HomeHeadlineJokowi Setengah Hati Kurangi Pengangguran?

Jokowi Setengah Hati Kurangi Pengangguran?

Unemployment Series Part 2

Meskipun sering kali menunjukkan perhatian khusus terhadap pengangguran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya “setengah hati” dalam upayanya untuk mengurangi angka pengangguran. Ini misalnya dapat dilihat dari program Kartu Prakerja yang lebih terlihat sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) daripada pelatihan kerja.


PinterPolitik.com

“Jokowi is a man of the real-world politics,” – Yanuar Nugroho

Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace memberikan penjelasan menarik soal bagaimana kita menilai kualitas politisi atau pejabat.

Menurut Morgenthau, adalah sebuah kesia-siaan dan menyesatkan apabila kita menilai politisi dari motif kebijakannya. Yang harus dinilai adalah langkah atau upaya yang sudah dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut.

Morgenthau mencontohkan dua mantan Perdana Menteri (PM) Britania (Inggris) Raya, yakni Neville Chamberlain dan Winston Churchill. Sejauh yang diketahui, Chamberlain dengan jelas memiliki motif yang baik dengan bersikap lunak terhadap Adolf Hitler untuk menghindari letusan Perang Dunia II.

Akan tetapi, seperti dicatat sejarah, langkah lunak Chamberlain justru mempermudah Hitler melakukan invasi. Sementara, meskipun motifnya mungkin tidak sebaik Chamberlain, ketegasan Churchill dengan jelas merupakan langkah penting dalam menekan ambisi invasi Jerman Nazi.

Penjelasan Morgenthau ini memberikan arahan jelas dalam menyikapi jawaban-jawaban moral, seperti “pemerintah tidak mungkin tidak memikirkan rakyatnya”, ataupun “pemerintah pasti menginginkan kesejahteraan seluruh masyarakat”.

Ya, mungkin saja pernyataan itu benar-benar dilandasi oleh motif-motif baik. Namun, motif baik tersebut baru akan mendapatkan justifikasi apabila kebijakan yang ditelurkan benar-benar berkorelasi dengan pernyataan yang ada.

Singkatnya, ini bukan apa yang dinyatakan oleh politisi, melainkan bagaimana kebijakannya menggambarkan kata-katanya.

Penekanan yang disebutkan Morgenthau membuat kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya “setengah hati” dalam upayanya untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Pada persoalan link-and-match, misalnya, seperti yang telah diulas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Jokowi Hanya Basa-Basi Soal Link-and-Match?, belum terlihat adanya political will dari Presiden Jokowi untuk mewujudkan link-and-match.

Padahal, RI-1 berulang kali menegaskan perhatiannya terhadap tenaga kerja dan bonus demografi.

“Ke depan yang namanya pemuda ini sangat penting sekali bagi negara kita karena bonus demografi yang kita dapatkan. Jangan sampai menjadi beban, tapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju,” ungkap Presiden Jokowi pada 22 Februari 2023.

Prakerja: Kebijakan Setengah Hati

Selain link-and-match, terdapat sejumlah langkah dan kebijakan pemerintahan Jokowi untuk mengurangi angka pengangguran yang terlihat dijalankan secara setengah hati.

Yang utama, tentu saja adalah program Kartu Prakerja. Program ini sepertinya mencoba mengadopsi konsep apprenticeships yang dijalankan di berbagai negara di Eropa.

Apprenticeshipsadalah sistem untuk melatih, memberi pengalaman kerja, atau memberikan pengetahuan kerja kepada siswa/i atau mahasiswa/i – kita biasa menyebutnya dengan magang.

Alih-alih disebut sebagai program pelatihan kerja, program Kartu Prakerja lebih terlihat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini sekiranya menjawab survei Cyrus Network pada 1-5 Maret 2021 yang menunjukkan 96,1 persen responden mengaku puas dan sangat puas dengan program Prakerja.

Baca juga :  Puan-Kaesang, ‘Rekonsiliasi’ Jokowi-Megawati?

Pertanyaannya, siapa yang tidak senang diberikan insentif?

image 28

Berbeda dengan konsep apprenticeshipsyang mengirim siswa/i atau mahasiswa/i magang di industri, program Prakerja hanya berbentuk pelatihan dalam jaringan (daring). Bahkan, kita dapat menemukan sejumlah kritik penerima program yang menyebut pelatihan yang tersedia dapat dilihat di YouTube. 

