Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi, AstraZeneca dan Ecological Imperialism

Jokowi, AstraZeneca dan Ecological Imperialism


S13 - Tuesday, March 23, 2021 22:00
Presiden Jokowi (Foto: istimewa)

0 min read

Pandemi Covid-19 disebut-sebut membangkitkan kembali memori ecological imperialism alias imperialisme ekologis yang pernah terjadi saat bangsa Eropa menundukkan banyak negara di dunia sejak abad ke-15. Kini, dalam dimensi yang berbeda, Covid-19 juga dipercaya akan menjadi alat penundukan masyarakat global. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

“Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”

::George Orwell (1903-1950), dalam novel 1984::

Nama AstraZeneca mungkin jadi entitas yang beberapa hari terakhir paling ramai dipergunjingkan. Pasalnya, vaksin Covid-19 produksi perusahaan asal Inggris-Swedia ini bermasalah di beberapa negara. Beberapa negara di Eropa sempat menghentikan penggunaan vaksin ini karena dianggap menimbulkan pembekuan darah.  

Setelah sempat melahirkan perdebatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada akhirnya mengeluarkan izin dan menyatakan vaksin AstraZeneca ini aman untuk digunakan. Kementerian Kesehataan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa fenomena pembekuan darah ini hanya ditemukan 30 kasus dari 5 juta suntikan vaksin AstraZeneca. Dengan demikian, vaksin ini masih aman digunakan.

Baca Juga: Jokowi dan Ancaman McCarthyism Joe Biden

Namun, polemik vaksin AstraZeneca ini sudah kadung ramai dipergunjingkan, apalagi ketika Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyinggung masa kadaluarsa vaksin yang disebut akan berakhir pada Mei 2021 mendatang. Padahal jumlah vaksin AstraZeneca yang telah datang mencapai 1,1 juta dosis.

Bayangkan, jika semua vaksin tersebut pada akhirnya terhambat distribusinya karena statusnya yang belum jelas keamanannya. Tentu akan ada kerugian negara yang entah akan pada siapa pertanggungjawabannya diminta.

Sorotan terhadap vaksin AstraZeneca juga kembali mengemuka saat ini setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan resmi bahwa vaksin ini mengandung tripsin babi – yang artinya vaksin ini haram. Namun, karena konteks kedaruratan situasi yang tengah dihadapi oleh negara saat ini, vaksin ini dianggap tetap bisa digunakan.

Bisa dibayangkan bahwa pernyataan MUI ini bisa melahirkan gejolak sosial dan bahkan politik dalam masyarakat, terutama dari mereka yang memegang kuat prinsip-prinsip dalam agama untuk menghindari hal-hal yang haram.

Terlepas dari berbagai kontroversi di seputaran vaksin AstraZeneca ini, yang jelas persoalan yang kini dihadapi terkait Covid-19 dan vaksinnya telah merembet ke masalah sosial, politik dan pergeseran pengaruh. Produsen vaksin serta negara-negara asalnya pada akhirnya bisa punya pengaruh yang besar dalam mengubah distribusi kekuasaan dan persoalan sosial politik di sebuah negara.

Apalagi, perdebatan juga muncul terkait apakah vaksin ini akan menjadi semacam rezim penundukan masyarakat pada entitas tertentu yang membawa pada pergeseran politik global secara keseluruhan – hal yang misalnya pernah disinggung oleh filsuf Prancis, Michel Foucault ketika bicara tentang politik tubuh dan bagaimana persoalan kesehatan mayarakat punya hubungan dengan kapitalisme serta political interest alias kepentingan politik di dalamnya.

Menariknya beberapa pihak juga mengaitkan Covid-19 dengan ecological imperialism atau imperialisme ekologis yang pernah menjadi wajah penundukan peradaban di masa lalu. Benarkah demikian?

Ecological Imperialism: Sebuah Penundukan Peradaban

Pandangan yang menganggap Covid-19 sebagai sebuah ecological imperialism sebetulnya bukan tanpa alasan. Pasalnya, sepanjang setahun belakangan hubungan negara-negara menjadi sangat dipengaruhi oleh konteks penanganan terhadap virus ini.

Negara-negara yang bisa memproduksi vaksin kemudian menjadi semacam center of gravity atau pusat gravitasi hubungan internasional. Tiongkok adalah salah satu contoh negara yang menggunakan vaksin sebagai alat politik untuk menjalin hubungan dengan negara lain – hal yang dibahasakan sebagai “diplomasi vaksin”.

Adapun ecological imperialism itu sendiri merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh profesor sejarah dan geografi dari University of Texas at Austin, Harvard University dan University of Helsinki, Alfred W. Crosby Jr.

Dalam bukunya yang berjudul Ecological Imperialism yang terbit pada tahun 1986, ia menyebutkan bahwa keberhasilan orang-orang Eropa dalam mengkolonialisasi berbagai wilayah di dunia bukan hanya karena kekuatan persenjataan yang dimiliki, melainkan karena mereka membawa – secara sengaja atau tidak – hewan, tumbuhan dan penyakit ke berbagai wilayah tersebut.

Baca Juga: Diplomatic Game, Menlu Retno Butuh Biden?

