Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Laptop Merah Putih, Efek Ketergantungan Luhut?

Laptop Merah Putih, Efek Ketergantungan Luhut?


G69 - Monday, August 2, 2021 8:00
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan sebuah perangkat komputer di kantornya. (Foto: Kemenko Marves)

0 min read

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mengembangkan laptop merah putih.


PinterPolitik.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk mengembangkan laptop lokal yang nantinya disebut dengan laptop merah putih. Tidak hanya laptop, barang elektronik lainnya yang berorientasi teknologi informasi lokal lainnya juga masuk dalam rencana untuk dikembangkan hingga tahun 2024.

Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan barang elektronik yang dikembangkan oleh anak bangsa sekaligus mengurangi ketergantungan negara terhadap produk-produk impor. Kondisi ini dipengaruhi aliran barang impor yang cukup masif terutama laptop sekaligus permintaan produk elektronik di Indonesia yang mencapai 3 juta unit per tahun.

Ironisnya, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dari total 3 juta unit tersebut, porsi produk impor mencapai 95 persen sementara 5 persen untuk produk dalam negeri sejak 5 tahun terakhir yakni 2016-2020. Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi negara yang paling banyak mengekspor laptop ke Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa nilai impor laptop dari Tiongkok tergolong cukup besar, khususnya jika mengacu pada data di bulan Januari-Oktober 2019 yang mencapai angka USD 811,11 juta atau Rp 11.355 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan impor jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya yaitu pada Januari-Oktober 2018 di angka USD 806,29 juta atau Rp 11.288 triliun.

Hal ini juga tidak lepas dari fakta bahwa Tiongkok merupakan salah satu negara mitra dagang utama Indonesia. Sepanjang Januari hingga Juli 2020, misalnya, BPS mencatat bahwa nilai impor produk non-migas dari Tiongkok mencapai angka USD 21,36 miliar.

Baca Juga: Menanti Giliran Roasting Luhut

Laptop Merah Putih Zyrex

Maka, porsi nilai impor non-migas Tiongkok ke Indonesia mencapai 29,31 persen. Dominasi impor Tiongkok ini ternyata juga tidak lepas dari pengaruh perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS).

Adapun efek dari perang dagang tersebut yaitu merosotnya jumlah ekspor Tiongkok ke negeri Paman Sam. Apabila mengacu dari data rilis dari studi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), perang dagang telah memangkas nilai impor barang-barang Tiongkok sekitar USD 35 miliar hingga semester I tahun 2019.

Penurunan nilai produk impor Tiongkok juga dikemukakan oleh studi yang dirilis oleh United Nations on Trade and Development (UNCTAD). Tercatat, penerapan tarif dari AS terhadap produk impor dari Tiongkok sepanjang Januari hingga Juni 2019 berdampak pada penurunan harga yang cukup signifikan yaitu dari USD 130 miliar pada tahun 2018 menjadi USD 95 miliar.

Kondisi inilah yang seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh pemerintah Indonesia karena dengan terpengaruhnya ekspor Tiongkok ke AS, maka otomatis akan mendorong pengalihan produk Tiongkok ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Lantas, apa yang menyebabkan Indonesia bisa kebanjiran produk-produk dari Tiongkok? Kemudian, apa dampaknya kepada masyarakat Indonesia?

Terlalu Tergantung Tiongkok?

Pengalihan produk-produk Tiongkok ke negara berkembang atau emerging market sudah diprediksi oleh ahli ekonomi Dian Ayu Yustina. Hal tersebut mengacu pada kemiripan antara barang-barang ekspor Tiongkok ke Indonesia dengan barang yang terdampak tarif masuk dari Tiongkok ke AS.

Berdasarkan data dari CEIC, peralatan elektronik menjadi salah satu komponen yang memiliki kemiripan antara ekspor Tiongkok ke AS. Maka, tidak heran apabila barang-barang impor khususnya elektronik dari Tiongkok membanjiri Indonesia.

Tidak hanya disebabkan pengaruh perang dagang antara Tiongkok dan AS, aliran produk elektronik impor asal Tiongkok semakin masif juga disebabkan oleh ketidakberdayaan produsen barang elektronik lokal menghadapi gempuran barang baku yang mayoritas masih mengandalkan impor.

Oki Widjaja selaku Ketua Gabungan Elektronika dan Alat-alat Rumah Tangga (GABEL) mengemukakan bahwa Indonesia sangat bergantung pada bahan baku yang berasal dari Tiongkok. Persentasenya bahkan menyentuh sekitar 40-80 persen dari nilai produk akhir yang dihasilkan. Angka ini memperlihatkan bahwa industri komponen tergantung pada pasokan bahan baku impor terutama Tiongkok.

Baca Juga: Mengapa Luhut Klaim Covid-19 Terkendali?

Kondisi ini bertambah buruk dengan adanya pandemi Covid-19 yang bisa berpotensi menyebabkan produksi elektronik terhenti akibat kekurangan bahan baku. Ketergantungan inilah yang akhirnya berdampak pada aliran produk impor elektronik asal Tiongkok ke Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang atau dunia ketiga begitu bergantung dengan negara lain yang notabene memiliki kekuatan perekonomian lebih besar. Fenomena ini sama halnya dengan Teori Ketergantungan (Dependency Theory) yang dikemukakan oleh Raul Prebisch.

Dalam buku Dependency Theory: An Introduction karya Vincent Ferraro, dijelaskan bahwa Raul Prebisch mendefinisikan ketergantungan negara miskin dengan negara kaya diakibatkan karena adanya ketidakmampuan negara-negara miskin untuk menciptakan sebuah produk yang bernilai sehingga bisa bermanfaat untuk perekonomian negaranya.

