Dengarkan artikel ini:
Water canon, batu beterbangan, 3.161 aparat mengepung Senayan. Negara akhirnya merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan dari tangan keluarga Sutowo. Nilai aset Rp 28,9 triliun — eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Bermula dari tipu daya: Ibnu Sutowo membangun hotel pesanan Gubernur Ali Sadikin, bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco milik pribadinya.
Maret 1976. Seorang jurnalis muda dari majalah Tempo, Fikri Jufri, menerima bocoran angka yang nyaris membuatnya tidak percaya: Pertamina, perusahaan minyak kebanggaan Indonesia, berutang kepada kreditur asing sebesar 10,5 miliar dolar Amerika. Di era ketika APBN Indonesia sendiri tidak sampai separuh angka itu, jumlah tersebut bukan hanya skandal, melainkan juga bencana nasional yang hampir tersembunyi di balik keharuman minyak dan kemewahan seorang pejabat.
Ibnu Sutowo, sang Direktur Utama Pertamina, saat itu sedang berada di puncak kejayaannya. Jet pribadi, Rolls Royce, pesta ulang tahun perusahaan di luar negeri yang didanai kas negara, hadiah golf senilai ratusan ribu dolar untuk klien bisnis. Ketika ditanya soal utang itu oleh Tempo, Ibnu menjawab dengan santai: “Uang dari Timur Tengah itu ternyata fatamorgana.” Sebuah jawaban yang, dalam situasi lain, akan langsung mengantarkan seseorang ke kursi pesakitan. Tapi ini adalah Indonesia di bawah Soeharto — dan Ibnu Sutowo bukan orang biasa.
Lima puluh tahun kemudian, pada pagi 18 Juni 2026, sebanyak 3.161 aparat mengepung kawasan elite Senayan. Water canon ditembakkan, batu beterbangan, massa berdesakan. Hari itu, negara merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan — senilai Rp 28,9 triliun — dari tangan keluarga Sutowo. Eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah epilog yang membutuhkan setengah abad untuk akhirnya ditulis.
Dari Palembang ke Puncak Kekuasaan
Tidak banyak yang tahu bahwa Ibnu Sutowo memulai kariernya bukan sebagai taipan atau politisi, melainkan sebagai dokter militer yang memberantas malaria di rawa-rawa Palembang. Lulusan NIAS Surabaya itu bergabung dengan TNI, naik perlahan, dan pada 1957 dipercaya memimpin PT Permina — perusahaan minyak kecil yang kemudian menjadi cikal bakal Pertamina. Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, Ibnu dilantik sebagai Direktur Utama pertama Pertamina pada 1968.
Di sinilah transformasi yang menentukan terjadi. Ibnu bukan sekadar mengelola perusahaan minyak — ia membangun sebuah imperium. Pertamina di tangannya beroperasi dengan enam sistem akuntansi yang tidak terkoordinasi, tanpa pengawasan Bappenas, tanpa laporan ke DPR, bahkan tanpa kemampuan Kementerian Keuangan untuk menembus pembukuannya. Majalah Tempo, dalam salah satu laporan paling berani di era itu, menyebutnya The Second Most Powerful Man in Indonesia — tepat di bawah Soeharto sendiri.
Kekuatan Ibnu bukan lahir dari jabatan formalnya, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih fundamental: kepercayaan penuh seorang presiden yang tidak membagi kepercayaan dengan mudah. Pierre Bourdieu dalam teorinya tentang kapital menjelaskan bagaimana modal sosial — jaringan relasi dan kepercayaan — dapat dikonversi menjadi modal ekonomi yang material. Ibnu Sutowo adalah demonstrasi paling nyata mekanisme Bourdieu di panggung politik Indonesia: kepercayaan Soeharto ia konversi menjadi akses dana raksasa, akses itu ia konversi menjadi bisnis pribadi — Hotel Sultan, galangan kapal PT Adiguna Shipyard, restoran di New York — dan bisnis-bisnis itu ia wariskan kepada anak-cucunya. Jabatan negara diubah menjadi dinasti keluarga, dalam satu generasi, dengan presisi seorang arsitek.
Soal Hotel Sultan sendiri bermula dari sebuah permintaan sederhana yang berujung pada tipu daya bersejarah. Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada 1971 meminta Pertamina membangun hotel representatif untuk ibukota. Ibnu menyanggupi — namun membangunnya bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco, perusahaan milik pribadinya. Ali Sadikin, gubernur yang terkenal tegas itu, baru menyadari fakta ini jauh kemudian. “Saya tertipu,” katanya. Tapi saat ia sadar, hotel sudah berdiri, sertifikat sudah terbit, dan Ibnu terlalu berkuasa untuk dikonfrontasi siapapun.
Kas Bayangan Orde Baru
Untuk memahami mengapa Ibnu Sutowo tidak pernah diadili — meski skandal utangnya hampir membangkrutkan Indonesia — kita perlu memahami fungsi sesungguhnya Pertamina di dalam arsitektur kekuasaan Orde Baru.
Pasca lonjakan harga minyak 1973, Pertamina menjadi mesin penghasil devisa terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Dan di tangan Ibnu, Pertamina tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara resmi — tetapi juga menjadi kas bayangan yang mendanai proyek-proyek Soeharto di luar jalur APBN, mengalirkan patronase ke jenderal-jenderal kunci dan pejabat-pejabat strategis, serta membiayai loyalitas yang tidak bisa dibeli melalui jalur anggaran konstitusional. Inilah yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai shadow state — negara bayangan yang beroperasi di dalam negara resmi, dengan aturan, logika, dan hierarki kekuasaannya sendiri.
Max Weber, dalam tipologi kekuasaan yang ia bangun dalam Economy and Society, membedakan antara otoritas legal-rasional yang bersandar pada hukum dan prosedur, dan otoritas patrimonial yang bersandar pada loyalitas personal kepada pemimpin. Orde Baru adalah kombinasi keduanya yang sangat canggih: tampil legal di permukaan, dengan konstitusi, DPR, dan pengadilan yang berfungsi normal — namun beroperasi secara patrimonial di kedalamannya. Weber menyebut ekstrem dari patrimonialisme ini sebagai sultanism: sebuah tatanan di mana kekuasaan begitu terpusat dan personal hingga institusi negara hanya menjadi fasad belaka.
Pertamina di bawah Ibnu adalah perwujudan sempurna sultanism Weberian itu. Seluruh sistem mengetahui apa yang terjadi — skandal, pemborosan, penyalahgunaan kas — namun tidak ada yang bisa bergerak. Bukan karena hukum tidak ada, melainkan karena hukum tidak pernah dibiarkan berlaku. Ketika jurnalis Mochtar Lubis gencar mengkritik Pertamina melalui koran Indonesia Raya, yang dipenjara adalah Mochtar — bukan Ibnu. Itulah tarif perlindungan Soeharto: selama arus uang terjaga, arus keadilan bisa diblokir selamanya.
Ketika akhirnya skandal utang USD 10,5 miliar tidak bisa lagi disembunyikan pada 1976, Soeharto memecat Ibnu pada 5 Maret — bukan karena tekanan hukum, melainkan karena tekanan dari IMF dan kreditur internasional yang tidak bisa diabaikan. Namun bahkan setelah dipecat, Ibnu tidak pernah duduk di kursi terdakwa. Ia pensiun dengan seluruh aset pribadinya utuh, termasuk Hotel Sultan yang kini berdiri megah di jantung Jakarta. Hukum, sekali lagi, memilih untuk tidak melihat.
Warisan yang Retak
Ibnu Sutowo meninggalkan tujuh anak. Dari semuanya, dua yang paling menonjol dalam mewarisi imperium sang ayah adalah Pontjo Nugroho Sutowo dan Adiguna Sutowo — dua lintasan yang menggambarkan dua wajah kekayaan warisan yang berbeda.
Pontjo mewarisi Hotel Sultan melalui PT Indobuildco dan memilih jalan perlawanan hukum: 26 tahun berjuang di setiap tingkat pengadilan, kalah di semua tingkatan, namun tetap bertahan dengan cara-cara yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki sumber daya dan koneksi warisan Orde Baru. Pada 18 Juni 2026, ia memilih tidak hadir menyaksikan eksekusi.
Adiguna mengambil jalan berbeda: mendirikan MRA Group, membangun portofolio gaya hidup dari Hard Rock Cafe hingga Ferrari Jakarta, Cosmopolitan FM hingga Bvlgari Resort Bali. Kariernya ternoda oleh vonis tujuh tahun penjara atas penembakan seorang pelayan bar di Hotel Hilton pada malam Tahun Baru 2005. Ia meninggal tahun 2021, mewariskan MRA Group kepada putranya, Maulana Indraguna — suami aktris Dian Sastrowardoyo — yang kini menjual majalah gaya hidup dan sneakers Jepang di bawah panji bisnis yang sama.
Mancur Olson dalam The Rise and Decline of Nations berargumen bahwa kelompok distribusi — elite yang berhasil membangun mekanisme eksklusif untuk mengekstraksi kekayaan dari negara — adalah sumber utama kelambatan institusional. Kasus Sutowo membuktikan argumen Olson secara gamblang: bahkan setelah Soeharto jatuh pada 1998, butuh 26 tahun lagi bagi negara untuk mengeksekusi putusan hukum yang sudah ada. Jaringan hukum, lobi, dan kapital warisan Orde Baru mampu bertahan jauh melampaui patron yang membangunnya.
Tapi pada akhirnya, bertahan saja tidak cukup. Kekayaan yang lahir dari akses — ke patron, ke lahan negara, ke perlindungan kekuasaan — tidak memiliki fondasi yang bisa menanggung beban generasi ketika akses itu dicabut satu per satu. Hard Rock Jakarta tutup. Lisensi Ferrari berpindah. Hotel Sultan dieksekusi.
Eksekusi 18 Juni 2026 bukan sekadar kemenangan hukum. Itu adalah konfirmasi bahwa demokrasi dan supremasi hukum — meski lambat, meski butuh setengah abad, meski harus melibatkan ribuan aparat — pada akhirnya memiliki momentum yang tidak bisa dibendung. Bahkan oleh warisan The Second Most Powerful Man in Indonesia. (S13)
