“Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari”. – Najwa Shihab
Pinterpolitik.com
Dampak demonstrasi dan kericuhan 21-22 Mei 2019 kemarin tidak hanya terasa di sektor keamanan dan akses transportasi di sekitar Jakarta saja, tapi juga memberi dampak yang begitu kompleks loh.
Pasalnya, berawal dari kerusuhan dan demonstrasi ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat kebijakan pembatasan akses media sosial hingga waktu yang belum ditentukan.
Beh, pasti merana, galau dan gundah gulana nih para milenial dan artis sosmed. Soalnya kegiatan yang mereka cintai tersendat dan terbatasi. Hehehe.
Sebenarnya sih kebijakan yang dibuat oleh Menkominfo Rudiantara ini untuk membatasi penyebaran informasi yang tidak benar alias hoaks. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran konten negatif pemicu gerakan yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara.
Niatnya sih bagus ya, tapi apa pemerintah nggak mikirin dampak yang akan dirasakan sektor lain? Tidak sedikit loh masyarakat di luar Jakarta yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini.
Kalau Pasar Tanah Abang aja dalam sehari bisa merugi Rp 100 miliar, tidak menutup kemungkinan kerugian tersebut juga dirasakan oleh pejuang rupiah melalui jalan online ya. Terlebih untuk mereka yang hanya mengandalkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang lain untuk mempromosikan barang dagangannya.
kebijakan yang dibuat Menkominfo Rudiantara ini untuk membatasi penyebaran informasi yang tidak benar alias hoaks. Sebenarnya itu bagus, tapi apa nggak mikirin dampaknya di sektor lain? Click To TweetBelum lagi para content creator yang harus meringis karena postingannya semakin sedikit angka like-nya. Upppss, malah jadi curhat. Hehehe.
Emang sih, sampai saat ini masih belum ada angka yang pasti berapa kerugian yang dihasilkan dalam satu hari. Tetapi, melihat posisi online shop di Indonesia yang adalah terbesar di ASEAN, pasti dampaknya nggak kecil ya. Tahun 2018 lalu aja total transaksinya aja mencapai Rp 77 triliun.
Hal ini, membuat Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung angkat bicara. Doi mengatakan bahwa pembatasan sosial media ini memang tidak memberikan pengaruh terlalu besar kepada pelapak online resmi yang menggunakan jalur aplikasi. Tapi bagi pelapak online yang mengandalkan akun sosial media pribadi, atau sosial media toko, hal ini tentu memberikan dampak yang sangat serius.
Kebijakan ini juga mendapat kritik dari Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida. Doi mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya berdasarkan kepanikan saja. Sehingga, memberikan kerugian kepada masyarakat terkait akses mendapatkan informasi dan berpotensi mematikan sumber kehidupan sebagian masyarakat yang bergantung pada bisnis online.
Kalau dipikir-pikir emang bener sih. Coba deh bayangin, kalau seperti ini, kan secara tidak langsung pemerintah mematikan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat dengan sengaja ya. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga melanggar hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Terus, kapan nih akan dinormalin lagi sosial medianya? Kita generasi milenial yang nomophobia alias no phone phobia – fobia jika tak bawa hape – kan membutuhkannya pak. Hehehe. (F46)
