Publik mungkin masih ingat pernyataan Presiden Jokowi jelang Pilpres 2019 tentang “propaganda Rusia” yang digunakan oleh lawan politik untuk mengalahkannya di gelaran elektoral tahun tersebut. Meski bahasa Jokowi saat itu hanya sebatas deskripsi strategi yang digunakan, nyatanya konteks pernyataan tentang propaganda Rusia dan juga intervensi negara lain seperti Amerika Serikat (AS) adalah isu yang kerap dipergunjingkan terkait politik elektoral. Pertanyaannya adalah apakah akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang?
“All art is propaganda. It is universally and inescapably propaganda; sometimes unconsciously, but often deliberately, propaganda”.
– Upton Sinclair (1878-1968)
Perang pergantian kekuasaan di negara Qi (643-642 SM) era Tiongkok kuno mungkin yang paling relevan untuk dilihat dalam konteks keterlibatan negara-negara luar dalam pergantian kepemimpinan di negara tersebut. Tiongkok kuno yang masih terdiri atas banyak negara – macam Wey, Xing, dan lain sebagainya – memang ikut mempengaruhi arah politik Qi. Konteksnya berkaitan dengan kepentingan akan siapa yang menjadi raja, siapa yang menjadi pemegang estafet kekuasaan, dan lain sebagainya.
Faktanya, memang peran negara-negara asing dalam peralihan kekuasaan di sebuah negara adalah hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Bak mengulang sejarah, kini konteks keterlibatan negara luar dalam peralihan kekuasaan itu menjadi cerita yang dipergunjingkan di Indonesia jelang Pilpres 2024.
Isu ini memang belum banyak dipergunjingkan lagi. Namun, jika mengingat pernyatan Presiden Jokowi tentang “propaganda Rusia”, persoalan ini tentu menarik untuk dilihat kembali.
Pasalnya pernyataan Jokowi itu sempat menjadi polemik berkepanjangan karena diinterpretasikan secara beragam oleh masyarakat. Kedutaan Besar Rusia sempat mengeluarkan pernyataan resmi dan membantah konteks interpretasi pernyataan Jokowi dan menyebut negaranya tidak mengintervensi persoalan dalam negeri di banyak negara, termasuk dalam hal Pemilu.
Jokowi sendiri dalam kata-katanya kala itu memang tidak menggunakan kata “ala”, sehingga membuat pernyataan soal propaganda Rusia menjadi multi-interpretatif dan bahkan – meminjam kata-kata Aristoteles dalam De Sophisticis Elenchis (Sophistical Refutations) yang berbicara tentang 13 fallacies atau kesalahan reasoning/membuat penjelasan – cenderung ambigu atau bermakna lebih dari satu.
Penyebutan propaganda Rusia kemudian bisa dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan oleh Rusia dalam upaya mengintervensi Pemilu. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa dirinya merujuk pada cara-cara propaganda yang menggunakan semburan kebohongan dalam kampanye politik. Model kampanye yang oleh Rand Corporation disebut sebagai firehose of falsehood ini memang menjadi topik perbicangan di Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016 lalu dan disebut sebagai model propaganda ala Rusia.
Model propaganda itu memang dilakukan Rusia saat berkonflik dengan negara-negara tetangganya, misalnya dengan Ukraina terkait semenanjung Krimea, dan untuk melawan pengaruh negara-negara anggota NATO.
Sangat mungkin juga pernyataan Jokowi kala itu sengaja disampaikan untuk tujuan tertentu. Pasalnya propaganda yang dilakukan diklaim terjadi di 27 negara sejak tahun 2004. Selain itu, isu keterlibatan negara asing pada Pilpres kali ini juga disebut-sebut sangat mungkin terjadi.
Tentu pertanyaannya adalah benarkah akan terjadi lagi di 2024? Lalu, seperti apa pula bentuk intervensi yang mungkin terjadi?
Ada Apa Propaganda Rusia?
Pasca Pilpres AS 2016 lalu, isu tentang propaganda Rusia memang menjadi topik yang dibahas di mana-mana. Konteks pembahasannya pun bukan hanya propaganda ala Rusia – atau menggunakan model yang digunakan negara tersebut – saja, tetapi juga melibatkan negara tersebut secara langsung sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mendukung calon tertentu.
Seperti diulas oleh Politico, beberapa negara di kawasan Eropa memang ditengarai menjadi tempat propaganda Rusia tersebut digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Rusia memang menggunakan model propaganda kebohongan untuk kepentingan politiknya di kawasan.
