HomeBelajar PolitikJokowi-Ma'ruf Tak Langgar HAM?

Jokowi-Ma’ruf Tak Langgar HAM?

Kecil Besar

“Politik akan selalu seperti matahari: meski terasa panas, tetapi bisa memberi penghidupan.”


PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]engs, sudah tahu belum sama apa yang dibilang Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Johnny G. Plate, soal junjungannya yang siap menghadapi momen debat pertama Pilpres 2019 dengan senang hati. Soalnya kata doi, debat pertama ini membahas isu-isu yang di antaranya terkait hukum dan HAM. Weleh-weleh.

Apa yakin nih gengs Jokowi bakalan slow-slow saja menghadapi debat itu? Share on X

Katanya Plate sih justru Jokowi dan Ma’ruf sangat menanti debat tentang hukum dan HAM. Sebab, Plate bilang tak ada yang harus dikhawatirkan Jokowi dan Ma’ruf. Mereka berdua kan tidak ada rekam jejak yang terkait dengan HAM. Mungkin kalau untuk kubu sebelah baru bisa khawatir sebab salah satu dari mereka ada yang punya rekam jejak bagaimana keterkaitannya terhadap pelangaran HAM. Wkwkwkwk.

Ditambah lagi nih gengs, menurut Plate, Jokowi dan Ma’ruf tidak punya masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Mereka selalu menempatkan hukum sebagai pranata penting dalam kehidupan bernegara, sekaligus menempatkan hukum sebagai landasan penting dalam kehidupan demokrasi.

Terus juga Plate bilang pemerintah Jokowi tidak pernah tergoda untuk mengintervensi hukum. Karena, kalau mulai tergoda mengintervensi hukum, nanti secara tak langsung mulai digiring kepada pemerintahan yang otoritarian. Wkwkwk, bisa ae bossque.

Hmmm, kalau Plate yakin banget sama Jokowi dan Ma’ruf, kok malah eyke nih yang tidak tahu kenapa justru ragu sama ungkapan doi itu. Kok bisa? Duh malah nanya “kok bisa sih gengs, memangnya kalian lupa ya sama omongan orang-orang ini terhadap Jokowi dan Ma’ruf? Nih eyke kasih beberapa contoh ya dari beberapa narsum.

Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Yang pertama gengs kalu menurut Phelim Kine dari Human Rights Watch (HRW), doi ngomong tentang Ma’ruf begini:

“Ma’ruf telah menjadi pusat dari beberapa elemen yang paling tidak toleran dalam budaya agama dan politik kontemporer Indonesia, sehingga ketakutan akan dampak negatifnya terhadap hak dan keamanan agama dan gender minoritas sangat terasa”.

Terus yang berikutnya tentang Jokowi, begini menurut  mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai:

“Kasus Paniai (Papua) tercatat sebagai kejahatan kemanusiaan (gross violation of human right) termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang berkasnya sedang diproses dan terhenti di Komnas HAM. Kasus Paniai adalah salah satu hasil produk rezim kepemimpinan Joko Widodo. Jokowi menitipkan peristiwa kelam baru bagi bangsa ini. Sebagai kepala negara, Jokowi tidak bisa lepas tanggung jawab (commander responsibilities). Bagaimanapun juga, Jokowi menambah 1 berkas pelanggaran HAM berat di Komnas HAM”.

Wuhu, jadi pantas saja ya gengs kalau eyke malah kurang yakin sama ungkapannya Plate. Betul apa betul? (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...