HomeNalar PolitikMenanti Jimmy Kimmel Indonesia

Menanti Jimmy Kimmel Indonesia

Dengan ketakutan bicara politik seperti sekarang ini, format late show yang luwes membicarakan pejabat setingkat presiden masih akan jadi angan-angan. Padahal, acara ini bermanfaat untuk membangun kebiasaan berdiskusi politik.


Pinterpolitik.com

Rasanya, anggapan kalau masyarakat semakin takut bicara apalagi mengkritik soal politik semakin benar. Tak cuma dari observasi, beragam survei telah membuktikan kondisi tersebut.

Dalam survei SMRC, terungkap ada 39 persen masyarakat yang takut untuk bicara politik. Sementara itu, dalam survei LP3ES, tergambar bahwa 52,1 persen masyarakat setuju ancaman kebebasan sipil meningkat, diiringi dengan ketakutan mereka untuk berpendapat.

Hal ini tergolong mengagetkan bagi negara yang kerap membangga-banggakan capaian demokrasi pasca reformasi. Padahal, berani berbicara dan berekspresi adalah salah satu elemen penting bagi demokrasi.

Kondisi tersebut bertolak belakang misalnya dengan negara penjunjung demokrasi lain seperti Amerika Serikat. Negara tersebut tampaknya cenderung lebih terbuka untuk urusan kebebasan berekspresi. Padahal, negara ini sempat dipimpin Donald Trump, sosok yang dianggap banyak pengamat dan media menjalankan sejumlah taktik mirip pemimpin otoriter.

Baca Juga: Keberhasilan & Kegagalan Tak Terduga Tax Amnesty

Secara khusus, tengoklah bagaimana acara late night show yang dipandu pembawa acara seperti Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Seth Meyers, dan Trevor Noah membicarakan politik, khususnya di era Donald Trump. Mereka tampil seperti tanpa beban menjadikan Trump dan ragam kebijakannya sebagai bahan lelucon.

Hal itu tentu bertolak belakang dengan Indonesia. Jangankan jadi sumber humor, jadi obrolan di media sosial pun, perkara politik tampak semakin tabu.

Tentu, menyenangkan jika negeri ini punya acara yang bisa seluwes itu membicarakan urusan politik. Lalu, mungkinkah Indonesia punya acara seperti milik Kimmel atau Colbert?

Acara Tengah Malam yang Berani

Acara late night show boleh jadi adalah format acara yang sangat populer di negara asalnya. Selama bertahun-tahun acara ini menghibur jutaan pasang mata negeri Paman Sam. Tak cuma populer, acara ini juga tergolong prestisius bagi sosok yang diberi kesempatan memandunya.

Secara format, acara ini mungkin sarat akan hiburan dan komedi. Lazimnya, ia bisa berisi monolog pembawa acara, wawancara tamu, penampilan musik, dan sketsa komedi. Nah, salah satu nyawa utama adalah monolog yang isinya adalah komentar tentang berita terkini.

Di sini, beragam kritik lewat leluacon dan satire hadir. Para host tak akan hanya membaca dan mengomentari berita saja, tetapi menyelipkan ragam humor yang menggelitik namun tajam mengkritik.

Baca Juga: SIN Pajak, ‘Obat’ Sri Mulyani?

Indonesia sendiri sebenarnya pernah mencoba format seperti ini. Salah satu contoh upaya teranyar meniru late show misalnya adalah Sebelas Dua Belas. Sayangnya, acara yang dipandu komedian Pandji Pragiwaksono ini tak berumur cukup lama seperti acara-acara di AS.

Baca juga :  Singapura 'Ngeri-ngeri Sedap' ke Prabowo?

Dari sejarahnya, menurut David Niven, S. Robert Lichter, dan Daniel Amundson, konten dari acara seperti ini memang didominasi humor tentang presiden dan kandidat utama pemilu.

Di AS sendiri, pada Pilpres 2020 hingga impeachment lalu, acara semacam ini tentu punya sasaran empuk untuk jadi bahan pembicaraan. Kimmel, Colbert, Noah, atau Meyers tampak berani tancap gas untuk membuat sosok Trump untuk menjadi bahan lawakan.

Tak hanya Trump, beberapa sosok pejabat lain seperti Mitch McConnell hingga Ted Cruz juga tak luput dari sasaran.

Secara khusus, Colbert melalui acara The Late Show punya pendekatan yang cukup berbeda saat menggambarkan Trump selama periode pemilu hingga proses impeachment. Tentu, soal lelucon sudah menjadi kewajiban untuk tersaji.

Nah, di luar itu Colbert juga memiliki sikap yang cukup jelas selama membahas Trump. Selama berepisode-episode ia tak pernah menyebut nama Trump secara langsung dalam acaranya. Ia meramu berbagai lelucon dengan menyisipkan misalnya istilah “presiden kita saat ini.”

Takut Bicara

Bagi orang Indonesia dengan kondisi terkini, melihat acara-acara bisa saja cukup membingungkan. Bagaimana mungkin seorang presiden seperti Trump bisa menjadi bulan-bulanan kritik dan bahan tertawaan selama berepisode-episode?

Secara khusus, netizen penyuka meme abang tukang bakso mungkin cukup heran mengapa Kimmel dan kawan-kawan masih belum juga dijemput oleh polisi.

Merujuk pada kondisi tersebut, boleh jadi memang ada alasan mengapa acara late show dengan format sevulgar di AS belum tentu cocok untuk pasar Indonesia. Padahal, jika melihat dampaknya di AS, ia mampu membuat kritik terhadap presiden menjadi amat luwes bahkan menjurus vulgar.

Seperti diungkap di atas, survei dari SMRC dan LP3ES memang telah menggambarkan kalau semakin hari, masyarakat semakin takut berbicara politik. Oleh karena itu, boleh jadi memang sudah muncul politik ketakutan yang oleh Arash Javanbakht disebut berlaku secara tribal atau berkelompok.

Artinya, jika ada orang yang sudah mengalami bahaya karena urusan politik, orang lain tak akan melakukan hal serupa. Inilah yang membuat orang Indonesia tak berani sevulgar Kimmel dan kawan-kawan.

Banyak orang melihat misalnya pengkritik yang berurusan hukum atau setidaknya diserang buzzer. Nah, mereka tak ingin bernasib serupa dengan melontarkan kritik apalagi lelucon di manapun terutama di platform berjejaring luas seperti acara televisi.

Jika dirunut, hal ini sendiri boleh jadi berakar dari sejarah dan warisan dari Orde Baru. Selama 32 tahun, masyarakat Indonesia memang tak dibiarkan bebas berpendapat apalagi membuat lawakan bermuatan politik. Kondisi ini menurut Max Lane terefleksi pada situasi terkini.

Secara khusus, Lane juga menyoroti bagaimana aturan dalam UU ITE sebagai penyebab dari ketakutan masyarakat Indonesia. Selama beberapa waktu terakhir, UU ini jadi hantu bagi pengkritik dan pembuat lelucon.

Baca juga :  Alasan Ketergantungan Minyak Bumi Sulit Dihilangkan

Tentu, hal itu masih ditambah dengan pasal lain seperti pencemaran nama baik. Aturan-aturan ini rawan digunakan oleh pihak yang merasa tersinggung untuk mengirim pengkritik dan pembuat humor ke penjara. Apalagi, pasal-pasal ini kerap jadi favorit orang punya kuasa dan para pendukung yang buta memuja mereka.

Hal ini tentu masih ditambah dengan banyak pemilik media yang masih punya kepentingan politik. Beberapa dari mereka bahkan misalnya punya perwakilan di pemerintahan. Tentu, daripada kepentingan mereka terancam, mereka akan bermain aman dengan tak menyiarkan acara sarat kritik pada pemerintah.

Membiasakan Diskusi

Merujuk pada kondisi-kondisi di atas, boleh jadi membicarakan politik sesantai acara-acara late show di AS masih jadi impian jangka panjang. Jangankan berbicara secara bebas dengan jangkauan luas seperti televisi, diskusi atau demonstrasi saja masih tergolong rawan diintai aparat dan pendukung fanatik pemerintah.