Pasca Perang Dingin, Rusia sebagai kelanjutan Uni Soviet memang masih menyimpang persaingan politik dengan musuh lamanya, AS. Kekuatan negeri Paman Sam memang masih terjaga di Eropa lewat NATO, termasuk lewat pengaruhnya di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ini juga termasuk yang terjadi di Suriah.
Sementara, Rusia di sisi lain punya banyak kepentingan, termasuk dalam hal bisnis energi. Sebagai catatan, pipa gas dari Rusia melintas hampir di seluruh kawasan Eropa dan membuat negara-negara tersebut cukup bergantung pada negeri Beruang Merah itu.
Kasus pertentangan antara Rusia dan Ukraina disebut-sebut salah satunya juga melibatkan propaganda. Pada pertengahan Maret 2018 lalu, TIME memuat pengakuan seorang mantan anggota buzzer team dari Rusia bernama Vitaly Bespalov yang berperan dalam propaganda di media sosial.
Aktivitas yang disebut sebagai online trolling – mungkin bisa diartikan sebagai aktivitas “memancing secara online” – bertujuan untuk mengubah opini dan pandangan publik tentang suatu hal tertentu.
Kala itu, dalam sebuah video singkat, Vitaly menjelaskan bagaimana aktivitas trolling tersebut dilakukan untuk menyebarkan berita bohong dan membentuk opini masyarakat di beberapa negara, misalnya di Ukraina, AS dan Jerman. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan citra pemimpin-pemimpin negara itu di mata masyarakatnya, dan pada akhirnya menguatkan posisi politik Rusia – terutama Vladimir Putin – di hadapan negara tersebut.
Tidak jarang juga propaganda politik yang terjadi di sekitaran kontestasi elektoral itu ditujukan untuk mendukung kandidat tertentu yang dianggap mampu mengakomodir negara yang kini dipimpin Presiden Putin itu.
Dalam konteks Indonesia, memang Pilpres 2024 secara tidak langsung berhubungan dengan kepentingan negara tersebut. Rusia punya banyak perjanjian kerja sama dengan Indonesia.
Selain itu, Asia diprediksi akan menjadi center of the world’s gravity atau pusat gravitasi peradaban dunia – pandangan yang salah satunya diungkapkan oleh ekonom AS Gary Becker – dan Asia Tenggara secara khusus, akan menjadi poros di dalamnya. Dengan konteks “gemuruh” ekonomi-politik di Laut China Selatan misalnya, negara seperti Rusia perlu jaminan untuk tetap menjadi pemain utama di dalamnya.
Oleh karena itu, memastikan kepentingan-kepentingannya tetap terjaga di Indonesia sebagai bagian dari poros gravitasi dunia di masa yang akan datang adalah sebuah keharusan bagi negara tersebut. Artinya, ada persilangan kepentingan yang sangat mungkin diperjuangkan juga oleh Rusia dan konteks tersebut membuat negara ini punya konsen dalam pergantian kekuasaan di negeri ini.
Mari Bertanya Lagi
Jelang Pilpres 2019 lalu, pertanyaan utama soal pernyataan Jokowi tentang propaganda Rusia adalah apakah sang presiden sengaja atau tidak sengaja berbicara soal itu. Dan kini, menjelang Pemilu 2024, mungkin pertanyaan akan sedikit berubah menjadi: apakah benar ada intervensi Rusia?
Well, jawaban untuk pertanyaan ini memang sulit untuk diformulasikan menyeluruh. Pasalnya, Rusia mungkin tak punya kepentingan sebesar negara lain, misalnya Tiongkok atau AS. Untuk Tiongkok, negara ini adalah salah satu yang mungkin paling berkepentingan dalam konteks pergantian kepemimpinan di Indonesia.
Demikianpun dengan AS. Negeri Paman Sam perlu menjamin pergantian kekuasaan di Indonesia bisa mengakomodir kepentingannya di kawasan Asia Tenggara.
Dengan demikian, sangat mungkin negara-negara itu punya kepentingan yang besar di Indonesia. Beberapa waktu terakhir banyak yang berbicara soal: “Siapa capres Indonesia yang jadi orang-nya CIA?” atau “Siapa capres yang direstui Presiden Joe Biden”. Pertanyaan-pertanyaan lain adalah soal apakah akan ada propaganda lagi kali ini?
Dan kalau propaganda itu ada, maka seperti kata Upton Sinclair di awal tulisan, bahwasanya bisa jadi segala hal yang terjadi adalah propaganda. Bahkan, kopi yang Anda minum pun tidak lepas dari propaganda. Bukan begitu? (S13)