalam tulisan ini hanya-lah spekulasi belaka. Namun, mengingat reputasi AS sebagai negara yang cukup sering melibatkan kepentingannya dalam sejumlah persoalan politik negara lain, tidak menutup kemungkinan poin-poin yang disindir dalam laporan HAM tahun 2022 tadi dapat menjadi daya tekan untuk pemerintahan Jokowi dan aktor-aktor politik di Indonesia.
Sederhananya, laporan HAM ini mungkin saja menjadi satu bentuk lucu dari ancaman halus yang dibuat AS agar ke depannya, mungkin setelah Pilpres 2024, Indonesia bisa memiliki pemimpin baru yang bisa lebih menyesuaikan kepentingan AS di negeri ini.
Pada akhirnya, perlu ditekankan bahwa ini semua hanya sebuah interpretasi belaka atas motif di balik laporan HAM yang dibuat AS, dan maknanya tergantung pada sudut pandang masing-masing. Yang jelas, besar harapannya dinamika politik di Indonesia bisa selalu berjalan dengan damai. (D74)
