Senin lalu, linimasa Twitter sempat diramaikan oleh cuitan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf. Faizal menuduh Sandiaga Uno memiliki karakteristik yang diidentikkan dengan kelompok LGBT melalui cuitannya.
PinterPolitik.com
“I never understood the hate on a preference. When every marriage is a same sex marriage. Same sex everyday, monotonous,” – Donald Glover, penyanyi rap dan aktor AS
[dropcap]D[/dropcap]alam cuitan tersebut, Faizal mengidentikkan kebiasaan Sandiaga menggunakan pelembab bibir dengan stereotip terhadap kelompok tersebut. Atas dasar watak tersebut, Faizal menjelaskan bahwa Sandi tidak layak untuk menjadi wakil presiden.
Pernyataan Faizal ini pun ditanggapi oleh Ferdinand Hutahean, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Ferdinand, tuduhan dalam cuitan Faizal tersebut telah melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE dan dapat dilaporkan ke polisi.
Namun, tampaknya, ancaman pelaporan yang diungkapkan oleh Ferdinand tidak digubris oleh Faizal. Mantan aktivis 1998 itu pun meluaskan tuduhan serupa pada beberapa pihak lain dalam cuitannya, seperti Ferdinand, Mardani Ali Sera, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, Muhammad Said Didu, Dahnil A. Simanjuntak, dan Mustofa Nahrawardaya.
Cuitan-cuitan itu pun menandai ramainya kembali isu identitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam diskursus Pemilu 2019. Tentu pertanyaannya adalah mengapa isu ini kembali dibahas dan bahkan digunakan sebagai instrumen untuk menyerang lawan politik?
Konteks ini pun juga kembali mengetengahkan perdebatan terkait kelompok LGBT. Kelompok ini pun mendapatkan stereotip-stereotip sosial dari masyarakat, seperti selalu peduli dengan penampilan diri yang baik, menjaga bentuk tubuh, selalu tampil wangi, dan lain-lain.
Ketika saya buka kedok para homo seperti @rockygerung, @MardaniAliSera, @sandiuno, @Fahrihamzah, @saididu, @fadlizon, tak satupun berani membantah. Knp? Alasannya sederhana, video ttg lakon mrk berperilaku homo sdh saya kantongi. Ingat, jgn sekali-kali berfilsafat dgn liar!
*FA*
— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) March 12, 2019
Tak jarang juga stereotip-stereotip terhadap kelompok LGBT dijadikan landasan bagi tindakan-tindakan diskriminatif oleh sebagian pihak, seperti pengucilan, persekusi, dan penganiayaan. Kelompok minoritas ini pun semakin dibayangi oleh banyaknya narasi diskriminatif dalam diskursus politik tahun 2018-2019.
Meskipun Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Usman Kansong menjelaskan bahwa Faizal tidak memiliki keterkaitan dengan TKN, cuitan tersebut pasti memengaruhi diskursus politik jelang Pilpres 2019. Penggunaan label LGBT tersebut dalam persaingan politik pun memunculkan pertanyaan mengenai implikasinya.
Lalu, apakah penggunaan label tersebut dapat menyebabkan pergeseran suara di antara kedua kubu? Lalu, bagaimanakah nasib kelompok LGBT pada Pilpres kali ini?
Perebutan Suara
Jika melihat data survei dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), isu LGBT turut menjadi perhatian di masyarakat. Dari 1220 responden terkait LGBT sebagai ancaman, 40,8 persen menyebutkan bahwa LGBT sangat mengancam dan 44,6 persen mengatakan cukup mengancam pada September 2017. Pada Desember 2017, 41,4 persen menyebutkan sangat mengancam dan 46,2 persen mengatakan cukup mengancam.
Penggunaan label sosial LGBT untuk mendiskreditkan lawan politik ini bisa memengaruhi reputasi seseorang karena label itu sendiri sering dipersepsikan negatif oleh sebagian besar masyarakat. Penggunaan citra ini guna menyerang lawan politik dapat dijelaskan lewat konsep propaganda transfer.
Penulis dari Amerika Serikat (AS) Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion menjelaskan bahwa propaganda transfer merupakan teknik yang digunakan dalam propaganda dan pemasaran dengan mengasosiasikan suatu gagasan, citra, atau simbol tertentu terhadap orang lain. Pengasosiasian citra tersebut dapat bersifat positif maupun negatif.
Penggunaan citra negatif untuk menyerang lawan politik pernah terjadi di AS dalam Pilpres 2016 yang menjadi ajang perebutan jabatan presiden antara Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Trump misalnya banyak dibahas di media terkait pemberian narasi rasial yang membuat stereotip dan stigma sosial terhadap kelompok minoritas di AS semakin meluas, termasuk terhadap kelompok Muslim.
Penggunaan label sosial LGBT untuk mendiskreditkan lawan politik ini bisa memengaruhi reputasi seseorang. Click To TweetSebagai minoritas di AS, kelompok Muslim memiliki sejarah terkait stereotip negatif yang lekat padanya. Identitas Muslim di AS sering kali dikaitkan dengan terorisme akibat peristiwa 9/11 yang melibatkan kelompok teroris Al-Qaeda. Sedihnya, stereotip negatif tersebut pun dieksploitasi oleh Trump guna menyerang Presiden Barack Obama dan Hillary.
