HomeHeadlineDukung Ganjar, Jokowi Jadi Ketum PDIP?

Dukung Ganjar, Jokowi Jadi Ketum PDIP?

Kecil Besar

Pernyataan Presiden Jokowi soal “bisik-bisik” antara dirinya dan Ganjar Pranowo terkait masukan untuk fokus pada kedaulatan pangan menimbulkan spekulasi soal apakah ini tanda sang presiden telah memutuskan untuk secara penuh mendukung pencalonan Ganjar. Apalagi, Jokowi memang belakangan diisukan lebih memfavoritkan Prabowo Subianto sebagai pengganti dirinya. Makin ramai lagi karena muncul spekulasi dan dorongan agar Jokowi bisa menjadi Ketua Umum PDIP ketika Megawati pensiun nanti.


PinterPolitik.com

“No legacy is so rich as honesty”.

– William Shakespeare

“Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulat pangan”. Begitulah pesan Presiden Joko Widodo pada Ganjar Pranowo, sosok capres yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  

Permintaan Jokowi agar Ganjar mewujudkan kedaulatan pangan itu disampaikan saat acara Rakernas IV PDIP di JIExpo pada tanggal 29 September 2023. Jokowi yakin bahwa Ganjar mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu. Harapannya, ketika terpilih menjadi Presiden ke-8 RI, maka Ganjar bisa langsung tancap gas untuk mewujudkan program di bidang pangan ini.

Nah, beberapa sumber lantas menginterpretasikan pidato Jokowi tersebut sebagai bentuk sinyal kuat dukungan presiden ke-7 RI itu ke Ganjar. Sumber lainnya juga melaporkan bahwa Jokowi terkesan dengan ide dan gagasan Ganjar terkait kedaulatan pangan.

Hal ini tentu membuat dinamika jelang Pilpres 2024 menjadi makin menarik. Pasalnya, Jokowi sebelumnya dispekulasikan lebih cenderung mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi pengganti dirinya. Namun, dengan adanya sinyal “bisik-bisik” kebijakan pangan ini, tak sedikit yang menganggapnya sebagai tanda-tanda dukungan untuk Ganjar.

Bagi PDIP sendiri, hal ini sangat penting mengingat Jokowi masih menjadi magnet elektoral yang penting, baik untuk partai, maupun untuk Ganjar. Apalagi jika Jokowi sampai terbuka mengajak para pendukung dan simpatisannya untuk memilih Ganjar.

Wacana yang kemudian berhembus juga adalah dorongan untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP selanjutnya jika Megawati Soekarnoputri pensiun. Wacana ini menarik karena sebelumnya Jokowi juga digadang-gadang akan diproyeksikan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra andaikata Prabowo terpilih menjadi presiden.

Tentu pertanyaannya adalah apa yang bisa kita maknai dari posisi penting Jokowi ini? Akankah Jokowi berani terbuka mendukung satu kandidat, atau sang presiden masih akan bermain aman dengan menjaga peluang pada 2 kandidat?

isu duet prabowo ganjar buat apa.jpg

Legacy vs Endorsement

Bisa dibilang, dalam konteks dukungan ke Ganjar atau Prabowo, ada pertaruhan persoalan legacy atau warisan politik Jokowi dengan konteks endorsement politik.

Terkait legacy, banyak ahli politik yang telah mengemukakan pandangan mereka, termasuk bagaimana legacy ini dapat memengaruhi sejarah dan masyarakat. Niccolò Machiavelli misalnya, mengulas konsep kekuasaan dan kepemimpinan dalam karyanya “The Prince”. Meskipun tidak secara langsung membahas legacy, gagasannya tentang kebijakan politik dan kekuasaan memberikan pemahaman tentang bagaimana seorang pemimpin dapat membangun warisan politiknya.

Lain lagi dengan sosiolog Jerman, Max Weber. Ia membahas konsep kepemimpinan otoritatif dan kharismatik dalam karyanya. Pandangannya tentang bentuk-bentuk otoritas dan pengaruh pemimpin terhadap budaya dan masyarakat dapat membuka wawasan tentang bagaimana legacy politik terbentuk.

