HomeNalar PolitikGelar Perkara Penistaan Pancasila, Tertutup

Gelar Perkara Penistaan Pancasila, Tertutup

Sukmawati menilai Rizieq telah menghina lambang dan dasar negara Pancasila, serta kehormatan dan martabat Soekarno sebagai Proklamator.


pinterpolitik.com Selasa, 24 Januari 2017.

JAKARTA –  Gelar perkara kasus dugaan penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, telah digelar kemarin. Sidang yang dimulai pada pukul 10.00 pagi itu digelar secara tertutup. Gelar perkara dimaksudkan untuk menentukan status Rizieq Shihab terkait perkara yang menjeratnya.

Seperti diketahui, Rizieq Shihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri ke Mabes Polri kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan penodaan lambang negara Pancasila. Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq Shihab karena ia tidak terima dengan pernyataan Imam Besar FPI, yang dianggap telah melecehkan Pancasila, serta bapak kandungnya yang ikut merumuskan Pancasila.

“Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala” ujar Rizieq dalam video yang dilaporkan oleh Sukmawati ke Mabes Polri.

Sukmawati menilai Rizieq telah menghina lambang dan dasar negara Pancasila, serta kehormatan dan martabat Soekarno sebagai Proklamator. Rizieq dituding melanggar Pasal 154 (a) KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57 (a) jo Pasal 68 Undang-undang no. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus, total sudah 15 saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Jika hasilnya Rizieq ditetapkan sebagai tersangka, maka pimpinan FPI itu akan dipanggil kembali oleh Polda Jawa Barat.

Yusri menjelaskan, penyidik sangat berhati-hati dalam menyidik kasus ini. Termasuk dalam menyiapkan saksi, dokumen, dan alat bukti.

“Kita akan penuhi. Nanti setelah dilengkapi semuanya, mudah-mudahan diperoleh hasil untuk mengambil tindakan apakah dipanggil atau tidak,” ujarnya.

Baca juga :  Ini Aktor di Balik “Fufufafa” Gibran?

Dalam kaitan gelaran perkara tersebut, Polda Jabar tidak memberlakukan adanya pengamanan ekstra, meski kasus yang tengah ditangangi oleh Polda Jabar ini mendapatkan sorotan dari masyarakat luas. (kompas/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jokowi Tidak Abadi 

Perbedaan sorakan yang diberikan para politisi ketika pelantikan anggota DPR/DPD/MPR 2024-2029, kepada Jokowi dan Prabowo tuai respons beragam dari warganet. Apa yang sebenarnya terjadi? 

Puan Sudah Siap Ketuai PDIP?

Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Jika mampu menyelesaikan kepemimpinan hingga tahun 2029, maka Puan akan tercatat sebagai anggota DPR dengan masa jabatan terlama dan memimpin dalam 2 periode.

AHY Makes Demokrat Great Again?

Tidak terlalu dini kiranya untuk meneropong kepemimpinan Indonesia di tahun 2029 saat nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) muncul sebagai salah satu kandidat menjanjikan. Mengapa demikian?

Kenapa Pendukung Anies Pilih RK?

Para pemilih Anies Baswedan dinilai cenderung memilih pasangan calon Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Mengapa demikian?

Siasat Prabowo Medical Check-up Gratis

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, berencana untuk melakukan kebijakan medical check-up gratis. Siasat apa yang mendasari rencana Prabowo?

Amarah Trah Mulyono?

Frasa “Mulyono” justru dimainkan ulang oleh anak dan menantu Joko Widodo (Jokowi). Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, dan Kahiyang Ayu secara bergiliran menggunakannya dan seolah menggambarkan gestur politik yang justru dinilai akan menjadi “bom waktu”.

Sisi Kelam Bantuan Australia ke Indonesia?

Australia merupakan salah satu pendonor finansial terbesar secara bilateral bagi Indonesia, namun, skema yang dilakukan Australia kerap dikritik. Mengapa demikian? 

Mungkinkah Jokowi Seperti Lee Kuan Yew?

Prediksi yang menyebut Jokowi akan tetap punya pengaruh dalam kekuasaan Prabowo Subianto – setidaknya dalam jangka waktu 1 tahun pertama – menjadi pergunjingan yang menarik di kalangan para pengamat politik.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...