Di tengah situasi geopolitik yang semakin memanas, Indonesia terus menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara. Akankah Indonesia memiliki postur pertahanan yang berorientasi ke luar (outward-looking)?
Satu tahun terakhir, kerja sama internasional antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan angkatan bersenjata negara lain semakin meningkat. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari bagaimana TNI menjadi tuan rumah maupun ikut serta dalam sejumlah latihan bilateral dan multinasional. Pada saat yang sama, terjadi sejumlah perubahan organisasi pada struktur komando dan kendali TNI.
Selain itu, ada keperluan yang mendesak bagi TNI untuk memperkuat kemampuannya untuk beroperasi di wilayah bagian utara Indonesia, bahkan jika perlu di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Laut China Selatan dan Asia Timur, serta pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Pertanyaan besarnya adalah, apakah semua perkembangan di atas mengisyaratkan bahwa Indonesia akan memiliki postur pertahanan yang lebih berorientasi ke luar (outward-looking) dan bersifat strategis?
Kerja Sama Internasional
Sebagai angkatan bersenjata, frekuensi dan jenis latihan adalah salah satu tolak ukur utama untuk mengukur kemampuan TNI, termasuk ketika aktivitas-aktivitas ini dilaksanakan dengan militer negara lain. Memasuki 2023, pesawat tempur F-16 TNI AU dan pesawat KC-135 Stratotanker milik Air National Guard AS melaksanakan latihan pengisian bahan bakar di udara atau air-to-air refueling di Bali dan Jawa Timur. Latihan serupa juga dilaksanakan dengan Angkatan Udara dan Antariksa Prancis pada bulan Juli dan Angkatan Udara Australia pada bulan ini. Latihan-latihan ini memberikan kesempatan langka bagi pilot-pilot pesawat tempur F-16 Indonesia karena TNI AU tidak pernah memiliki pesawat tanker dengan sistem pengisian boom sehingga untuk melatih kemampuan pengisian bahan bakar di udara, TNI AU bergantung pada kerja sama dengan negara lain.
Kemudian pada 19 Juni, untuk pertama kalinya dalam sejarah dua pesawat pembom strategis B-52H Stratofortress milik AS mendarat di Indonesia, tepatnya di Bandara Kualanamu, Sumatra Utara, guna melaksanakan Latihan gabungan dengan TNI AU. Lebih lanjut lagi, pada bulan Juli kemarin untuk pertama kalinya Korps Marinir TNI AL dan Korps Marinir AS menyelenggarakan Pacific Amphibious Leaders Symposium (PALS) di Bali yang dihadiri oleh 24 negara. Bulan Juli juga ditandai dengan pertama kalinya TNI mengirimkan ratusan prajuritnya serta setidaknya satu pesawat C-130 Hercules untuk mengikuti latihan tempur Talisman Sabre di Australia. Sebagai catatan, latihan ini melibatkan lebih dari 30,000 prajurit dari 13 negara. Yang terbaru, sejak 31 Agustus latihan tempur Super Garuda Shield yang diikuti oleh 17 negara secara resmi dimulai di Jawa Timur.
Ada benang merah dari semua kegiatan ini, yaitu keinginan TNI untuk meningkatkan persahabatan serta inter-operabilitas dengan negara-negara di kawasan. Terlebih lagi, alutsista strategis seperti pesawat tempur dan kapal perang dikerahkan dalam beberapa Latihan tersebut yang menandakan adanya kepercayaan yang tinggi baik dari sisi keamanan, kerahasiaan, hingga logistik untuk beroperasi bersama.
Perubahan Internal
Secara internal, perbaikan dan pengembangan dalam postur pertahanan nasional juga terlihat. Sebagai contoh, pada tahun 2022 TNI AL membentuk Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) untuk meningkatkan manajemen pengawasan dan operasi kapal selam yang merupakan salah satu aset strategis utama matra laut. Untuk merespons perkembangan lingkungan strategis, TNI AL juga memindahkan markas Komando Armada I (Koarmada I) dari Jakarta ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang juga diikuti dengan pemindahan markas Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I ke Kepulauan Natuna. Selanjutnya antara bulan April dan Juli, TNI AL melaksanakan tiga kali penembakan senjata strategis berupa rudal anti pesawat dan rudal anti permukaan dengan sasaran drone dan eks kapal perang KRI Karang Tekok-982 dan KRI Slamet Riyadi-352.
Selain untuk menguji kesiapan alutsista dan pengawaknya, Latgab TNI yang berlangsung pada bulan Juli hingga awal Agustus kemarin juga bertujuan untuk menguji efektivitas komando dan pengendalian Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II, dan III yang menurut Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, belum pernah diuji.
Postur pertahanan di Pulau Kalimantan dan Kepulauan Natuna rencananya akan terus diperkuat dengan penambahan satuan-satuan baru dan pembangunan pangkalan baru, termasuk pangkalan aju untuk kapal selam dan pesawat tempur.
Secara bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus mengupayakan modernisasi alutsista TNI dengan melakukan pembelian berbagai platform strategis. Selain untuk melakukan kegiatan-kegiatan internal, peongoperasian alutsista strategis juga menjadi salah satu syarat utama agar pertahanan Indonesia memiliki daya gentar (deterrence) terhadap musuh-musuh potensial yang ada.
Kepemilikan alutsista modern juga menjadi syarat mendasar agar TNI bisa ikut serta dalam latihan bilateral maupun multinasional dengan negara lain. Jika tidak, TNI hanya akan menjadi pengamat atau observer saja.
Tantangan ke Depan
Sama seperti sektor lainnya, sayangnya pembangunan postur pertahanan Indonesia tidak lepas dari hambatan. Hingga saat ini, anggaran pertahanan setiap tahunnya masih berkisar antara 0.6-0.8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara, idealnya ada di 1.5-2 persen dari PDB. Di satu sisi, meskipun dengan anggaran yang terbatas, komitmen untuk memodernisasi alutsista TNI tetap terlihat. Yang terbaru adalah pengefektifan kontrak pembelian 18 pesawat tempur Rafale dari Prancis yang dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan pada 10 Agustus serta diumumkannya rencana pembelian 24 pesawat tempur F-15EX dan 24 helikopter angkut Black Hawk dari AS.
Namun di sisi lain, ada sejumlah kontrak pengadaan alutsista yang masih berjalan lambat atau bahkan belum dimulai sama sekali seperti pengadaan kapal frigat jenis FREMM dari Italia dan kapal selam kelas Scorpene dari Prancis. Tidak hanya terhadap kedua negara Eropa tersebut, komitmen Indonesia terhadap Korea Selatan juga masih dipertanyakan terkait biaya pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae.
Urusan sumber daya manusia (SDM) juga harus mendapatkan perhatian khusus yaitu bagaimana TNI bisa merekrut cukup banyak generasi muda serta melatih prajuritnya agar lebih ‘melek’ teknologi untuk mengawaki alutsista canggih yang akan datang.
Terakhir, dukungan publik terhadap kebijakan pertahanan negara juga menjadi faktor penting. Sayangnya, beberapa waktu terakhir TNI maupun Kementerian Pertahanan mendapatkan banyak sorotan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit hingga korupsi dalam program pengadaan seperti helikopter AW-101 dan Satelit Orbit 123. Kementerian Pertahanan juga mendapat banyak kritik terkait pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
Pada akhirnya, diharapkan perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan dalam birokrasi, doktrin, organisasi, persenjataan, dan SDM bisa terus dilakukan. Selain itu, kerja sama pertahanan dengan negara lain harus terus dilakukan agar kita bisa mempelajari bagaimana negara lain memandang kondisi keamanan di sekitar Indonesia. Mengingat potensi ancaman yang ada dan ketegangan geopolitik kawasan yang terus meningkat, adalah suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk memiliki postur pertahanan yang lebih outward-looking. Perlu digarisbawahi juga bahwa idealnya sudut pandang outward-looking serta kepemilikan akan alutsista modern dapat membantu suatu angkatan bersenjata untuk lebih profesional dan fokus pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dibanding, misalnya, ikut campur dalam urusan sosial-politik dalam negeri.
Opini adalah kiriman dari Muhammad Fauzan Malufti yang merupakan Research Analyst di Semar Sentinel. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.