Ini contohnya terjadi pada ekspedisi Hernan Cortes dari Spanyol pada awal abad ke-16 ke wilayah yang kini dikenal sebagai Meksiko. Interaksi yang terjadi antara orang-orang Spanyol dan penduduk Aztec berujung pada kehancuran total Aztec Empire atau Kerajaan Aztec dalam kurun waktu hanya 2 tahun atau antara tahun 1519-1521.

Selain karena faktor senjata milik pendatang yang lebih canggih, beberapa bukti menegaskan bahwa kekuatan Aztec Empire dilemahkan dengan kedatangan wabah cacar (smallpox) dari Eropa pada tahun 1520. Kejadian ini membuktikan bahwa wabah penyakit punya kontribusi besar pada keruntuhan entitas kekuasaan tertentu.

Hal yang sama juga terjadi ketika pada tahun 1607, Captain John Smith memimpin ekspedisi yang tiba di Amerika Utara. Selain membawa hewan dan tumbuhan dari Eropa ke wilayah itu, mereka juga membawa wabah penyakit dari Eropa. Penyakit-penyakit inilah yang memudahkan para penduduk asli Amerika – seperti orang-orang Abenaki, Pawtucket dan Wampanoag – ditaklukan oleh para pendatang ini.

Dalam konteks yang mirip, ecological imperialism ini bisa saja terjadi lewat virus Covid-19. Perbedaannya mungkin dari konteks siapa yang diuntungkan dari keberadaan virus ini. Yang jelas, ada banyak hal yang bergeser setelah pandemi ini terjadi.

Pergeseran penggunaan uang tunai misalnya, cukup masif terjadi. Laporan dari bank sentral Inggris, The Bank of England, menyebutkan bahwa ada penurunan yang cukup signifikan dari konteks penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran. Selain karena penurunan tingkat konsumsi, fenomena ini juga terjadi karena adanya ketakutan uang tunai bisa saja menjadi alat penyebaran virus.

Efeknya, perusahaan-perusahaan penyedia jasa financial technology, entah itu yang bergerak di bidang dompet digital dan yang sejenisnya, mengalami peningkatan transaksi dan jumlah pengguna.

Pada Oktober 2020 lalu, OVO misalnya – salah satu penyedia jasa pembayaran paling populer di Indonesia – mencatatkan pertumbuhan transaksi di e-commerce lebih dari 110 persen sejak pandemi pertama kali terjadi. Transaksi yang berhubungan dengan jasa pengiriman makanan meningkat lebih dari 15 persen dan pencarian dana pinjaman hampir mencapai 50 persen.

OVO juga mencatatkan pertumbuhan jumlah pengguna baru, yakni sebesar 276 persen. Ini karena masyarakat melihat pilihan belanja online sebagai solusi menghindari penyebaran virus.

Konteks transaksi keuangan ini baru salah satu saja dari pergeseran yang terjadi selama pandemi. Para pemain di bidang financial technology dan big tech lain macam Google, Facebook, Amazon, Microsoft dan lain sebagainya juga secara tidak langsung mendapatkan keuntungan tersendiri – hal yang mungkin akan kita bahas di tulisan yang lain.

Intinya, jika Hernan Cortes dulu menundukkan Aztec Empire lewat cacar air, sekarang masyarakat dunia ditundukkan untuk kepentingan kelompok tertentu lewat Covid-19.

Jangan Sampai Terjebak

Shashank Kumar dan Rubén Gaztambide-Fernández dalam tulisan berjudul Are We All In This Together? COVID-19, Imperialism, and The Politics of Belonging menyebutkan bahwa Covid-19 bisa menjadi alat mengubah system of power. Ini berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, ekonomi kapitalisme dan aspek-aspek lainnya.

Virus itu sendiri bisa dianggap menjadi ancaman dan jalan kembalinya imperialisme zaman dulu karena menjadi alat penundukan. Sementara pada saat yang sama, solusi atas virus – dalam hal ini vaksin – juga bisa menjadi alat penguasaan karena knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan.

Bagi Indonesia, fenomena ini penting untuk dikritisi dan dilihat dalam konteks yang lebih besar. Covid-19 harus dilihat dalam tataran yang lebih besar, bahwa penundukan akibat virus dan vaksinnya jangan sampai membuat banyak aspek kehidupan masyarakat dikorbankan.

Pertaruhan atas kebebasan individu juga sedang diuji, mengingat pandemi membuat banyak pemerintah di negara-negara yang memperkuat kontrolnya terhadap masyarakat dan tak jarang merampas ruang-ruang kebebasan sipil.

Baca Juga: Menelisik Ekuivalensi Jokowi dan Joe Biden

Bagi Presiden Jokowi, konteks penundukan ini juga jangan sampai membuat Indonesia terjebak dalam kubu-kubuan politik internasional yang beberapa waktu terakhir digalakkan lagi oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden.

Indonesia sudah cukup lama mengalami pendudukan oleh bangsa asing. Sudah saatnya Covid-19 juga dilihat dalam kacamata yang lebih besar, bukan hanya konteks kebangkitan kembali ekonomi, tetapi juga dalam hal kebebasan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan tertentu.

Semoga dengan kasus AstraZeneca ini, publik bisa melihat gambaran besar dari konteks penundukan negara dan ikut memikirkan bagaimana caranya agar kita tidak terjebak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait