Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Mengapa Luhut Klaim Covid-19 Terkendali?

Mengapa Luhut Klaim Covid-19 Terkendali?


B68 - Monday, July 19, 2021 6:00
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meninjau pengembangan daerah pariwisata Danau Toba di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pada Februari 2021 lalu. (Foto: Istimewa)

0 min read

Tiga hari setelah dirinya mengatakan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan pernyataan yang bersifat kontradiktif. Kali ini, beliau mengatakan bahwa persebaran virus Covid-19 varian Delta tidak dapat terkendali.


PinterPolitik.com

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan secara daring pada 15 Juli lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa virus Covid-19 varian Delta yang sedang melanda banyak wilayah di Indonesia tidak bisa dikendalikan. Pernyataan tersebut dibuatnya setelah kasus harian terkait Covid-19 menyentuh angka 54.517 kasus – 4.517 lebih BANYAK dari prediksi yang telah dibuat oleh epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman.

Hal tersebut berkebalikan dengan pernyataan Luhut sebelumnya yang mengimplikasikan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia jauh dari kata ‘tidak terkendali.’ Mendasarkan ungkapannya kepada data pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang menunjukkan terjadinya penurunan persentase dalam variabel pergerakan penduduk, Luhut mengatakan bahwa pandemi Covid-19 masih terkendali.

Lebih dari itu, Luhut juga sempat memperkirakan terjadinya pelandaian kasus Covid-19 pada pekan ini, dua minggu setelah pemberlakuan PPKM Darurat. Nyatanya, meskipun kita sudah mendekati tanggal 20 Juli – yang disasar sebagai akhir PPKM – kasus Covid-19 masih terus bertambah. Pada tanggal 15 Juli, Indonesia memperoleh tambahan sebanyak 56.757 kasus, kembali melebihi angka yang diproyeksikan oleh para pakar.

Baca Juga: Luhut Akui Kesalahan Pemerintah?

Puan Panggil Luhut

Pengecualian dapat diberikan kepada DKI Jakarta yang menunjukkan kurva yang mulai mendatar. Untuk provinsi yang selama ini menjadi penyumbang terbesar penambahan kasus Covid-19 di Indonesia, ini merupakan berita yang baik. Apabila pergerakan kurvanya secara konsisten menunjukkan pelandaian dan diikuti dengan penurunan, upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di provinsi tersebut akan lebih mudah, terutama dengan tingkat pencapaian vaksinasinya yang relatif tinggi, di angka 65,18 persen untuk penerima dosis pertama.

Memandang adanya kontradiksi antara dua ungkapan yang dibuat oleh Luhut, masyarakat dapat memunculkan dua pertanyaan. Mengapa Luhut dapat mengatakan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali; dari mana kepercayaan dirinya datang? Kemudian, dengan menimbang adanya indikasi semu penarikan ungkapan tentang kemampuan pemerintah mengendalikan pandemi serta melesetnya prediksi penurunan tingkat penambahan Covid-19, apakah Luhut sebaiknya diberikan tanggung jawab yang bersifat ekonomi, bukan kesehatan dalam bentuk penanganan Covid-19 yang sesuai dengan ilmu epidemologi? Terakhir, kapan pandemi Covid-19 akan kembali terkendali di Indonesia?

Kepercayaan Diri Berlebih?

Pernyataan Luhut yang awal sudah dikritik oleh beberapa pihak, terutama yang berasal dari sektor kesehatan. Dicky Budiman mengatakan bahwa wajar saja Luhut mengatakan pandemi Covid-19 terkendali.

Tidak adanya rekam jejak sebagai ahli di bidang kesehatan menjadikan Luhut kurang mampu untuk mengolah data-data yang relevan dalam penanganan suatu pandemi. Selain Dicky, epidemiolog asal Universitas Indonesia, Pandu Riono, bahkan mengatakan bahwa Luhut sejatinya sedang panik dikarenakan lonjakan kasus yang terjadi.

