HomeData PolitikBanjir, Bencana Laten Ibukota

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa air mengalir ke sungai.


PinterPolitik.com

JAKARTA – Kota metropolitan Jakarta secara geografis terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi Jakarta 7.659.02 km2, yang terdiri dari daratan, 661.52 km2, termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan 6.997.50 km2.

Sementara itu, salah satu kota penyangga Jakarta yang terletak  di wilayah selatan, yaitu  Bogor (Puncak), selain permukaan tanahnya lebih tinggi juga curah hujan melebihi di Jakarta. Mata air Sungai Ciliwung berada di wilayah pegunungan di Puncak dan mengalir melalui wilayah kota Jakarta dan selanjutnya bermuara di laut.

Hutan yang diharapkan bisa mengendalikan resapan air hujan di wilayah hulu ini sudah banyak berkurang lantaran di daerah Ciawi, Puncak, bertaburan rumah dan vila secara “liar”. Dalam kondisi hujan lebat dan lama turun di hulu, Jakarta harus menampung kiriman air yang mengalir deras melalui Sungai Ciliwung.

Tercatat beberapa kali banjir besar, kiriman dari hulu, menerjang Jakarta, antara lain, tahun 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, 2013, 2014, 2016. Dan Kamis, 17 Februari 2017, Jakarta pun kedatangan kiriman air dari wilayah Bogor, meski hanya menimpa beberapa wilayah di bantaran Sungai Ciliwung dan sekitarnya.

Banjir di Jakarta pada 2 Februari 2007 disebut-sebut banjir terbesar dan terluas, kira-kira seminggu sampai 10 hari, yang menewaskan sekitar 80 orang (terseret arus, tersengat aliran listrik, dan sakit), dengan kerugian material sekitar Rp 4,3 triliun.

Baca juga :  Polusi Jakarta Terburuk, Salah Anies?

Menurut pengamat tata ruang, Yayat  Supriatna, banjir di Jakarta  disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa air mengalir ke sungai.

Yayat memberikan masukan agar di wilayah DKI Jakarta dibuka lokasi-lokasi resapan air hujan. Tujuannya agar ketika hujan deras turun air tidak  sepenuhnya mengalir ke sungai-sungai dan genangan bisa berkurang.

- Advertisement -

Setiap gubernur DKI Jakarta tentu sudah melakukan program dan tindakan   untuk mengatasi masalah banjir, namun tidak kunjung bisa diselesaikan secara tuntas. Dari proyek pembangunan Kanal Banjir Barat dan Timur, pengerukan sungai-sungai, perbaikan drainase, dan pembukaan ruang hijau yang tidak maksimal, sudah dilakukan, namun belum membuahkan hasil maksimal.

Memang, ibarat mengurai benang kusut yang basah, tidaklah mudah mengatasi banjir di Jakarta. Tetapi,  tentu tidak ada kata menyerah untuk Pemprov DKI dan masyarakat. Misalnya, tidak membuang sampah ke sungai saja akan bisa mengurangi banjir.

Tidak jauh dari Jakarta, tepatnya di Kampus UI Depok terdapat hutan dan situ, sebagai contoh wilayah resapan air. Hutan kota atau kawasan hijau seperti itu harus lebih banyak dibangun di Jakarta dan di kawasan hulu.  Maka proyek besar, seperti pembangunan Waduk Ciawi di daerah Puncak, Kabupaten Bogor, menjadi harapan besar untuk mencegah banjir kiriman di Jakarta. Proyek ini hendaknya segera dikerjakan oleh Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Pusat.

Untuk pembangunan Waduk Ciawi, yang membutuhkan lahan sekitar 49 hektare, kabarnya Pemprov DKI Jakarta sudah menyisihkan dana Rp 200 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan dana Rp 150 miliar. Nantinya, waduk ini menampung sebagian debit air Sungai Ciliwung, sebelum mengalir  ke Jakarta.

Baca juga :  Bang Pitung “Rasuki” Anies di Pilpres?

Semoga proyek waduk ini cepat terwujud untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta. (Berbagai sumber/G18).

#Trending Article

Jenderal Dudung Panglima Selanjutnya?

Sinyal agaknya kian menguat bagi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Namun, jalan terjal masih ada di...

Bukan UI, Kenapa Presiden dari UGM?

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap ke depannya Presiden Indonesia tidak lagi dari alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dari alumni Universitas Indonesia...

Kaesang Mulus Jadi Ketum PSSI?

Beberapa hari lalu, Indonesia menorehkan prestasi dengan lolos ke putaran final Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun lalu. Ini bisa dibilang menjadi...

Megawati Gantikan Puan dengan Tatam?

Puan Maharani terus didorong PDIP untuk menjadi kandidat di Pilpres 2024. Namun, jika elektabilitas Puan stagnan, mungkinkah Megawati akan menggantinya dengan Mohammad Rizky Pratama...

“Kiamat Ekonomi” Jokowi dari Karawang?

Perbincangan tentang resesi ekonomi menjadi hal yang menarik sekaligus ditakuti oleh publik. Sementara, Indonesia mulai mengalami gejala-gejala memburuknya keadaan ekonomi, seperti fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Karawang, Jawa Barat. Perlukah ini kita waspadai? 

Biden Paksa Jokowi Beli Senjata?

Presiden AS Joe Biden sebut siap bela Taiwan bila diserang Tiongkok. Apakah ini bisa jadi cara Biden "paksa" Jokowi beli senjata?

Bukan Jokowi, Tapi Gibran?

Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini jabat Wali Kota Solo tarik perhatian para elite politik, seperti Prabowo dan Megawati.

Prabowo dan Megawati Pasti Kandas?

PKB bersama Gerindra yang membentuk koalisi di pemilihan umum (Pemilu) 2024 seolah menyalip PDIP sebagai parpol yang selama ini tampak dekat dengan sang Ketua...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...

Trik Ridwan Kamil Tangani Hoax

Ia juga mengimbau humas di lembaga pemerintahan untuk ikut dalam gerakan menghantam hoax, karena mereka juga berkepentingan, jangan-jangan ada berita hoax yang merugikan institusinya. PinterPolitik.com BANDUNG...