HomePolitik & FigurePresiden Instruksikan Harga BBM dan Listrik Tidak Naik

Presiden Instruksikan Harga BBM dan Listrik Tidak Naik

“Dalam tiga bulan (Januari-Maret), penetapannya (harga BBM) tidak dinaikkan. Ini upaya pemerintah yang luar biasa supaya daya beli masyarakat tidak menurun,” kata Jonan


pinterpolitik.comRabu, 21 Desember 2016

Presiden Joko Widodo menginstruksikan harga bahan bakar minyak tidak dinaikkan, khususnya premium, solar, dan minyak tanah, serta listrik dalam tiga bulan ke depan, supaya daya beli masyarakat tidak menurun. Instruksi Presiden Joko Widodo itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Menurut Jonan, rencana ini akan disampaikan ke Komisi VII  DPR RI yang membawahi sektor energi. Namun, pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, sampai Maret 2017, harga BBM bersubsidi dan penugasan tidak berubah sejak 1 April 2016. Sesuai ketetapan pada April lalu, harga Solar dipatok Rp 5.150 per liter, Premium Rp 6.450 per liter, dan minyak tanah Rp 2.500 per liter.

“Dalam tiga bulan (Januari-Maret), penetapannya (harga BBM) tidak dinaikkan. Ini upaya pemerintah yang luar biasa supaya daya beli masyarakat tidak menurun,” kata Jonan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/12).

Hal ini akan dievaluasi lagi nantinya untuk tiga bulan ke depan. Listrik juga tidak dinaikkan sampai tiga bulan ke depan dan usulan tersebut akan diajukan ke Komisi VII DPR. Terkait dengan itu, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang waktu evaluasi harga BBM jenis premium dan solar dari sebulan menjadi tiga bulan sekali, sehingga, setiap tiga bulan harga BBM akan ditentukan, apakah akan naik atau turun.

Dengan demikian, sampai Maret 2017, harga BBM bersubsidi dan penugasan tidak berubah sejak 1 April 2016. Sesuai ketetapan pada April lalu, harga Solar dipatok Rp 5.150 per liter, Premium Rp 6.450 per liter, dan minyak tanah Rp 2.500 per liter. Tak hanya itu, pemerintah juga tidak akan menaikkan tarif listrik nonsubsidi. “Tarif listrik juga tidak ada kenaikan sampai tiga bulan ke depan. Sampai Maret tidak ada kenaikan,” kata Jonan.

Baca juga :  Benua Asia, Propaganda Terbesar Kolonialisme?

Sesuai pemberitahuan dalam situs PLN, pada Desember ini, tarif listrik pada Tegangan Rendah naik Rp 10,72 per kWh dari Rp Rp 1.462 per kWh menjadi Rp 1.472,72 per kWh. Adapun tarif tegangan rendah meliputi golongan R1 dengan daya 1.300 Volt Ampere (VA) serta 2.200 VA, R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA, golongan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, serta golongan B2 dengan daya 6.600 VA hingga 200 (kVA).

Untuk golongan tegangan menengah (TM), tarif listrik naik sebesar Rp 8,23 per kWh menjadi Rp 1.121,23 per kWh dibandingkan pada November sebesar Rp 1.113 per kWh. Adapun tegangan menengah meliputi golongan B3 dengan daya di atas 200 kVA dan Golongan I3 dengan daya di atas 200 kVA.

Terakhir, untuk tarif tegangan tinggi (TT) naik sebesar sebesar Rp 7,66 per kWh menjadi Rp 1.003,66 per kWh dibandingkan November Rp 996 per kWh. Tarif tegangan tinggi mencakup golongan I4 yakni dengan daya di atas 30 mega volt ampere (mVA). Sementara tarif listrik Layanan Khusus naik menjadi Rp 1.644 per kWh.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Alasan Ketergantungan Minyak Bumi Sulit Dihilangkan

Bahan bakar minyak (BBM) terus dikritisi keberadaannya karena ciptakan berbagai masalah, seperti polusi udara. Tapi, apakah mungkin dunia melepaskan ketergantungannya pada BBM?

Ada Kongkalikong Antara Iran dan Israel?

Kendati diisukan akan jadi perang besar, konflik antara Iran dan Israel justru semakin mereda. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Sangat Mungkin Jokowi & Anies Mendirikan Parpol?

Opsi mendirikan partai politik (parpol) menjadi relevan dan memiliki signifikansi tersendiri bagi karier politik Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi) pasca 2024. Akan tetapi, hal itu agaknya cukup mustahil untuk dilakukan saat berkaca pada kecenderungan situasi sosiopolitik saat ini.

Singapura ‘Ngeri-ngeri Sedap’ ke Prabowo?

Jokowi ajak Prabowo ketika bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong dan deputinya, Lawrence Wong. Mungkinkah 'ngeri-ngeri sedap' ke Prabowo?

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

Benua Asia, Propaganda Terbesar Kolonialisme?

Benua Asia adalah benua terbesar dan terkaya di dunia. Namun, sebagai sebuah wilayah yang kerap dipandang homogen, Asia sebetulnya memiliki keberagaman yang begitu tinggi di antara kawasan-kawasannya sendiri. Mungkinkah lantas Benua Asia yang kita kenal bukanlah Benua Asia yang sesungguhnya?

Selama Masih Megawati, PDIP Pasti Oposisi?

Sinyal kuat bergabungnya Partai NasDem dan PKB, ditambah keinginan PKS untuk pula merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, membuat Megawati Soekarnoputri dan PDIP dinilai akan mengambil sikap teguh nan luhur sebagai penyeimbang pemerintah. Namun, pada praktiknya, itu akan berjalan setengah hati. Benarkah demikian?

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...