Dalam salah satu pernyataan publik terbaru, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Susi Pudjiastuti menyindir Luhut melalui akun Twitternya. Beliau secara implisit mempertanyakan inkonsistensi pihak yang disindirnya terutama dalam dua pernyataan berbeda yang bersifat kontradiktif satu sama lain.

Cuitannya diperbincangkan secara massal oleh warganet dan menjadikan subjek Bu Susi topik yang trending pada hari yang sama. Hal ini menunjukkan betapa meresahkannya kontradiksi Luhut bagi banyak orang.

Menimbang kontroversi yang ada, dapat dikatakan bahwa pernyataan Luhut yang pertama – yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali – dilatarbelakangi oleh kepercayaan dirinya yang berlebih. Pasalnya, di satu sisi kita melihat adanya penanganan pandemi yang tidak begitu baik oleh Luhut maupun instansi-instansi pemerintah yang terkait tetapi, di satu sisi, kita juga melihat kepercayaan diri mereka yang tinggi.

Paradoks ini sejalan dengan efek overconfidence yang dikonseptualisasikan oleh akademisi Universitas Sydney, Gerry Pallier dan rekan-rekannya. Dalam riset yang diadakan untuk mendapatkan pemahaman seputar kepercayaan diri yang berlebih dan sebaliknya, mereka menemukan bahwa pihak yang tidak berkemampuan penuh dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi di banding mereka yang sebenarnya berkemampuan lebih baik.

Baca Juga: Mengapa Luhut ‘Sayang’ Tiongkok?

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kurang baiknya penanganan pandemi Covid-19 selama ini tidak hanya ditunjukkan oleh Luhut, melainkan juga oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab terkait. Kerumunan-kerumunan yang terjadi di banyak sentra vaksin seantero Indonesia kerap mengundang perhatian kritikus yang mengkhawatirkan kemunculan klaster kasus baru dari situ.

Selain itu, program vaksinasi juga sempat dikritik oleh politikus asal PKS, Sukamta, yang memandang pelaksanaannya tidak efisien, terlalu birokratis dan rentan dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat politis. Apakah benar bahwa pelaksanaan yang tidak efisien ini disebabkan oleh overconfidence seorang Luhut?

Sisi Lain Seorang Luhut

Kendati sikap terlalu percaya dirinya yang kerap dikritik berbagai pihak, tampaknya sikap Luhut dapat memperoleh pembenaran dari rekam jejaknya selama menjalankan kehidupan publik – baik sebelum maupun selama masa pandemi Covid-19. Khususnya di bidang perekonomian, Luhut memiliki banyak sumbangsih terhadap penanggulangan Covid-19 di Indonesia, yang semakin terlihat apabila dirinya memang memusatkan perhatian kepada bidang tersebut.

Pada tahun lalu, ketika Indonesia dan dunia baru saja diterpa oleh pandemi Covid-19, Luhut terlibat dalam lobi dengan pengusaha-pengusaha asal Amerika Serikat (AS) seputar pemindahan pabrik ke beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, Luhut juga berhasil melobi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) seputar pembangunan infrastruktur dalam kerangka kerja Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (OBOR) serta kerja sama pertukaran budaya dan pariwisata.

Pencapaian-pencapaian seperti ini bernilai besar bagi negara yang perekonomiannya sedang ditekan oleh pandemi. Tidak hanya itu, menariknya Luhut juga berkontribusi dalam sektor kesehatan. Melalui lobi-lobi yang ditangani oleh Luhut, Indonesia memperoleh 420 juta dosis vaksin dari negara-negara mitra seperti AS dan RRT.

Pencapaian ini juga bukanlah suatu hal yang baru. Lobi vaksin Luhut sudah berlangsung sejak tahun lalu dan sudah menghasilkan perolehan vaksin. Contohnya, pada bulan September tahun 2020 silam, Luhut berhasil melobi Uni Emirat Arab (UEA) untuk memberikan 20 juta dosis vaksin kepada Indonesia. Pencapaian itu pun tidak menghentikan Luhut untuk melobi 10 juta dosis tambahan.

Demikian, melihat rekam jejak Luhut seperti itu, wajar saja bila dirinya memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Namun, seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengalamannya di bidang medis, khususnya epidemiologi, dinilai belum sepenuhnya mumpuni sehingga dirinya kadang memunculkan beberapa sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan saran dan persepsi yang dimiliki oleh sektor kesehatan.

Salah satunya diekspresikan dalam bentuk pernyataannya beberapa hari lalu yang menegaskan bahwa pandemi Covid-19 masih terkendali. Oleh karena itu, ada baiknya apabila Luhut mulai menumbuhkan intellectual humility. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengakui kelemahannya yang bersifat kognitif.

Baca Juga: Koalisi Jokowi Abaikan Luhut?

Skenario Terburuk ala Luhut

Mark Leary, seorang psikolog dari Universitas Duke di AS mengatakan bahwa intellectual humility adalah pengakuan bahwa apa yang dianggap benar oleh seseorang mungkin saja salah. Dalam kasus Luhut, intellectual humility terletak dalam kemampuannya untuk mengakui bahwa dirinya mungkin saja tidak menguasai teknik penanganan pandemi di bidang selain perekonomian, khususnya kesehatan yang berkaitan erat dengan epidemiologi.

Kapan Terkendali?

Lantas, kapan pandemi Covid-19 di Indonesia kembali stabil? Kondisi pandemi di suatu negara dapat dikatakan stabil apabila sudah memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah tingkat kemunculan hasil positif dalam tes Covid-19.

Dicky Budiman mengatakan bahwa angka 5 persen dibutuhkan untuk mencapai kondisi stabil. Sementara, Indonesia tingkat tersebut di Indonesia masih berada di angka 20 persen, jauh dari yang diperlukan.

Kemudian, persyaratan selanjutnya yang diperlukan adalah tercapainya angka 70 persen dalam upaya vaksinasi. Guru Besar Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika, mengatakan bahwa pemerintah harus mengupayakan tingkat vaksinasi sebesar 50 hingga 70 persen untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Bahkan, mengacu kepada penyelenggaraan pertandingan bola di Eropa baru-baru ini yang dihadiri penonton berjumlah banyak, Mahardika mengatakan bahwa 40 hingga 50 persen saja sudah berdampak baik.

Hingga saat ini, kebanyakan daerah Indonesia masih memiliki tingkat pencapaian vaksin yang rendah. Dengan pengecualian DKI Jakarta yang sudah mendekati angka 70 persen dan Pulau Bali yang mendekatinya, kebanyakan daerah masih memiliki tingkat pencapaian sangat jauh di bawah yang diperlukan. Ini diperparah dengan kondisi yang menunjukkan baru di Jakarta lah kurva penambahan kasus mulai mendatar.

Dalam bentuk kebijakan, kemungkinan diperpanjangnya masa PPKM Darurat terutama di Pulau Jawa dan Bali juga dapat memberikan jawaban tentang kapan pandemi Covid-19 di Indonesia kembali mencapai titik yang stabil. Meskipun baru diungkapkan akan diperpanjang seminggu oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampaknya sudah bersiap-siap untuk menghadapi skenario terburuk yang memerlukan perpanjangan PPKM Darurat selama enam minggu. Namun, hal tersebut sekali lagi belum dapat dikonfirmasi sampai pengumuman selanjutnya mengenai penghentian atau perpanjangan PPKM Darurat.

Menjadi menarik melihat keberlanjutan dari wacana perpanjangan PPKM Darurat. Selain itu, langkah Luhut selanjutnya dalam mengomandoi lembaga-lembaga negara juga tidak kalah menarik.

Apakah dirinya tetap menjalankan business as usual ataukah lebih luwes dalam membagi tanggung jawab dengan sektor kesehatan agar mereka memiliki otonomi lebih dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 – selagi Luhut mengurusi aspek perekonomian dan perolehan vaksin dari mitra-mitra Indonesia di kancah internasional? Mungkin, hanya Luhut yang tahu strategi apa yang akan digunakan ke depan. (B68)

Baca Juga: Bila Luhut Bermimpi Punya Nuklir


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait