Disrupsi teknologi boleh jadi adalah hal yang tak terhindarkan seiring dengan kemajuan zaman. Dalam hal itu, Jokowi tampak menjadi presiden yang cukup memberi perhatian kepadanya.
Pinterpolitik.com
Ada satu kata kunci cukup menarik yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya di Gedung MPR beberapa waktu lalu. Disrupsi, menjadi salah satu kata penting yang menghiasi pidatonya, selain tentu saja pernyataan soal pemindahan ibu kota yang mencuri perhatian.
Disrupsi ini sebenarnya kerap dikaitkan dengan inovasi teknologi yang menimbulkan perubahan dalam bidang ekonomi. Dalam konteks tersebut, disrupsi teknologi sering kali dianggap sebagai salah satu momok yang membuat banyak pihak harus beradaptasi.
Negara sering kali beradaptasi dengan menyiapkan regulasi khusus terkait dengan disrupsi tersebut. Salah satu bentuk adaptasi ini misalnya dapat berupa pembentukan institusi khusus yang menangani perubahan teknologi.
Dalam konteks itu, belakangan ini Presiden Jokowi tengah mewacanakan pembentukan Kementerian Ekonomi Digital untuk merespons perubahan di era terkini. Jokowi memang tampak begitu antusias dengan perkembangan ekonomi digital dan itu tergambar pula pada pidato kenegaraannya.
Yang menjadi masalah adalah, negara belum tentu menjadi pihak yang benar-benar membantu memfasilitasi perubahan teknologi tersebut. Dalam beberapa kasus, negara justru menjadi musuh bagi kemajuan teknologi.
Perkembangan ekonomi digital merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Lalu, bagaimana sebenarnya negara dapat beradaptasi dengan disrupsi tersebut? Apakah Indonesia bisa beradaptasi dengan pembentukan Kementerian Ekonomi Digital yang digagas Jokowi?
Disrupsi Tak Terhindarkan
Kemajuan teknologi sepertinya telah menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Berbagai istilah baru seperti Artificial Intelligence, unicorn, hingga Internet of Things mulai muncul dan mencoba mengakrabi telinga banyak orang, termasuk para politisi.
Secara khusus, berbagai transformasi inilah yang kemudian oleh World Economic Forum disebut sebagai revolusi industri keempat. Istilah tersebut muncul untuk menggambarkan kecepatan dan dampak dari disrupsi yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
Saat ini, ada beragam jenis pekerjaan baru yang dahulu boleh jadi tak terpikir sama sekali. Dahulu, pekerjaan semacam social media specialist, UI/UX designer, dan sejenisnya tentu tak akan terpintas di tengah jenis pekerjaan lain seperti akuntan atau pengacara.
Disrupsi itu boleh jadi tak akan berhenti dalam urusan pembaruan jenis pekerjaan. Sebuah riset dari Deloitte dan Oxford University bahkan menggambarkan bahwa 850 ribu pekerjaan di sektor publik bisa digantikan oleh robot.
Jokowi adalah salah satu sosok yang dalam penampilan publiknya menangkap nuansa perubahan akibat kemajuan teknologi tersebut. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menyebutkan berbagai perubahan akibat disrupsi teknologi pada pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu.
Ada beberapa hal yang disebutkan Jokowi di pidatonya tersebut untuk beradaptasi dengan disrupsi tersebut. Salah satu yang terkait dengan pemerintahan adalah soal penyederhanaan organisasi, ditandai dengan pemangkasan jumlah organisasi dan aparat yang dianggap tidak lagi efisien.
Mantan Wali Kota Solo itu tampak tengah mendorong berbagai kebijakan yang mencoba beradaptasi dengan disrupsi teknologi tersebut. Salah satu indikasi teranyarnya adalah soal wacana pembentukan Kementerian Ekonomi Digital.
Jauh sebelum itu, Jokowi memang cukup terkenal dengan berbagai wacananya terkait kemajuan teknologi. Dalam ASEAN-US Summit misalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan melontarkan wacana cukup berani dengan menyebut Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar pada tahun 2020.
Negara Kuno
Pemerintah boleh jadi punya segudang infrastruktur untuk beradaptasi dengan disrupsi teknologi yang ada. Meski demikian, dalam banyak kasus, negara kerap kali justru menjadi penghambat bagi berbagai kemajuan di bidang tersebut.
World Economic Forum bahkan menyebutkan negara sebagai dinosaurus, atau sesuatu yang kuno ketika harus berhadapan dengan ekonomi digital. Tak hanya itu, jika melihat Global Readiness Index 2016, justru terdapat jarak yang semakin lebar antara individu dan pemerintah dalam penggunaan teknologi.
