Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa air mengalir ke sungai.
PinterPolitik.com
JAKARTA – Kota metropolitan Jakarta secara geografis terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi Jakarta 7.659.02 km2, yang terdiri dari daratan, 661.52 km2, termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan 6.997.50 km2.
Sementara itu, salah satu kota penyangga Jakarta yang terletak di wilayah selatan, yaitu Bogor (Puncak), selain permukaan tanahnya lebih tinggi juga curah hujan melebihi di Jakarta. Mata air Sungai Ciliwung berada di wilayah pegunungan di Puncak dan mengalir melalui wilayah kota Jakarta dan selanjutnya bermuara di laut.
Hutan yang diharapkan bisa mengendalikan resapan air hujan di wilayah hulu ini sudah banyak berkurang lantaran di daerah Ciawi, Puncak, bertaburan rumah dan vila secara “liar”. Dalam kondisi hujan lebat dan lama turun di hulu, Jakarta harus menampung kiriman air yang mengalir deras melalui Sungai Ciliwung.
Tercatat beberapa kali banjir besar, kiriman dari hulu, menerjang Jakarta, antara lain, tahun 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, 2013, 2014, 2016. Dan Kamis, 17 Februari 2017, Jakarta pun kedatangan kiriman air dari wilayah Bogor, meski hanya menimpa beberapa wilayah di bantaran Sungai Ciliwung dan sekitarnya.
Banjir di Jakarta pada 2 Februari 2007 disebut-sebut banjir terbesar dan terluas, kira-kira seminggu sampai 10 hari, yang menewaskan sekitar 80 orang (terseret arus, tersengat aliran listrik, dan sakit), dengan kerugian material sekitar Rp 4,3 triliun.
Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa air mengalir ke sungai.
Yayat memberikan masukan agar di wilayah DKI Jakarta dibuka lokasi-lokasi resapan air hujan. Tujuannya agar ketika hujan deras turun air tidak sepenuhnya mengalir ke sungai-sungai dan genangan bisa berkurang.
Setiap gubernur DKI Jakarta tentu sudah melakukan program dan tindakan untuk mengatasi masalah banjir, namun tidak kunjung bisa diselesaikan secara tuntas. Dari proyek pembangunan Kanal Banjir Barat dan Timur, pengerukan sungai-sungai, perbaikan drainase, dan pembukaan ruang hijau yang tidak maksimal, sudah dilakukan, namun belum membuahkan hasil maksimal.
Memang, ibarat mengurai benang kusut yang basah, tidaklah mudah mengatasi banjir di Jakarta. Tetapi, tentu tidak ada kata menyerah untuk Pemprov DKI dan masyarakat. Misalnya, tidak membuang sampah ke sungai saja akan bisa mengurangi banjir.
Tidak jauh dari Jakarta, tepatnya di Kampus UI Depok terdapat hutan dan situ, sebagai contoh wilayah resapan air. Hutan kota atau kawasan hijau seperti itu harus lebih banyak dibangun di Jakarta dan di kawasan hulu. Maka proyek besar, seperti pembangunan Waduk Ciawi di daerah Puncak, Kabupaten Bogor, menjadi harapan besar untuk mencegah banjir kiriman di Jakarta. Proyek ini hendaknya segera dikerjakan oleh Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Pusat.
Untuk pembangunan Waduk Ciawi, yang membutuhkan lahan sekitar 49 hektare, kabarnya Pemprov DKI Jakarta sudah menyisihkan dana Rp 200 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan dana Rp 150 miliar. Nantinya, waduk ini menampung sebagian debit air Sungai Ciliwung, sebelum mengalir ke Jakarta.
Semoga proyek waduk ini cepat terwujud untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta. (Berbagai sumber/G18).