Tentu, ini jauh berbeda dengan konsep apprenticeshipsyang misalnya diterapkan di Jerman.

Barbara Schulz dalam tulisannya What’s Behind Germany’s Apprenticeship Success?, menyebut kunci kesuksesan apprenticeshipsdi Jerman adalah karena siswa/i dibiasakan untuk belajar sambil bekerja.

Industri-industri lokal di tiap daerah juga sangat dimanfaatkan untuk menyerap peserta magang.

Christopher F. Schuetze dalam tulisannya This Country Has the Real Apprentice menyebut perbedaan yang paling mendasar dari sistem apprenticeships di Jerman adalah sistemnya berskala nasional, terintegrasi, dan sangat terstandardisasi.

Di titik ini, sekiranya ada yang akan memberikan komentar sinis, khususnya mengungkit jumlah penduduk Indonesia dengan Jerman yang berbanding jauh, yakni 273,8 juta banding 83,2 juta jiwa.

Poin kritik itu tentu variabel menentukan, tapi penekanannya bukan di sana. Apa yang dapat digarisbawahi adalah, pemerintahan Jokowi tidak menciptakan sistem apprenticeships nasional yang terintegrasi dengan baik.

SKB Tiga Menteri Jilid 2

Untuk mewujudkan sistem apprenticeships nasional terintegrasi, pemerintahan Jokowi misalnya dapat membentuk “SKB Tiga Menteri Jilid 2” yang terdiri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

SKB Tiga Menteri “Jilid 1” terdiri dari Kemdikbudristek, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim, terdapat tiga alasan di balik penyusunan SKB Tiga Menteri.

Pertama, sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara.

Kedua, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Ketiga, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Merujuk pada penjabaran Nadiem, fondasi lahirnya SKB Tiga Menteri adalah pendidikan ideologi sejak bangku sekolah.

Lahirnya “SKB Tiga Menteri Jilid 2” memiliki urgensi yang selaras dengan itu, yakni implementasi Pancasila, khususnya Sila Kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berkurangnya angka pengangguran akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan kolaborasi Kemdikbudristek, Kemnaker, dan Kemenperin, diharapkan akan terbit aturan yang memayungi sistem apprenticeships nasional terintegrasi.

Seperti yang telah dijelaskan dalam artikel Jokowi Hanya Basa-Basi Soal Link-and-Match?, “SKB Tiga Menteri Jilid 2” dapat mengeluarkan aturan hukum untuk memaksa industri membuka program magang dan memberikan pelatihan kerja yang memadai.

Kemudian, untuk mengumpulkan data kebutuhan tenaga kerja, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai aplikasi pencari kerja seperti JobStreet, JobsDB, LinkedIn, Glints, TopKarir, dan Kalibrr.

Baca juga :  Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?
image 29
Sumber: Survei JakPat pada Agustus 2022

Data yang didapatkan dari aplikasi pencari kerja menjadi catatan sekaligus evaluasi untuk menentukan pelatihan kerja yang benar-benar relevan dan dibutuhkan. Dengan demikian, kita tidak lagi menemukan kritik seperti di program Kartu Prakerja bahwa pelatihannya bersifat umum dan dapat ditemukan di YouTube.

Lantas, kenapa saran dan skema tersebut tidak terlihat dijalankan?

Jokowi Terjebak Spoils System?

Ada dua hipotesis yang dapat dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, tentu saja ini lagi-lagi soal political willdari Presiden Jokowi.

James Guild dalam tulisannya Jokowinomics Gambles with Indonesia’s Democratisation menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memiliki ambisi untuk memompa anggaran ke proyek infrastruktur karena percaya itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.

Menurut Guild, di periode kedua ini proyek infrastruktur akan ditingkatkan intensitasnya.

Dengan sebentar lagi purna tugas dan kebutuhan untuk meletakkan warisan politik, kita dapat memahami kesimpulan Guild. Daripada berjibaku pada infrastruktur lunak (soft infrastructure) yang memakan waktu lama untuk terlihat hasilnya, lebih mudah fokus pada pembangunan fisik seperti jalan tol, bandara, atau waduk yang dapat langsung dilihat oleh mata.

Konteks ini juga menjadi perhatian ekonom Faisal Basri. “Indonesia hampir tiga perempat pertumbuhannya disumbang oleh modal fisik, yaitu infrastruktur. Itu fisik yang kelihatan,” ungkap Faisal pada 5 Januari 2023.

tfp
Sumber: Asian Productivity Organization

Faisal bertolak dari data yang dirilis Asian Productivity Organization (APO) pada 2022 yang menunjukkan Total Factor Productivity (TFP) Indonesia minus, yakni -19 persen secara rata-rata pada 2000-2020.

“Kita lihat sumbangan otak minus di pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Kedua, Presiden Jokowi tampaknya terjebak pada spoils systemalias bagi-bagi kursi menteri ke partai politik (parpol) koalisi.

Djayadi Hanan dalam bukunya Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia, menyebutkan loyalitas parpol koalisi terjadi selama kepentingan mereka diakomodasi oleh presiden.

Secara tersirat, Hanan menyebutkan bahwa kuasa presiden sebenarnya kalah dari parpol koalisi. Penjelasan ini menjawab sangkaan umum selama ini bahwa menteri sebenarnya adalah tangan kanan parpol, bukannya presiden.

Menaker Ida Fauziyah merupakan kader PKB. Sementara, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita merupakan kader Partai Golkar. Meskipun Mendikbudristek Nadiem Makarim berasal dari profesional, hubungan dekatnya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak dapat diabaikan.

Kedekatan itu bahkan pernah ditunjukkan Nadiem ketika posisinya terancam beberapa waktu yang lalu. Ketika santer isu reshufflepada April 2021, Nadiem berkunjung ke Megawati dan mengunggah foto kunjungan itu di media sosialnya.

Setelah kunjungan itu, entah bagaimana isu reshuffle meredup sendiri. Menariknya, sejak guncangan itu Nadiem tidak lagi aktif bersuara seperti sebelumnya.

Well, singkatnya, mungkin dapat dikatakan terdapat ego sektoral di berbagai parpol yang membuat para menteri sulit berkolaborasi untuk menelurkan kebijakan terbaik. 

Namun, sekali lagi, catatan khusus tentunya tetap diberikan kepada Presiden Jokowi. Sebagai RI-1, sudah seharusnya ia menjadi panglima kabinet.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Siasat Demokrat Pepet Gerindra di Pilkada?

Partai Demokrat tampak memainkan manuver unik di Pilkada 2024, khususnya di wilayah-wilayah kunci dengan intrik tarik-menarik kepentingan parpol di kubu pemenang Pilpres, Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lantas, mengapa Partai Demokrat melakukan itu dan bagaimana manuver mereka dapat mewarnai dinamika politik daerah yang berpotensi merambah hingga nasional serta Pilpres 2029 nantinya?

Puan-Kaesang, ‘Rekonsiliasi’ Jokowi-Megawati?

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep diwacanakan untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mungkinkah akan ada rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo...

Alasan Banyaknya Populasi Asia

Dengarkan artikel berikut Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan...

Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Setelah Wali Kota Semarang yang juga politisi PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDIP agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

Cawapres Trump Muda, Tiru Prabowo?

Mungkin, Pak Trump belajar dari Pak Prabowo kali ya? 

More Stories

Menavigasi Inklusivitas Politik Indonesia: Prabowo Subianto dan Perwujudan Consociational Democracy

Oleh: Damurrosysyi Mujahidain, S.Pd., M.Ikom. Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah berlalu dan sebagian besar rakyat Indonesia telah berkontribusi dalam terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden...

Mengurangi Polarisasi Agama, Berkaca dari Pemilu 2024

Oleh: Muhammad Iqbal Saputra Pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024), isu politisasi agama kembali mengemuka. Politisasi agama merupakan penggunaan simbol dan retorika agama untuk meraih...

Di Balik Pelik RUU Penyiaran vs Digitalisasi

Oleh: Muhammad Azhar Zidane PinterPolitik.com Konteks penyiaran saat ini menjadi salah satu topik isu menarik untuk dibahas, terlebih saat perumusan RUU Penyiaran mulai ramai kembali di...