Kondisi itu tergolong bisa disayangkan. Memang, perkara aturan hingga pejabat dan pendukung yang rawan tersinggung jadi hantu yang menakutkan. Meski demikian, boleh jadi ketakutan itu bisa dikikis jika masyarakat dirangsang untuk terbiasa berbicara politik secara santai.

Salah satu ikhtiarnya tentu saja adalah dengan membicarakannya di ruang publik dan jaringan luas seperti late show televisi.

Baca Juga: Pajak Karbon, Solusi Polusi Jakarta?

Terkait dengan itu, Kristen D. Landreville, R. Lance Holbert, dan Heather L. LaMarre punya temuan khusus dalam The Influence of Late-Night TV Comedy Viewing on Political Talk: A Moderated-Mediation Model.

Mereka menemukan bahwa acara late night show memiliki dampak positif bagi aktivitas komunikasi demokrasi. Hal itu meliputi diskusi politik dan menyaksikan perdebatan. Secara khusus, media semacam ini juga memiliki dampak yang kuat bagi pemilih yang lebih muda.

Merujuk pada kondisi itu, wajar jika nantinya ada yang mendambakan ada acara late show di Indonesia. Acara semacam itu mampu membiasakan masyarakat dengan diskusi politik. Hal ini tentu bermanfaat untuk mengikis ketakutan berekspresi yang jadi penanda buruk bagi demokrasi.

Terlepas dari itu, untuk saat ini, boleh jadi masyarakat masih harus menanti untuk ada Kimmel, Colbert, Noah, atau Meyers versi Indonesia. Namun, masyarakat bisa saja mulai memupuk harapan dengan mulai lebih sering berdiskusi tentang politik dalam lingkup yang kecil.

Tentu, itu ditambah bumbu orang yang mengingatkan jika diintai abang tukang bakso bawa walkie talkie. (H33)


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Youtube Membership

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Promo Buku
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Alasan Ketergantungan Minyak Bumi Sulit Dihilangkan

Bahan bakar minyak (BBM) terus dikritisi keberadaannya karena ciptakan berbagai masalah, seperti polusi udara. Tapi, apakah mungkin dunia melepaskan ketergantungannya pada BBM?

Ada Kongkalikong Antara Iran dan Israel?

Kendati diisukan akan jadi perang besar, konflik antara Iran dan Israel justru semakin mereda. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Sangat Mungkin Jokowi & Anies Mendirikan Parpol?

Opsi mendirikan partai politik (parpol) menjadi relevan dan memiliki signifikansi tersendiri bagi karier politik Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi) pasca 2024. Akan tetapi, hal itu agaknya cukup mustahil untuk dilakukan saat berkaca pada kecenderungan situasi sosiopolitik saat ini.

Singapura ‘Ngeri-ngeri Sedap’ ke Prabowo?

Jokowi ajak Prabowo ketika bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong dan deputinya, Lawrence Wong. Mungkinkah 'ngeri-ngeri sedap' ke Prabowo?

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

Benua Asia, Propaganda Terbesar Kolonialisme?

Benua Asia adalah benua terbesar dan terkaya di dunia. Namun, sebagai sebuah wilayah yang kerap dipandang homogen, Asia sebetulnya memiliki keberagaman yang begitu tinggi di antara kawasan-kawasannya sendiri. Mungkinkah lantas Benua Asia yang kita kenal bukanlah Benua Asia yang sesungguhnya?

Selama Masih Megawati, PDIP Pasti Oposisi?

Sinyal kuat bergabungnya Partai NasDem dan PKB, ditambah keinginan PKS untuk pula merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, membuat Megawati Soekarnoputri dan PDIP dinilai akan mengambil sikap teguh nan luhur sebagai penyeimbang pemerintah. Namun, pada praktiknya, itu akan berjalan setengah hati. Benarkah demikian?

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...