Mengapa banyak kampus kini memilih untuk ‘diam’ dan tak tertarik dengan politik?
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]i zaman sekarang, generasi milenial termasuk mahasiswa diduga tak lagi menaruh minat yang besar atas politik karena dinilai rumit dan memusingkan. Mereka lebih tertarik dengan musik, olahraga dan kesehatan.
Berdasarkan riset yang dilakukan Yogrt, aplikasi media sosial berbasis lokasi, Hanya 9 persen dari milenial akar rumput di Indonesia yang tertarik dengan politik dan gemar membaca. Sebagian besarnya, yaitu 45 persen responden mengaku tertarik dengan musik dan 30 persen tertarik dengan film. Sementara itu, yang tertarik dengan agama hanya sekitar 28 persen. Hal ini menunjukkan betapa minimnya ketertarikan anak muda terhadap politik.
Generasi Milenial Indonesia Kurang Peduli Buku dan Politik https://t.co/hNhGuaAtXX via @Metro_TV
— Bukuisme (@bukuisme) November 4, 2017
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie juga mengungkapkan, umumya generasi milenial memiliki kreativitas yang tinggi, namun mereka lebih banyak mengabdikan diri menjadi seniman, pegiat media sosial, bahkan aktivis. Masih sedikit yang berpandangan terbuka dan kritis terhadap kondisi politik kekinian di negara ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, bahwa sebetulnya ada anak muda yang cukup ‘melek’ politik, namun tidak berminat terjun ke dalam sistem.
Apa yang menyebabkan mayoritas mahasiswa memilih ‘diam’ dan tak tertarik dengan politik?
Mengapa Kini Memilih Diam?
Berbicara mengenai pergerakan mahasiswa di kampus, tentu tak bisa lepas dari organisasi yang ada di masing-masing kampus. Selain peran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), ada pula campur tangan dari organisasi kepemudaan di luar kampus seperti Cipayung Plus. Akan tetapi, akhir-akhir ini pergerakan mahasiswa mengalami kemandekan. Tak lagi terdengar aksi-aksi yang vokal maupun anarkis mengenai kebijakkan pemerintah.
Yang sempat menarik perhatian cuma aksi 20 Oktober lalu. Aksi demonstrasi para mahasiswa dari seluruh Indonesia terkait tiga tahun kinerja pemerintah Jokowi-JK. Namun, itu masih dalam taraf normal, tak seheboh aksi 98 maupun aksi demonstrasi sebelum zaman Jokowi.
Mahasiswa sudah seperti singa yang kehilangan taring. Tak lagi memiliki keberanian untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Mungkin ada kaitannya dengan minimnya minat mahasiswa masa kini terhadap politik dan membaca berdasarkan survei dari Yogrt.
Selain itu, kampus hanya dipandang sebagai sarana untuk menuntut ilmu dan memperoleh ijasah. Hanya segelintir orang yang berminat untuk aktif organisasi kepemudaan. Hal ini yang menyebabkan peran BEM maupun organisasi kepemudaan semacam Cipayung Plus mulai lenyap di kampus.
Sementara itu, ada indikasi pengaruh pemerintah dalam kampus tertentu. Hal ini bukan tanpa alasan sebab dalam kabinet pemerintah saat ini, banyak diisi oleh para alumni kampus-kampus ternama seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Universitas Airlangga (UNAIR). Hal ini diduga bisa menjadi salah satu alasan mengapa kampus-kampus tersebut jarang melakukan kritik terhadap pemerintah.
Tak hanya itu, ternyata banyak juga alumni kelompok Cipayung Plus, seperti HMI maupun PMII juga ada dalam kabinet pemerintah masa kini. Maka, ini bisa memperkuat dugaan bahwa organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus sangat kecil kemungkinannya untuk berseberangan dengan pemerintah.
Kelompok Cipayung Bertemu Jokowi Bahas Ideologi Sampai Freeport https://t.co/HGEra9l4xp pic.twitter.com/Rb2mw1RrPn
— Indo Breaking News (@idbreakingnews) February 21, 2017
Apalagi dengan melihat sosok Jokowi yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka ini juga menjadi alasan mengapa saat ini aksi-aksi demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme hampir tak terlihat.
