Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Menelisik Ekuivalensi Jokowi dan Joe Biden

Menelisik Ekuivalensi Jokowi dan Joe Biden

Seri pemikiran Fareed Zakaria #39

J61 - Monday, March 8, 2021 20:25
Joe Biden (kiri) saat masih menjabat Wakil Presiden Amerika Serikat menyapa Presiden Joko Widodo di kediaman resmi wakil presiden pada Oktober 2015. (Foto: Twitter/@jokowi)

0 min read

Presiden AS Joe Biden dinilai cukup berhasil dalam memperbaiki pemerintahan negeri Paman Sam, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan fokus yang tampak cukup “sederhana”. Namun, benarkah demikian? Serta bagaimana jika dikomparasikan dengan Indonesia di bawah Presiden Jokowi?


PinterPolitik.com

Perlahan tapi pasti, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menunjukkan progresivitas dan dinilai cukup baik dalam mengeksekusi program kerjanya, terutama dalam upaya menangani pandemi Covid-19 beserta dampak turunannya.

Bagaimanapun, prioritas kerja Biden sejak melangkah ke Gedung Putih untuk menanggulangi pun memang tampak fokus dan jelas, yakni untuk menyukseskan penanganan dan stimulus untuk mengatasi dampak Covid-19.

Meski seolah tidak akan mudah, Natasha Korecki dan Christopher Cadelago dalam analisanya di Politico menyiratkan bahwa kinerja Biden dalam mengatasi persoalan tersebut sejauh ini cukup positif dan dieksekusi dengan strategi yang nyatanya dinilai sederhana.

Korecki dan Cadelago menyebutnya sebagai Biden’s keep-it-simple strategy, yang berangkat dari penilaian sejumlah pengamat salah satunya Rahm Emanuel, sosok Kepala Staf mantan Presiden Barack Obama, yang menilai bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 sebagai prioritas nomor 1, 2, dan 3 dari agenda Biden.

Strategi dan fokus sederhana itu justru sejauh ini dinilai cukup berhasil, baik dari progres vaksinasi Covid-19 di AS yang dapat diimplementasikan dengan begitu masif, hingga usulan paket stimulus penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Biden sebesar US$ 1,9 triliun yang telah disepakati Senat.

Hasil voting atas rencana stimulus itu sendiri berjalan cukup dramatis dengan hasil 50-49, di mana Partai Republik mempertanyakan usulan tersebut dengan cukup keras.

Baca juga: Menunggu Jokowi Satukan “Kumandra”

Dua program kerja fundamental pemerintah yang jika direfleksikan di tanah air, sesungguhnya sudah “dikebut” pula oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun dengan impresi yang agaknya berbeda akibat faktor tertentu.

Lantas, apakah yang dapat dimaknai dari tendensi keberhasilan Biden tersebut? Serta bagaimana hal itu berdampak bagi Indonesia?

Patahkan “Mantra Negatif” Reagan?

Dalam kolom tulisan teranyarnya di The Washington Post yang berjudul Biden is showing the world that U.S. government can work again, Fareed Zakaria mengapresiasi pencapaian Presiden AS Joe Biden yang cukup mengesankan, dan disebut akan memiliki implikasi besar di tahun-tahun mendatang.

Pakar politik terkemuka AS itu sendiri menyoroti strategi vaksinasi Covid-19 yang terus ditingkatkan dengan masif, di mana pemerintah federal telah mendirikan atau memperluas lebih dari 450 pusat vaksinasi, dengan kemampuan dua juta vaksinasi per hari, lebih dari dua kali lipat level vaksinasi ketika Presiden Biden dilantik. Bahkan belakangan kapasitas vaksinasi akan meningkat menjadi tiga juta inokulasi per harinya.

Negeri Paman Sam sejauh ini telah memberikan sekitar 80 juta dosis vaksin, berbanding cukup jauh dari Uni Eropa yang masih ada di kisaran 35 juta, maupun Tiongkok yang berada di angka 50 juta.

Selain itu, 15 persen orang Amerika telah menerima setidaknya satu dosis, atau sekitar lima kali lipat dibandingkan Tiongkok. Singkatnya, Biden menunjukkan kepada publik Amerika dan dunia bahwa pemerintah AS kembali dapat “bekerja”.

Zakaria juga menyinggung mengenai adagium populer mantan presiden Ronald Reagan bahwa “pemerintah bukanlah solusi, dan pemerintah justru adalah masalah” yang telah lama menjadi momok setiap administrasi kepresidenan AS berhasil dipatahkan oleh Biden.

Baca juga: Jokowi di Antara Tumpukan Keraguan Biden?

Jeffrey D. Sachs dalam analisanya di publikasi berjudul Joe Biden's Ronald Reagan problem, memang menyoroti "kecenderungan masalah" yang akan dihadapi Biden yang berangkat dari istilah Reagan itu.

Biden dikatakan mewarisi krisis nasional yang telah terbangun selama 40 tahun yang dibangun salah satunya dari persepsi kepalang minor yang telah terpatri di benak publik AS dan bahkan dunia, yang diciptakan Reagan soal pemerintah. Ditambah dengan problematika akibat pandemi Covid-19.

Eksodus Warga AS Serupa Warga Indonesia

Pada 20 Januari 1981, mantan Presiden Ronald Reagan dinilai Sach membawa AS ke arah radical course atau arah yang radikal dalam pidatonya dengan terminologi yang justru mendiskreditkan pemerintah sendiri, sebagai sebuah strategi politik.