Obama yang memiliki keterikatan politik dengan Partai Demokrat dituduh Trump menyembunyikan identitas agamanya – yang menurutnya Muslim – karena menolak ketika diminta Trump untuk menunjukkan sertifikat kelahirannya. Polemik itu kemudian dikenal dengan istilah birther conspiracy. Tuduhan Trump ini pun semakin mencuat karena Obama dan Clinton tidak menyebut serangan teror Orlando sebagai “terorisme radikal Islamis.”
Kombinasi stereotip negatif terhadap Muslim dan narasi kontroversial Trump di media-media AS mendorong kebencian terhadap kelompok Muslim, pun kepada Obama dan pendukungnya. Lantas, apakah konsekuensi lanjutan dari propaganda transfer tersebut?
Tentu, hal itu berdampak terhadap narasi dalam Peilpres AS 2016 — mengingat konspirasi tersebut diyakini benar oleh sebagian besar pendukung Trump. Berdasarkan hasil penelitiannya, ahli politik AS, Philip Klinkner menjelaskan bahwa sebagian besar warga yang percaya bahwa Obama seorang Muslim dan yang mengasosiasikan Islam dengan kekerasan, cenderung mendukung Trump dibandingkan Clinton.
Narasi negatif Trump terhadap Islam pun juga memengaruhi arah dukungan kelompok Muslim di kala itu. Banyak seruan muncul dari kelompok Muslim AS guna mencoblos kandidat selain Trump.
Jadi, terlihat semakin jelas bahwa narasi negatif Trump turut memengaruhi peta dukungan politik di AS. Namun, bagaimana sebetulnya narasi yang bermain dalam isu identitas itu dapat memengaruhi dinamika politik?
Berdasarkan Teori Identitas Sosial yang ditulis oleh Henri Tajfel dan John C. Turner dalam buku Political Psychology, perilaku dan hubungan antarkelompok dapat dipengaruhi oleh identitas kelompok. Nilai positif atau negatif yang diasosiasikan terhadap sesuatu hal turut menentukan keanggotaan suatu kelompok.
Pengasosiasian terhadap konotasi ini dapat dikaitkan kembali dengan asosiasi citra yang digunakan dalam propaganda transfer. Artinya, pendukung Trump sebagai kelompok sosial bisa saja melihat Obama memiliki nilai yang berbeda karena dianggap sebagai anggota dari kelompok Muslim.
Perbedaan nilai tersebut pun mendorong pelebaran batasan sosial antara pendukung Trump dan kelompok Muslim. Batasan inilah yang juga mendorong mereka untuk mengkategorikan diri sebagai kelompok pendukung Trump.
Jika hal ini terjadi dalam politik AS, lalu apakah mungkin dapat terjadi juga dalam konteks Pilpres 2019?
Jokowi Makin Rugi
Bila dikaitkan dengan fenomena Trump-Obama, bisa dibilang Faizal berusaha menegasikan citra Sandi dalam Pilpres 2019. Penegasian melalui narasi LGBT tersebut bisa saja berpengaruh terhadap perebutan suara dalam Pilpres 2019 — mengingat citra dan konotasi kelompok LGBT yang dianggap buruk oleh pendukung Prabowo-Sandi.
Asumsi tersebut pun belum dapat dipastikan. Jika kita melihat kembali pada peta dukungan politik dalam Pilpres 2019, sebagian besar kelompok Muslim konservatif memiliki dukungan yang kuat terhadap Prabowo-Sandi, meskipun Prabowo dianggap tidak memiliki latar belakang Islam yang kuat.
Bila narasi Faizal tidak akan mengubah peta dukungan politik Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 akibat kuatnya basis dukungan mereka, lalu bagaimana dengan pengaruhnya terhadap Jokowi?
Justru cuitan Faizal dapat berdampak buruk terhadap dukungan untuk Jokowi. Dengan citra Jokowi dan pendukungnya yang progresif, cuitan tersebut justru kontraproduktif dan dapat mencederai basis dukungan Jokowi, meskipun terdapat pernyataan yang berusaha melepaskan kaitan antara Jokowi dan Faizal.
Meskipun kelompok LGBT dianggap memiliki nilai yang lebih dekat ke kelompok progresif dan nasionalis di kubu petahana, namun beredarnya cuitan Faizal dapat mendorong kelompok tersebut untuk menjauh basis dukungan Jokowi. Apalagi, Jokowi juga sempat menangkis isu pro-LGBT yang dilekatkan pada dirinya.
Dua polar politik dalam Pilpres 2019 yang tidak mengakui kelompok LGBT sepenuhnya pun membuat kelompok ini tidak memiliki tempat dalam diskursus di masyarakat. Stigma negatif, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok ini juga semakin membuat mereka terpinggirkan. Mereka pun berakhir dengan hanya menjadi instrumen yang digunakan untuk saling serang antar-kubu. Pada akhirnya, demokrasi tidak lagi bisa memberikan jaminan kepada kehidupan semua orang, termasuk bagi mereka-mereka yang “berbeda”. (A43)