Mengapa Masih Ada Yang Gaduh?
Akhir-akhir ini pengaruh radikalisme banyak menyebar ke dalam kampus-kampus. Mahasiswa menjadi sasaran utama dakwah kaum radikal terutama di kampus umum (non-keagamaan). Salah satu penyebabnya adalah karena minimnya muatan kuliah keagamaan di perguruan tinggi umum, bahkan mungkin tidak ada. Maka, mahasiswa tidak mendapatkan wawasan keagamaan yang mendalam. Kondisi itu disalahgunakan kelompok radikal untuk meracuni pikiran mahasiswa dengan wacana keagamaan eksklusif-tekstualis yang kaku dan intoleran.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius juga menyatakan bahwa paham radikalisme sudah menyusup ke sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kampus-kampus yang disinyalir mendapat pengaruh dari HTI, adalah IPB, UGM, UI dan UNPAD.
Pengaruh-pengaruh radikalisme ini diduga membuat para mahasiswa cenderung berpikir picik, mendukung islamisasi dan kekhilafahan walau bertentangan dengan pancasila dan jati diri Indonesia yang plural. Bahkan menurut survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikal.
Organisasi Masyarakat (Ormas) sekelas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya, cukup gencar menancapkan pengaruhnya lewat dakwah ke kampus-kampus. Di IPB misalnya, pada tahun 2016 pernah diadakan Simposium Nasional (Simnas) Lembaga Dakwah Kampus. Kegiatan itu sempat marak di media sosial, setelah video para mahasiswa dalam acara itu mengucap janji untuk mendirikan kekhilafahan Islam di Indonesia. Selain itu, ada dugaan keterlibatan sejumlah dosen IPB dengan aktivitas HTI.
Selain itu, menurut Koordinator Pendidikan Publik Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM Mohammad Iqbal Ahnaf, ada dosen UGM yang diketahui menjadi anggota aktif HTI.
Sementara itu, sejumlah dosen dan mahasiswa UNPAD juga diketahui menjadi aktivis HTI. Hal itu juga diakui oleh Rektor UNPAD, Tri Hanggono Achmad, meski tidak menyebutkan jumlahnya dengan pasti. Menurut beliau, data dan informasinya didapat dari Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Komunitas Intelijen Daerah(Kominda).
Bahkan HTI pun begitu marak di lingkup ITB dan UNS Surakarta, hal ini diungkapkan sendiri oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto. Begitu pula dengan dugaan keterlibatan sejumlah dosen dan mahasiswa di Nusa Tenggara Timur, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Secilia Sona.
Selain isu radikalisme, turut pula dimainkan isu mengenai jokowi anti islam. Isu ini mulai mencuat pasca aksi 411, 212 hingga pembubaran HTI. Bahkan ada dugaan kelompok radikal dan oknum politisi tertentu mengindoktrinasi para mahasiswa dengan isu-isu ketimpangan sosial-ekonomi dalam pemerintahan Jokowi-JK yang tak kunjung usai. Mayoritas mahasiswa yang tingkat emosinya masih labil dan memiliki idealisme tinggi, tentu dengan mudah terpengaruh dengan doktrin yang disampaikan.
Aksi demonstrasi yang melibatkan BEM seluruh Indonesia, 20 Oktober lalu menjadi salah satu buktinya. Kinerja pemerintah dinilai gagal selama 3 tahun ini dan di antara 16 orang yang terciduk pihak kepolisian, ada mahasiswa IPB dan UNS.
Dengan begitu, persoalan radikalisme tak boleh dipandang sebelah mata. Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan segenap civitas akademica Nusantara, termasuk mahasiswa. Maka, perlu ada pemurnian kembali peran mahasiswa sebagai agent of change sekaligus voice of the voiceless.
Sebagai ‘agen perubahan’, mahasiswa harus lebih kritis dan tanggap terhadap segala problem maupun isu yang berkembang di ruang publik. Sementara itu, sebagai ‘suara masyarakat kecil’, mahasiswa harus lebih mengedepankan aspirasi rakyat tanpa perlu diboncengi oleh kepentingan politis. Bukankah begitu seharusnya? (K-32)
