HomeTerkiniPresiden: Segera Holdingisasi BUMN

Presiden: Segera Holdingisasi BUMN

Kecil Besar

Presiden mengatakan, dengan holding nanti kita akan mendapatkan sebuah lompatan, karena modal perusahaan tambah besar dan mudah mencari pendanaan. Karena itu disarankan dalam pembentukan holding dilibatkan banyak institusi, dilakukan secara terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN.


pinterpolitik.comKamis, 26 Januari 2017.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta segera dilakukan holdingisasi badan usaha milik negara (BUMN) dengan hati-hati, kalkulasi matang, jangan asal gabung, jangan asal besar, dan tetap harus dengan catatan-catatan.

Kalkulasinya yang matang, taati undang-undang, dan betul-betul harus dijaga ada proses yang harus dilakukan. Demikian dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada pembukaan Executive Leadership Program (ELP) bagi Direksi BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1/2017) siang.

Menurut Presiden, ke depan harus dikalkulasi betul masalah yang berkaitan dengan kendali manajemen seperti apa, supervisinya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, efisiensinya seperti apa, dan beban finansialnya seperti apa.

“Jangan sampai BUMN yang baik malah terbebani yang tidak baik, yang baik menjadi tidak baik,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, dengan holding nanti kita akan mendapatkan sebuah lompatan, karena modal perusahaan tambah besar dan mudah mencari pendanaan. Karena itu disarankan dalam pembentukan holding dilibatkan banyak institusi, dilakukan secara terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN.

Presiden mengajak jajaran direksi BUMN untuk optimistis melihat ke depan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah melambatnya ekonomi dunia.

“Yang paling penting bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan tadi, perubahan-perubahan yang sangat cepat dengan cara-cara yang tidak linier, dengan cara-cara yang tidak rutinitas, dengan cara-cara tidak monoton, apalagi senang dengan zona nyaman,” katanya.

Baca juga :  Danantara dan Konstitusi Kedua: Ketika Negara Memilih Menjadi Satu Arsitektur

Banyak Peluang

Mengenai masalah yang berkaitan dengan bisnis, Presiden mengemukakan, banyak sekali peluang yang sebetulnya tidak pernah dipikirkan. Ia memberikan contoh BPO (business process outsourcing) yang tidak pernah dilirik, padahal di Filipina per tahun bisa mencapai turn over 25 miliar dolar AS, dan bisa mengangkut 130.000 tenaga kerja anak-anak muda.

Menurut Presiden, kita tidak usah mengikuti mereka, karena bisnis jasa yang lain masih banyak, yang mulai tumbuh, tetapi tidak ada yang mendorong, seperti hal-hal yang berkaitan dengan jasa animasi dan jasa disain untuk masuk ke bisnis internasional.

Jangan berkutat hanya pada bisnis konvensional, yang sudah berpuluh-puluh tahun kita geluti, padahal ada bisnis-bisnis baru yang juga menjanjikan, yang perlu perintisan. “BUMN memiliki peluang untuk masuk ke hal-hal yang tadi saya sampaikan,” tutur Presiden.

Presiden juga meminta agar jangan ada lagi BUMN yang sampai kena masalah, baik dirut, direksi, maupun yang di bawah direksi.

“Hati-hati semuanya, karena sekarang ini era keterbukaan. Saudara-saudara melakukan kesalahan sekarang, ketemunya baru lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Tapi, kalau nggak ambil, ya jangan takut,” kata Presiden. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...