HomeHeadlineGagasan Gibran yang Perlu Diwaspadai Capres Lain

Gagasan Gibran yang Perlu Diwaspadai Capres Lain

Kecil Besar

Program-program digitalisasi yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka di Solo – misalnya kampung digital – merupakan gagasan yang mungkin terdengar biasa, namun sebenarnya merepresentasikan cara pandang politik yang menarik. Ini karena program tersebut menjadi gambaran bahwa Gibran punya pandangan yang cenderung lebih merangkul teknologi digital dalam kebijakan-kebijakan yang ia buat – hal yang sejalan dengan narasi tentang demokrasi digital.


PinterPolitik.com

Menyebut Gibran melek teknologi digital sebetulnya tidak berlebihan. Ia membuat banyak program unggulan di Kota Solo yang fokusnya adalah pada pendekatan teknologi digital. Solo Technopark misalnya adalah salah satu contoh nyatanya.

Ini adalah kawasan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang memadukan unsur pengembangan iptek, kebutuhan pasar industri dan bisnis serta penguatan daya saing daerah. Di Solo Technopark ada pelatihan dan pengembangan teknologi digital seperti game, ecommerce dan lain sebagainya.

Belum lagi program Gibran lain macam Kampung Digital. Di awal kekuasaannya, Gibran sempat mencanangkan program 350 Kampung Digital. Ini adalah upaya mendigitalisasi kampung atau desa agar membuka kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM di kampung-kampung untuk memasarkan produk-produknya.

Program ini terlihat biasa saja, namun punya makna yang besar karena efeknya bisa menyeluruh. Dengan menggandeng pihak swasta – misalnya provider internet – program ini bisa berujung pada peningkatan fasilitas kecepatan internet di kampung-kampung yang masuk dalam program ini. Efeknya adalah internet cepat dengan demikian bisa dinikmati oleh masyarakat.

Tak tanggung-tanggung, Gibran sempat menyebut ingin mewujudkan Solo sebagai kota dengan internet terkencang di Indonesia. Bahkan ia berambisi kecepatan internet Solo bisa melampaui Singapura.

Dari program-program ini tampak jelas bahwa Gibran menitikberatkan teknologi digital sebagai salah satu ujung tombak kebijakan politiknya. Ini belum termasuk bagaimana Pemerintah Kota Solo sangat aktif menanggapi aduan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial.

Pertanyaannya adalah apa yang bisa dimaknai dari posisi Gibran dan kekuatan politiknya yang melek tekonologi digital ini? Benarkah saat ini pemimpin-pemimpin dunia telah masuk ke sebuah era demokrasi baru yang bertumpu pada teknologi digital sebagai basis utamanya?

Kuasa Demokrasi Digital

Para pemimpin politik saat ini perlu menguasai teknologi digital karena teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dan memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat.

Baca juga :  Jebakan Rindu Soeharto?

Salah satu hal yang paling utama terkait teknologi digital adalah soal komunikasi dan keterbukaan. Pemimpin yang menguasai teknologi digital dapat menggunakan media sosial dan platform digital untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Mereka dapat menyampaikan kebijakan, mendengarkan umpan balik, dan menjelaskan keputusan politik secara lebih efektif. Gibran telah melakukan hal ini di Solo.

Kemudian juga ada persoalan efisiensi administrative, di mana penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi administratif melalui implementasi sistem manajemen data, e-government, dan otomatisasi proses administratif. Pemimpin yang memahami teknologi dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan memberikan layanan publik yang lebih baik.

Selain itu, teknologi digital memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pemimpin yang memahami inovasi teknologi dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor digital, start-up, dan industri kreatif.

Hal yang juga menarik dalam konteks pemanfaatan teknologi digital adalah ketika terjadi krisis dan dibutuhkan manajemen darurat. Pemimpin yang menguasai teknologi dapat menggunakan data real-time dan sistem informasi untuk merespon cepat terhadap krisis dan keadaan darurat.

Simpul-simpul pemanfaatan teknologi digital ini pada akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai demokrasi digital. Ini merujuk pada pandangan-pandangan dan konsep-konsep yang menyoroti penggunaan teknologi digital untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

Konsep ini mengakui bahwa teknologi digital, seperti internet, media sosial, dan platform daring lainnya, dapat memiliki dampak besar pada partisipasi politik, transparansi, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Demokrasi digital merupakan paradigma yang mengakui bahwa teknologi dapat meningkatkan aspek-aspek fundamental dari sistem demokrasi.

Sejumlah pemikir dan akademisi telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan konsepsi demokrasi digital ini. Profesor di New York University, Beth Simone Noveck misalnya, memperkenalkan istilah “open government”. Ini terkait pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Sedang pemikir lain misalnya Henry Jenkins mengkaji hubungan antara media, kultur, dan politik. Pemikirannya mengenai partisipasi masyarakat dalam media baru telah menjadi relevan dalam konteks demokrasi digital. Baik Noveck maupun Jenkins sepakat bahwa teknologi digital bisa menjadi kekuatan yang mumpuni bagi pemimpin yang mampu memanfaatkannya dan paham bagaimana cara menggunakannya.

Dalam konteks ini, Gibran sebagai anak muda tentu saja jauh lebih unggul dibandingkan capres dan cawapres lain. Ia tentu lebih melek pada teknologi digital ini.

Baca juga :  Republik Sunyi

Gibran Jawaban Politik Kekinian

Sebagai sosok anak muda yang maju sebagai calon pemimpin dan memahami demokrasi digital, keberadaan Gibran bisa menjadi jawaban kebutuhan masyarakat saat ini.

Salah satunya adalah terkait representasi yang lebih inklusif. Anak muda mencakup kelompok yang beragam dan mencerminkan variasi dalam pandangan, pengalaman, dan nilai-nilai. Dengan memiliki pemimpin anak muda, masyarakat dapat merasakan lebih banyak perwakilan dan keberagaman dalam pengambilan keputusan.

Kemudian, ada juga persoalan keterhubungan dengan Isu-isu anak-anak muda. Pemimpin anak muda seperti Gibran cenderung lebih memahami dan terhubung dengan isu-isu yang dihadapi oleh generasi mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, perubahan iklim, dan inovasi teknologi. Ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan lebih relevan dan merespons kebutuhan aktual masyarakat.

Anak muda seperti Gibran juga biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi dan inovasi, yang dapat diterapkan dalam merancang kebijakan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Gibran juga telah menunjukkan mentalitas kolaboratif yang dapat mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Gibran dapat mendorong partisipasi publik, mendengarkan berbagai pandangan, dan menciptakan keputusan yang lebih inklusif.

Kemudian, anak muda sering kali memiliki kepekaan yang tinggi terhadap isu-isu sosial, seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Pemimpin yang memahami dan peduli terhadap isu-isu ini dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat.

Dan hal yang tak kalah penting adalah soal situasi dunia yang terus berubah. Menghadapi tantangan baru, terutama dalam era digital, sosok seperti Gibran yang tumbuh di tengah-tengah perubahan ini, dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan baru dan mengembangkan solusi inovatif.

Dengan demikian, keberadaan Gibran sebagai pemimpin yang memahami demokrasi digital dapat membawa energi segar, pemikiran baru, dan strategi inovatif untuk mengatasi tantangan masa kini. Ini juga menciptakan kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan dunia yang terus berubah secara cepat.

Bagi capres-cawapres lain ini tentu akan menjadi “ancaman” bagi posisi mereka. Apalagi, proporsi generasi muda – milenial dan gen z – akan menjadi mayoritas pemilihdi 2024. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.