“Demokrasi tidak menjamin kesamaan kondisi – demokrasi hanya menjamin kesamaan kesempatan.” ~Irving Kristol
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]epala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko menilai ada upaya sistemik untuk memobilisasi masyarakat untuk memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Hmmm, kenapa bisa mikir gitu?
Doi katanya mencium aroma-aroma ketidakpercayaan publik akibat banyaknya kabar bohong yang beredar, bahkan jauh dari adanya hoaks mengenaik surat suara tercoblos tujuh kontainer.
Ya kita bisa ingatlah soal blangko e-KTP yang beredar bebas di Pasar Pramuka dan online shop, terus e-KTP tercecer di beberapa wilayah, dan beberapa kasus lain yang bisa bikin rakyat sensi pada KPU dan Pemerintah. Ya khaaann?
Lagi-lagi salah KPU... Share on XTerkait pernyataan Moeldoko tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan kalau upaya mendelegitimasi KPU itu yang melakukan ya KPU-nya sendiri. Misalnya ketika ada perubahan kotak suara menjadi kardus, hingga pembatalan pemaparan visi dan misi.
Hmmm, tapi mohon maaf nih, jadi masih meragukan kekuatan kotak suara kardus? Bukannya kemarin sudah sempat dijelaskan kenapa kotak suaranya diganti? Dan sudah dibuktikan juga kan seberapa kuat kotak kardus? Terus kalau soal pembatalan visi dan misi, itu bukannya hasil dari kesepakatan bersama dua kubu pasangan calon ya?
Ehhh ehhh gimana sih? Ku jadi bingung… Abis sama-sama nggak jelas sih. Yang anu ngomong A, yang ini ngomong B. Satu koalisi aja bisa beda pendapat. Pusing aku tuh…
Kalau menurut Hidayat, KPU sebagai lembaga yang legitimate harusnya bisa tegas menjalankan aturan yang telah diberlakukan. Jadi maksudnya jangan galau atau apa-apa diserahkan kepada peserta Pemilu gitu ya?
Menurut Hidayat, sikap KPU yang kerap berubah-ubah gitu jadi terlihat seperti mengakomodasi salah satu pihak. Nah, ini bisa bahaya, karena dapat memunculkan kecurigaan masyarakat atas keberpihakan KPU.
Jadi intinya, nggak ada yang mendelegitimasi KPU. Tapi kalau KPU melakukan perilaku yang dapat dikritisi masyarakat, itu tanda KPU-lah yang mendelegitimasi diri sendiri.
Sebagai lembaga negara, KPU diminta untuk segera bangkit dan berkerja sebagai lembaga yang independen, adil, dan nggak mendelegitimasi diri sendiri.
Hmmm, kalau menurutmu gimana? Ada yang salah dengan cara KPU menyelenggarakan pesta demokrasi? (E36)
