HomeBelajar PolitikGlobal Gag Rule Diberlakukan Kembali

Global Gag Rule Diberlakukan Kembali

Kecil Besar

Setiap tahunnya, Amerika Serikat menghabiskan sekitar US 600 juta pada bantuan internasional untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.


pinterpolitik.comSelasa, 24 Januari 2017.

WASHINGTON – Salah satu keputusan penting diambil Donald Trump setelah menduduki Gedung Putih: memberlakukan kembali The Global Gag Rule. Apa itu Global Gag Rule?

Aturan yang dikenal juga dengan sebutan The Mexico City Policy ini adalah ketentuan bagi semua lembaga organisasi non-pemerintahan (Non-Governmental Organizations/NGOs) di seluruh dunia yang mendapat pendanaan dari pemerintah AS untuk menghentikan aktivitas mendukung dan mempromosikan aborsi untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain aturan ini menentang penggunaan aborsi untuk mengontrol angka kelahiran.

Global gag rule pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan republikan di bawah Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984, sempat dibatalkan oleh Bill Clinton dari Demokrat pada tahun 1993, disahkan kembali oleh republikan George W. Bush pada Januari 2001, dan dibatalkan kembali oleh Barack Obama pada tahun 2009. Saat ini, ketika seorang republikan berkuasa, aturan ini diberlakukan lagi. Global gag rule seolah menjadi permainan oper-operan antara Partai Republik dan Demokrat.

Kebijakan ini diputuskan Trump dua hari setelah jutaan orang – kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan – memprotes Trump.

Setiap tahunnya, Amerika Serikat menghabiskan sekitar US 600 juta pada bantuan internasional untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Jumlah ini memungkinkan bagi 27 juta perempuan dan pasangan untuk mengakses layanan dan perlengkapan kontrasepsi. Namun, tak sepeserpun uang dari jumlah itu digunakan untuk praktik aborsi.

Lembaga riset kesehatan seksual, Guttmacher Institute mencatat bahwa di beberapa tempat keberadaan Global gag rule menyebabkan banyak klinik kesehatan wanita yang dipaksa untuk berhenti beroperasi dan bahkan tidak sedikit yang diminta untuk ditutup. Sebagian diminta untuk menolak akses perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan reproduksi yang aman dan bahkan menghambat upaya pencegahan HIV.

Kebijakan ini memiliki implikasi yang parah dan bisa mematikan bagi perempuan dan anak perempuan di negara-negara berkembang dan zona konflik, yang sering menggunakan metode berbahaya untuk melakukan aborsi. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 21 juta wanita dalam setahun melakukan aborsi tidak aman di negara-negara berkembang, dan menjadi penyebab sekitar 13 persen dari semua kematian ibu dan perempuan.

Kebijakan inilah salah satunya yang membuat banyak perempuan ikut dalam aksi protes dan demo menolak Trump. Namun, seakan tak bergeming, Trump tetap menghidupkan kembali aturan yang sempat dicabut oleh Obama ini.

Banyak orang yang mulai memprediksi dan meraba-raba apa hal lain yang akan dilakukan oleh Trump. Apakah ia akan sama dengan pendahulu-pendahulu republikan-nya, atau punya garis politik sendiri. Satu hal yang pasti, Global gag rule telah kembali berlaku, seperti halnya presiden-presiden AS lain dari partai Republik. (Huffpost/S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.