“Hanya hukum yang dapat membuat semua orang menjadi sama.” ~The Judge Movie
PinterPolitik.com
Iklan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang terlihat di beberapa videotron dilaporkan seorang warga bernama Sahroni. Hmm, ada hubungan apa antara Bapak pelapor dengan Syahrini? Mengapa kemiripan namanya seperti anak kembar? Wkwkwk, cuma kebetulan aja ya Sahabat.
Dilaporkan oleh warga, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin membantah dugaan keterlibatan dalam kasus pelanggaran kampanye melalui videotron di sejumlah titik di Jakarta tersebut. Hm, kira-kira ini fakta atau hoaks ya?
Direktur Bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa petahana, Presiden Jokowi tidak pernah terkait dengan kasus yang diadukan Sahroni. Doi malah menantang balik Sahroni sebagai pelapor untuk membuktikan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu DKI.
Menurutnya, dalam hukum itu siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kalau begitu, harusnya pelapor yang mendalilkan ada videotron yang dipasang oleh paslon 01, harus membuktikan.
Hadeh, yowis langsung buktikan saja, Pak. Lagian untuk memasang videotron itu kan nggak seperti memasang stiker penyedot WC di tiang listrik. Pasti ada data diri orang yang hendak memasang iklan di videotron tersebut dong? Cuslah diusut.
Memang mencari pemasang iklan kampanye di videotron sesulit pemasang iklan sedot WC di tiang listrik? Share on XAkhirnya gaes, Bawaslu DKI keluar juga dengan putusan mereka terkait dengan kasus ini. Tebak apa hasilnya? Ternyata Bawaslu putuskan iklan di videotron tersebut tergolong ke dalam pelanggaran administasi. Nah loh!
Bawaslu mengabulkan sebagian permintaan yang ajukan oleh Sahroni. Nah, ada juga beberapa permintaan yang ditolak. Permintaan tersebut misalnya di antaranya permintaan agar Jokowi-Ma’ruf ditegur dan juga melakukan permintaan maaf.
Loh, kalau memang salah, terus sanksinya apa dong? Sejauh ini sih Bawaslu Cuma meminta iklan-iklan videotron di area terlarang tersebut dicabut.
Yang masih jadi misteri adalah, dalang pemasang iklan tersebut masih belum ketahuan.Waduh, kok bisa gitu? Bawaslu sih ngakunya tidak punya cukup waktu buat menelusuri ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI. Bisa gitu ya?
Ya udah deh, semoga Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu bisa bertindak seadil-adilnya. Kalau ada yang salah ya ditindak secara proporsional. Kalau gak kan, mau jadi apa negara ini kalau pemimpin dihasilkan dari pemilu yang buruk? Waduh, sok bijak syekali ya eike… (E36)