Raul Prebisch dalam buku ini juga menjelaskan bahwa, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, negara kecil atau miskin didorong untuk mampu menginisiasi kebijakan substitusi impor atau upaya untuk memprioritaskan produk lokal supaya tidak terus menerus bergantung pada negara lain.

Maka, sama halnya dengan ketergantungan Indonesia selama ini terhadap Tiongkok, sudah sepatutnya pemerintah Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap produk luar negeri. Efek ketergantungannya sudah terlihat dari aliran produk elektronik yang cukup masif sehingga memicu keluarnya sebuah inisiasi kebijakan untuk menggelontorkan dana sekitar Rp 17 Triliun untuk mengembangkan produk TIK (teknologi informasi dan komunikasi) lokal di tengah masa pandemi Covid-19. 

Bila benar banjirnya produk-produk asing ini terjadi akibat efek ketergantungan Indonesia, lantas, apa dampaknya kepada masyarakat Indonesia? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia?

Rakyat Jadi Korban?

Dana tersebut akan dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk pendukung pendidikan anak dalam pembelajaran. Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah mengemukakan bahwa alokasi dana yang akan digelontorkan senilai Rp 2,4 triliun untuk membeli 240 ribu laptop produk dalam negeri.

Tidak hanya untuk mendukung sektor pendidikan, tetapi laptop ini juga akan dijual dengan harga sekitar Rp 5 juta hingga Rp 7,5 juta. Kendati sudah memproyeksikan arah distribusi laptop ini, nyatanya rencana ini mendapatkan kritik dari beberapa pihak.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Susi Pudjiastuti dan pengamat ekonomi INDEF, Abra Talattov, mengemukakan bahwa sebaiknya anggaran untuk pengadaan laptop dialokasikan untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. Mengingat, masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan sosial untuk sekedar menyambung hidup di tengah situasi nestapa ini.

Baca Juga: Membaca Worst-Case Scenario Luhut

Luhut Lockdown Covid-19

Teori Psychological Egoism milik James Rachels dalam bukunya yang berjudul The Elements of Moral Philosophy menjelaskan bahwa setiap manusia memang memiliki sebuah kesadaran untuk berbuat baik kepada orang lain tetapi faktanya itu semua dilakukan juga untuk kepentingan pribadi. Seseorang melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain dengan dilandasi sebuah kepercayaan atau motif untuk memuaskan keinginannya.

Bila dikaitkan dengan fenomena pengadaan laptop merah putih, bisa diperkirakan bahwa di balik keinginan untuk mengangkat produsen dalam negeri ada satu hal yang ingin ditutupi, yakni kegagalan dalam membendung aliran produk impor yang begitu masif. Padahal, jika memang ingin berbuat baik dengan tujuan membantu produsen lokal, seharusnya bisa dilakukan sebelum terjadi pandemi Covid-19. Namun, di saat masyarakat membutuhkan bantuan akibat pandemi Covid-19 baru tercetus keinginan untuk mendongkrak produk lokal dengan menggelontorkan dana yang tidak kecil.

Jika pemerintah Indonesia serius ingin mendorong penggunaan barang elektronik lokal maka sudah sepatutnya berkaca kepada pengalaman negara pada masa lalu khususnya di era Orde Baru. Saat itu, mobil nasional bernama Timor terbukti gagal karena dianggap tidak memiliki prototipe dan hanya mengganti logo produsen mobil Kia dengan Timor.

Selain itu, Timor juga dituding tidak memberdayakan sumber daya manusia asal Indonesia dalam proses pembuatannya di Korea Selatan. Alhasil, proyek Timor bangkrut bersamaan dengan krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997.

Sebenarnya, Indonesia bisa melihat salah satu negara Asia Timur, yaitu Korea Selatan. Negara yang sempat jatuh dalam kemiskinan akibat perang dengan Korea Utara, kini menjelma menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang besar.

Dalam tulisan berjudul The Political Economy of South Korea: Economoc Growth, Democratization and Financial Crisis karya Uk HEO, Houngcheul, Hayam KIM, dan Okjin KIM, dijelaskan bahwa setiap rezim memiliki cara dan strategi yang berbeda untuk mendukung perekonomian negaranya. Namun, dalam tulisan ini, semasa rezim otoriter Korea Selatan, ternyata ada hal positif yang bisa dijadikan acuan yaitu perihal perlindungan terhadap produk lokal negaranya.

Saat itu, pemerintahan Korea Selatan mengupayakan dengan keras agar produk lokal negaranya mampu bersaing dengan produk negara lain. Maka dari itu, pemerintah serius mengawasi sektor ekspor-impor agar mendukung stabilitas keuangan negara.

Sementara, pada era transisi demokrasi di Korea Selatan, pergantian kepemimpinan ternyata juga mengubah arah kebijakan khususnya di sektor ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara karena kebijakan yang diambil lebih bersifat jangka pendek.

Hal ini juga terjadi di negara-negara demokrasi lain termasuk Indonesia karena pergantian kepemimpinan cenderung mengubah arah kebijakan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya para elite di negara-negara demokrasi bahu membahu membangun rencana jangka panjang, khususnya di sektor ekonomi agar membantu kemajuan perekonomian negara sehingga tidak membebani rakyat pada masa mendatang. (G69)

Baca Juga: Luhut dan Bayangan Teknologi Tiongkok


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait