Selama tahun 2017, DPR dan Partai Politik selalu ‘akrab’ dengan korupsi. Ini menurut catatan dari ICW. Selain terlibat korupsi, dua lembaga ini juga diduga menghambat proses pemberantasan korupsi. Benarkah begitu?
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]orupsi di Indonesia bukan lagi hal baru, bahkan telah disebut sebagai budaya. Aneh, korupsi kok dijadiin sebagai budaya? Apa kata dunia?
Bagaimana nggak jadi budaya, kalau yang jadi biang keladinya adalah orang-orang yang diberi ‘label’ sebagai wakil rakyat. Bukannya ngasih teladan yang baik, eh malah ngajarin masyarakat untuk nyuri. Situ sehat?
Sebenarnya hal ini berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Katanya, tahun 2017 merupakan tahun yang paling suram bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air. De-pe-er diklaim sebagai ‘penghambat’ bagi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Ka-pe-ka.
Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina mengatakan bahwa upaya untuk ‘melumpuhkan’ Ka-pe-ka ditandai dengan pembentukkan Pansus Angket Ka-pe-ka, kala kasus e-KTP tengah memanas.
Konon, katanya pembentukkan pansus tersebut tak lepas dari campur tangan Partai Beringin dan Partai Banteng: dua partai terbesar di dalam parlemen dan merupakan partai pendukung pemerintah.
Catatan Akhir Tahun ICW: DPR Penghambat Pemberantasan Korupsi https://t.co/FZlcPnnwbQ
— Mari Berbagi (@KendariOh) December 28, 2017
Ini sebenarnya memberikan efek yang nggak baik bagi pemerintahan Jokowi. Bisa aja, publik mencap Jokowi nggak tegas mengatasi masalah korupsi di tanah air. Bahkan mungkin ada yang menganggap Jokowi udah gagal karena membiarkan Pansus ‘melemahkan’ peran Ka-pe-ka. Kehadiran Pansus memang dianggap untuk ‘mengcover’ Setya Novanto, biar bisa lepas dari jerat kasus e-Ka-te-pe. Tapi, bukankah sekarang nasib Setnov hampir tamat?
Sebenarnya perilaku korupsi tak melulu dilakukan oleh De-pe-er, tapi ada campur tangan dari Partai Politik (Parpol). Konon katanya, hampir semua Parpol di Indonesia pasti punya jejak-jejak korupsinya. Ini yang menjadi pe-er bagi semua Parpol. Kayaknya, perlu ada transparansi dalam pengelolaan dana Parpol, biar nggak jadi sasaran para oknum berkantong tebal dan bisa mengurangi praktik korupsi di dalam parlemen.
Mungkin negeri ini memang harus banyak berbenah. Sayangnya baru e-Ka-te-pe yang lagi dibuka-buka secara habis-habisan. Bagaimana dengan Be-El-Be-I dan Century? (K-32)
