Proyek infrastruktur Jokowi dinilai bukanlah satu-satunya solusi di Papua. Benarkah begitu?
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]royek Infrastruktur memang menjadi salah satu program inti pemerintahan Jokowi. Bahkan proyek ini melebar hingga daerah Indonesia bagian timur, termasuk Papua. Konon katanya, proyek infrastruktur di Papua merupakan bagian dari metode pendekatan non-kekerasan dari Pakde Joko.
Ragam pembangunan telah dilakukan. Di antaranya, jalan raya Trans Papua yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2018, distribusi listrik atau elektrifikasi secara penuh di Papua dan Papua Barat pada 2019, Jembatan Holtekamp di Jayapura dan pembangunan pelabuhan laut. Apakah ini dinilai gagal?
Akan tetapi, hal ini dinilai bukanlah jawaban atas kebutuhan masyarakat Papua di masa kini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Arif Nur Fikri.
'Infrastruktur Jokowi Bukan Jawaban Tunggal Buat Papua' https://t.co/LD7kvtbOZg pic.twitter.com/MGLdQrgCvX
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) December 11, 2017
Menurut Arif, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Papua saat ini adalah yang pertama, soal penegakan hukum. Hal ini dinilai belum terwujud lantaran hingga kini pelanggaran HAM di Papua masih marak.
Sepanjang tahun 2017, ada 61 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Kasus penganiayaan mendominasi dengan jumlah 24 kasus. Ini diikuti dengan kasus penembakan sebanyak 20 kasus.
Yang kedua, soal keadilan ekonomi. Kontras mencatat bahwa eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Papua, baik melalui PT Freeport maupun proyek The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang disponsori negara masih dilanggengkan.
Hal ini bisa dilihat dari gelontoran dana dari PT. Freeport kepada aparat kepolisian dan TNI di sana pada tahun 2011. Berdasarkan data dari Kontras, setiap anggota satgas pengamanan diberi komisi sebesar Rp. 1.250.000. Bahkan juru bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait juga mengakui pihaknya memberi dana kepada Polisi dan TNI sebesar US$ 14 juta. Wah, kacau nih, kalau begini.
Persoalan di Papua ini memang cukup kompleks. Tapi bukan berarti harus mengabaikan proyek infrastruktur pemerintah yang tengah bergulir di sana. Tentu saja pasti akan ada manfaanya di masa mendatang, bukan?
Mungkin saat ini, kasus-kasus pelanggaran HAM dan keadilan sosial di Papua masih marak. Tapi bukan berarti pemerintah nggak peduli dengan Papua. Mudah-mudahan aja ke depannya, ada konsolidasi dari Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kepolisian untuk menyelsaikan masalah ini. Semoga ada jalan keluar. (K-32)
