HomeBelajar Politik41 Ribu Regulasi Dievaluasi

41 Ribu Regulasi Dievaluasi

Pemerintah akan fokus memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan termarjinalkan, sehingga mereka terlindungi, mendapat keadilan dan rasa aman. Pemerintah ingin agar saat terjadi masalah, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dengan murah atau cuma-cuma.


pinterpolitik.com – Rabu, 18 Januari 2017.

JAKARTA – Pemerintah melanjutkan reformasi hukum dengan penekanan pada penataan regulasi yang tidak jelas lagi kegunaan dan manfaatnya. Badan Intelijen Negara (BIN) melaporkan sebanyak 41.000 regulasi, banyak di antaranya tumpang-tindih, tidak jelas manfaatnya, bahkan saling bertentangan.

“Regulasi ini akan dievaluasi dan ditata kembali. Regulasi yang sudah tidak perlu dan tidak bermanfaat dihapuskan,” kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat terbatas tentang lanjutan pembahasan reformasi hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017) sore.

Dengan penataan tersebut diharapkan masyarakat tidak bingung dan menjadi jelas mana aturan yang benar dan mana aturan yang sudah tidak lagi sesuai dengan kehidupan sekarang.

Menurut Wiranto, pemerintah juga akan fokus memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan termarjinalkan, sehingga mereka terlindungi, mendapat keadilan dan rasa aman. Pemerintah ingin agar saat terjadi masalah, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dengan murah atau cuma-cuma.

“Maka dilakukan satu langkah untuk memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat. Masyarakat yang kurang mampu, yang miskin, akan lebih banyak mendapatkan perhatian pemerintah untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma,” kata Wiranto.

Pemerintah juga akan membangun rasa aman di lingkungan masyarakat dengan kembali memberdayakan dan mengembangkan Polmas (Polisi Masyarakat).

“Sekaligus menjadi satu cara untuk kita membangun early warning system, suatu peringatan dini di lingkungan masyarakat. Kalau ada aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada terorisme dan radikalisme bisa ketahuan secara lebih awal,” kata Menko Polhukam.

Baca juga :  Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Ia menambahkan, dengan demikian aparat keamanan dapat lebih cepat bergerak melakukan langkah-langkah pengamanan. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Ini Rahasia Jokowi Kalahkan Megawati?

Kendati diprediksi melemah pasca kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki kunci rahasia agar tetap bisa memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Bahkan, Jokowi agaknya mampu untuk melampaui kekuatan dan pengaruh Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Iran vs Israel, PD III Sudah Dimulai?

Ketakutan akan Perang Dunia III mencuat bersamaan dengan serangan yang dilakukan Iran ke Israel. Mungkinkah kita sudah berada di awal Perang Dunia III?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...