Dengan persoalan yang dihadapi pendahulunya Jimmy Carter, Reagan justru dinilai melemahkan pemerintah federal dengan memotong pajak atas orang kaya, mengabaikan peraturan, mengurangi program publik dan mengembalikan banyak masalah nasional kembali ke negara bagian.

Kolega lintas generasi dari Partai Republik lainnya yakni mantan Presiden Donald Trump, disebut Sach melanjutkan pendekatan itu, seperti meloloskan pemotongan pajak besar-besaran pada tahun 2017. Lalu ketika bencana melanda akibat pandemi Covid-19, Trump cenderung mengembalikan beban respons krisis pada negara bagian.

Akan tetapi, mengacu pada analisa Zakaria plus Korecki dan Cadelago, Biden’s keep-it-simple strategy dengan berfokus pada penanggulangan pandemi – yakni vaksinasi dan stimulus – yang terus membaik membuat Presiden Biden dinilai sukses menegasikan paradigma yang saklek bahwa pemerintah adalah sumber masalah.

Selain dari aspek kasat mata yakni vaksinasi yang agresif, Biden juga tampak belajar dari pengalamannya menjalankan program stimulus sebagai Wakil dari Presiden Barack Obama saat mengatasi efek krisis ekonomi tahun 2008.

Selain itu, di sektor penanganan pandemi, ada juga strategi sederhana namun cukup apik dari penunjukkan Ron Klain Kepala Staf Kepresidenan Biden, yang juga pernah mengkoordinasikan penanganan Ebola pada 2014-2015, di mana Klain disebut sebagai sosok yang sangat fokus pada eksekusi.

Eksis pula koordinator penanganan Covid-19 Biden, Jeffrey Zients, yang merupakan eksekutif berbakat dengan keunggulan inovasi multi aspek, baik di sektor swasta maupun publik.

Namun di atas itu semua, menjaga agar Partai Demokrat selalu sejalan juga merupakan prestasi tersendiri secara politik. Dengan melakukan itu, Biden berhasil mencapai sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mantan Presiden Obama, George W. Bush dan Bill Clinton mengenai usulan beleid eksekutif yang terbilang sukses di hadapan Kongres tanpa harus banyak mendapat “koreksi”.

Baca juga: Jokowi dan Risalah Buta Ekologis

Sebagai bukti seberapa baik langkah-langkah dan strategi-strategi itu sendiri, Partai Republik sejauh ini tidak pernah fokus secara langsung pada subjek langkah Biden itu dan justru hanya mengecam Biden dan anggota kongres Partai Demokrat secara tidak substansial.

Terkait dengan konfigurasi politik itu, Biden juga berhasil mencegah Demokrat terpecah dan maju tanpa dukungan Partai Republik. Ketika memang sejumlah kebijakan yang disahkan Senat plus jadi bagian strategi keep-it-simple­-nya, hanya membutuhkan suara mayoritas yang sederhana.

Lantas, dengan suksesnya Biden’s keep-it-simple strategy dan keberhasilan menegasikan postulat Reagan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya di AS, apa yang bisa direfleksikan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo?

Perbedaan Dimensi Signifikan?

Selain klaim kesuksesan yang datang dari pemerintahan Jokowi sendiri, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri secara keseluruhan acapkali dinilai masih belum optimal dan seolah “tersamarkan” di balik vaksinasi yang sedang gencar digalakkan.

Asmiati Malik dalam tulisannya di The Diplomat pernah menyebut bahwa respons Covid-19 Indonesia di bawah Presiden Jokowi dianggap jauh dari kata optimal. Dengan pendekatan kebijakan yang dinilai kerap tak berbasis keilmuwan yang komprehensif, berkutat dengan persoalan data, hingga stimulus yang kurang terarah. Bahkan sejumlah persoalan itu masih terjadi hingga saat ini.

Kecenderungan itu pun tercermin dari kajian Lowy Institute yang merilis peringkat negara-negara dalam penanganan pandemi Covid-19 pada akhir Januari lalu, yang mana Indonesia bercokol di peringkat 85 dari 98 negara.

Jika Biden cenderung tampak “keep-it-simple” sebagai bagian dari strateginya, Presiden Jokowi yang dikenal berorientasi sederhana dan fokus pada hasil, bukan proses, tampaknya berada dalam dimensi yang sama dalam konteks kesederhanaan strategi penanganan pandemi Covid-19.

Akan tetapi, tendensi itu tentu tak bisa serta merta diarahkan pada komparasi penerapan terminologi keep-it-simple Biden dan Jokowi, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Demarkasi yang cukup jelas ialah kepemimpinan Biden di AS disokong oleh berbagai sumber daya, mulai dari manusia, finansial negara, data, teknologi, hingga infrastruktur penunjang lainnya. Sebuah kombinasi kolektif fundamental yang agaknya cukup timpang jika dibandingkan dengan Indonesia.

Bahkan menurut analisa seorang Indonesianis, Max Lane, prioritas kebijakan penanganan pandemi Indonesia tidak konsisten dan kini “diperburuk” dengan persoalan serupa pada program vaksinasi Covid-19.

Kendatipun head-to-head antara Biden dan Jokowi agaknya cukup sulit dipadankan dalam konteks yang sama akibat perbedaan sumber daya yang tak sepadan, semestinya tak membuat penanganan Covid-19 tak optimal. Seperti yang Lane sebutkan, konsistensi kebijakan yang tepat menjadi diskursus yang masih terus diharapkan di Indonesia. (J61)

Baca juga: Jokowi akan Kirim Pesawat ke Mars?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait