“Jangan mudah tergelincir di saat-saat seperti ini, segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat, kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot.” ~ Jenderal Soedirman
PinterPolitik.com
[dropcap]W[/dropcap]apres Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa maraknya korupsi pejabat daerah dan anggota legislatif adalah karena adanya perubahan fungsi DPR maupun DPRD. Dulu, ia mengatakan fungsi DPR tidak bisa ikut camput mengatur proyek dan anggaran pemerintah.
Waduh Aki JK, kalau soal ini eyke enggak setuju nih! Tapi sedelapan ajalah, lebih banyak satu kan bagus hehehe. Eh, maksudnya eyke enggak setuju kalau sistem yang harus betangung jawab atas kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, DPRD, atau Kepala Daerah! Kenapa?
Ya soalnya kita sebagai manusia yang diberikan gelar paling sempurna di muka bumi ini masa tidak bisa berpikir dan merasakan bahwa tindakan korupsi itu adalah tindakan yang keji dan hina? Masa ada koruptor ketangkap korupsi dibilang karena sistem yang terbentuk. Enggaklah Ki, kalau dianalogikan seperti ini:
“Anjing kepolisian alias K-9 yang biasa diberikan pendidikan aja bisa tuh nurut. Anjing itu enggak pernah makan jatah punya temennya atau orang lain saat bertugas atau pun tidak bertugas. Lah ini manusia anggota DPR, DPRD, dan Kepala Daerah yang bukan sejenis hewan, serta punya ijazah perguruan tinggi terus diikrar pakai kitab suci, masa masih tega makan jatah orang!” Ckckck.
Jadi Ki ini semua bukan masalah sistem saja, tetapi juga masalah pendidikan, kepartaian yang multi transaksional dan banyak tafsiran yang menyesatkan! Seharusnya Ki JK yang sudah senior bisa dong tuh buat arahan ke junior-juniornya terkait gambaran bagaimana sih menjadi pemimpin yang amanah dan visioner. Ehehehe.
Pada masa lalu, Ki JK menyatakan, DPR langsung mengetok palu sebagai persetujuan APBN yang dibuat pemerintah. Kalau sekarang ya negosiasi dulu baru bisa. Click To TweetNegosiasi tersebutlah yang menyebabkan munculnya korupsi antara eksekutif dan legislatif yang selalu bersamaan. Hal ini yang menyebabkan lahirnya kekhawatiran dalam menjalankan proses kenegaraan. Weleh-weleh.
Susah memang kalau pejabat ini punya mental maling, mau dikasih sistem seperti apa juga tetep aja maling, tetep aja suap-menyup! Buktinya penjara Sukamiskin aja yang namanya sudah miskin aja masih ada transaksi yang “menggila”. Ckckck. (G35)
