HomeBelajar PolitikPKS Semakin Menjerat Kadernya

PKS Semakin Menjerat Kadernya

Kecil Besar

“Pohon kebebasan harus disegarkan dari waktu ke waktu dengan darah patriot dan tirani. Lawan!”


PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]ika para kader maupun pengurus partai di PKS tidak berkenan mengikuti kebijakan partai, maka jelas semua, Dewan Pimpinan Pusat akan membebaskan kader maupun pengurus di daerah untuk mengambil jalannya masing-masing. Weleh-weleh.

Hal itu disampaikan Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alyuddin menanggapi sikap jajaran pengurus dan kader DPD PKS di Kabupaten Banyumas yang memilih non aktif dari kepengurusan. Sikap itu dipicu lantaran kader dan pengurus diminta untuk menandatangani pakta integritas di atas materai yang isinya meminta kader loyal dan tunduk pada pimpinan partai.

Anjay sudah tahun 2019 gini masih aja ada kesepakatan tunduk dan loyal kepada partai! Kalau tunduk dan loyal, enggak usah materai-materaian keles bang. Memang kader PKS begitu liar sampai segala pakai materai? Berasa lagi akad jual beli motor sama orang asing! Wkwkwk. Share on X

Suhud mengatakan, setiap kader PKS diberi kebebasan untuk memilih, apakah mau melakukan ikrar melalui pakta integritas atau tidak. Hal itu menjadi hak pribadi masing-masing kader. Kader yang tidak berkenan dengan kebijakan partai, tentu saja diberi kebebasan untuk mengambil jalannya sendiri alias tidak ada paksaan.

Iya ah, enggak dipaksa, kalau tidak tanda tangan juga gapapa ya, paling ya tahulah arti bebas itu seperti apa. Kalau bicara sistem perusahaan sih bebas deh mau ngapain yang penting jangan muncul lagi di kantor! Wkwkwk bisa ae bossque.

Menurutnya, pakta integritas yang diminta partai kepada kader merupakan sesuatu yang lazim. Sehingga kebijakan internal PKS meminta kadernya menandatangani pakta integritas juga sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Baca juga :  Jersey Oranje Pengubur Luka Sejarah?

Gimana menurut kalian, apa benar hal-hal seperti ini suatu fenomena yang lazim? Atau ini suatu bentuk kediktaktoran yang termanajemen? Intinya menurut eyke hal-hal seperti tanda tangan di atas materai terkadang menjadi penting. Tapi kalau sudah bicara partai dan ideologi, masa sih materai jadi instrumen yang penting. Masa sih kader bisa menggadaikan kepercayaan dengan uang atau barang? Betul apa betul?

Eh atau mungkin PKS melakukan ini sebab masih trauma sama berbagai pengkhianatan kadernya yang sekarang lompat partai dan banyak yang terdampar di KPK? Ahahaha. (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...