“Jangan pernah kehabisan tantangan. Kehidupan adalah kesempatan besar untuk mengatasi tantangan-tantangan.”
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]etidaksukaan Kemendagri dengan beban anggaran TGUPP pada APBD DKI akhirnya menemui titik terang.
Kiranya apa yang menjadi pertimbangan Kemendagri menghapus TGUPP kemarin ya?
Apa mungkin karena nominal pengajuan Gubernur untuk anggaran TGUPP terlalu tinggi kali ya, jadi Kemendagri merasa adanya pemborosan.
Apa iya begitu? Mungkin sih, tapi entahlah weleeeeh weleeeh. Kalau anggaran terlalu besar alasannya, mendingan dipangkas saja sekalian. Selesai semua urusan. Tapi, kok malah dihapus TGUPPnya?
Kayanya ada spekulasi terjadi tindakan tak adil dari Kemendagri untuk Anies-Sandi perihal TGUPP. Eeitttss, apaan tuh? Padahal TGUPP dimulai sejak era Jokowi, Ahok sampai Djarot.
Rasanya zaman-zaman itu tak ada masalah, kok sekarang baru dipermasalahkan oleh Kemendagri. Hmmm kemarin ke mana saja?
Hmmm hayolooooh ada indikasi apa itu weleeeh weleeeh, mentang-mentang Mendagri dan gubernur yang kemarin berasal dari partai yang sama jadi bisa pilih kasih. Waduhhh repot kalau begitu.
Anies Baswedan Lega Soal TGUPP: Didanai Melalui Pos dari Bappeda https://t.co/tquRo0vcyU
— Koran Tempo (@korantempo) December 27, 2017
Memang apa bedanya sih antara TGUPP di setiap periode Gubernur DKI? Untuk pendanaannya, tim Gubernur di era Jokowi, Ahok dan Djarot menggunakan dana operasional Gubernur atau sumbangan dari swasta.
Nah untuk era Anies, ia ingin memasukkan beban anggaran itu ke APBD, sehingga pelaksanaannya bisa dipantau secara bersama.
Nah hal ini yang ditentang karena jadi beban APBD. Hmmm, terus enaknya gimana kalau begitu? TGUPP dihapus?
Kalau pake dana swasta atau dana operasional kan memang bukan pos anggarannya, hanya ‘mengakali’ saja kan itu. Makanya mending masukkin APBD.
Kalau sumber masalah TGUPP ini ada pada biaya, maka Anies-Sandi tetap menginginkan dibiayai melalui APBD DKI.
Kemendagri pun menjawab, pihaknya tak mau TGUPP jadi beban APBD dan menyarankan dana TGUPP didanai melalui pos anggaran Bappeda. Hmm gitu dong ada solusinya.
Eh, tapi kan alokasi dana Bappeda itu ujungnya jadi di APBD DKI juga.
Laaah, sama aja dong bebanin APBD juga hmmm. Kayanya mau ngerjain aja tuh? weleeeeh weleeeeh. (Z19)