Selain itu, menurut Sunil Johal dari University of Toronto, teknologi dapat membuat negara menjadi sesuatu yang kuno. Ia menggambarkan bahwa negara masih hidup di era industrial sementara dunia secara keseluruhan kini tengah memasuki era informasi.
Berbagai kondisi tersebut membuat negara kerap kali gagap dalam menghadapi disrupsi teknologi yang terjadi. Di tengah kegagapan tersebut, berbagai regulasi, kebijakan, dan institusi anyar kerap kali justru bisa menghambat kemajuan alih-alih mendorongnya seperti yang dicita-citakan.
Negara adalah dinosaurus yang kerap kesulitan menjaga diri tetap relevan dengan disrupsi teknologi Click To TweetDeloitte menggambarkan bahwa ada dua hal yang menjadi tantangan bagi regulasi tradisional, yaitu bisnis dengan disrupsi model bisnis yang baru dan kemajuan teknologi. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa berbagai peraturan yang ada saat ini tergolong lambat untuk menghadapi berbagai disrupsi yang ada.
Ada beberapa gambaran bagaimana negara merespons disrupsi model bisnis dan teknologi ini dengan langkah yang menimbulkan polemik. Sebagai ilustrasi, dahulu perusahaan taksi dijalankan secara konvensional dengan kepemilikan kendaraan. Pada tahun 2016, Uber, “perusahaan taksi” terbesar di dunia justru tak memiliki kendaraan.
Negara-negara seperti Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia merespons Uber dan berbagai layanan diskonnya dengan melakukan pelarangan. Hal ini terjadi karena regulasi yang ada memang tak sepenuhnya bisa disesuaikan dengan bisnis seperti Uber atau perusahaan teknologi transportasi lainnya.
Menghadapi Disrupsi
Dengan berbagai kondisi tersebut, langkah Jokowi dalam menghadapi disrupsi teknologi dan memajukan ekonomi digital bisa menjadi sesuatu yang berbahaya jika negara masih bersikap seperti dinosaurus yang ingin memangsa. Dalam konteks tersebut, regulasi yang terlampau ketat bisa saja membuat industri teknologi tak tumbuh alih-alih berkembang seperti yang digambarkan.
Thailand misalnya melalui Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital memang memiliki niatan yang baik untuk memajukan ekonomi digital negeri gajah putih itu. Meski demikian, berdasarkan data Economist Intelligence Unit, pada awalnya negara justru memiliki berbagai regulasi yang menggambarkan kontrol ketat dari negara.
Indonesia sendiri meski memiliki berbagai perusahaan rintisan teknologi yang cukup tampil sukses di mata masyarakat, sebenarnya ada beragam kekurangan di sana-sini untuk menghadapi disrupsi teknologi ini. Salah satu indikator utamanya adalah soal Network Readiness Index tahun 2016, di mana Indonesia hanya menduduki urutan 73 dengan nilai 4.0 dari 139 negara soal kesiapan menghadapi ekonomi digital.
Hal itu tentu masih belum termasuk dengan regulasi atau rencana regulasi pemerintah yang bisa membuat para technopreneur dalam negeri ketar-ketir. Perkara pajak dan perizinan dapat menjadi momok menakutkan bagi perusahaan teknologi. Pajak e-commerce dan wacana pembatasan transportasi online dapat menjadi gambaran bagaimana negara menjadi momok bagi perusahaan teknologi.
Secara spesifik, rencana kementerian ekonomi digital ala Jokowi ini meski punya niatan baik, idealnya tidak menjadi gambaran sifat kuno dan dinosaurus negara. Langkah-langkah yang bisa dijalankan untuk beradaptasi dengan disrupsi ini digambarkan misalnya oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Australian Productivity Commission.
Penelitian tersebut menyebut bahwa negara harus bersikap wait and see alih-alih reaktif dalam menghadapi perubahan. Selain itu, regulasi juga harus diorientasikan pada hasil dan bukan dari teknologinya itu sendiri. Tak hanya itu, regulasi yang terpengaruh oleh disrupsi juga harus ditinjau secara reguler.
Merujuk pada kondisi tersebut, kesadaran Jokowi akan adanya disrupsi teknologi boleh jadi adalah awal yang baik. Meski demikian, hal tersebut harus dilanjutkan dengan sikap negara yang tak bisa lagi menjadi dinosaurus yang kuno. Jika negara bisa berubah dan beradaptasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin cita-cita Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital bisa terwujud. (H33)