Baca juga :  Menguak The Economist

Sementara pemikir yang lebih kekinian, Francis Fukuyama membahas tentang perkembangan politik dan sejarah manusia, serta memberikan pemahaman tentang peran legacy dalam perkembangan masyarakat.

Pertanyaannya adalah mengapa legacy itu penting?

Well, jawabannya adalah legacy kerap dipandang sebagai ukuran keberhasilan seorang pemimpin politik. Pemimpin politik yang berhasil adalah mereka yang mampu menciptakan warisan yang positif bagi masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Legacy bukan hanya sekadar jejak sejarah, tetapi juga mencerminkan dampak positif yang dapat berlangsung jangka panjang.

Pasalnya legacy berkaitan dengan penciptaan fondasi yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang. Pemimpin politik yang mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik. Legacy semacam ini dapat menjadi fondasi bagi pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan upaya pembangunan tanpa harus memulai dari awal.

Dalam konteks Jokowi, program-program yang telah dicanangkan dalam 2 periode kepemimpinannya adalah warisan-warisan jangka panjang yang harus dipastikan berlanjut di kepemimpinan selanjutanya. Dengan demikian, sang presiden tentu akan menjatuhkan dukungan pada orang yang bisa memberikan jaminan tersebut.

Kemudian, legacy juga berkaitan dengan persoalan membangun kepercayaan dan reputasi baik. Pemimpin politik yang mementingkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya cenderung meninggalkan warisan positif. Kepercayaan masyarakat yang terbangun dari kebijakan yang adil dan transparan membantu menciptakan lingkungan politik yang stabil dan dapat diandalkan.

Ini penting karena legacy memotivasi dan menginspirasi generasi berikutnya. Pemimpin politik yang berhasil seringkali menjadi panutan bagi pemimpin muda dan generasi mendatang. Melalui legacy mereka, pemimpin politik dapat memotivasi masyarakat untuk terus berusaha mencapai tujuan besar dan menginspirasi generasi mendatang untuk meneruskan perjuangan pembangunan.

Pemimpin politik yang memahami pentingnya legacy memiliki orientasi jangka panjang, memandang setiap keputusan dan tindakan sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, legacy tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga warisan hidup yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

Nah, dalam konteks kandidat yang akan bertarung – dalam hal ini Ganjar – dukungan dari sosok seperti Jokowi sangat diperlukan. Bahkan, sangat mungkin endorsement dari Jokowi bisa menjadi jaminan kemenangan Ganjar.

Pasalnya, endorsement memiliki dampak yang signifikan terhadap citra dan kredibilitas mereka di mata pemilih. Endorsement politik memberikan validasi dan dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh atau kelompok yang telah memperoleh kepercayaan masyarakat. Dengan meraih dukungan dari pemimpin lain atau kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh, seorang calon dapat menarik perhatian lebih banyak pemilih.

Endorsement juga menciptakan efek domino di antara basis pendukung. Dukungan dari tokoh terkemuka cenderung memotivasi para pendukung mereka untuk mendukung pemimpin yang diendorse, menciptakan gelombang positif yang dapat membantu kampanye. Selain itu, pemimpin yang mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk membangun koalisi yang kuat dan merangkul berbagai kepentingan.

Baca juga :  Jersey Oranje Pengubur Luka Sejarah?

Dengan endorsement politik, pemimpin dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pendukung mereka, termasuk basis pemilih dan dana kampanye. Ini tidak hanya memperluas jangkauan kampanye tetapi juga meningkatkan kemungkinan sukses dalam kontes politik. Oleh karena itu, dalam dunia politik yang kompetitif, endorsement menjadi alat strategis yang membantu membangun momentum positif dan meningkatkan peluang kemenangan.

Hal-hal tersebutlah yang membuat penting bagi Ganjar untuk mengamankan endorsement dari Jokowi. Persoalannya tinggal akankah Jokowi berani menyatakan dukungan terbuka pada kandidat tertentu, atau masih memilih bermain aman di banyak kaki?

kampanye hitam hantui prabowo 01 1068x1068.jpg

Yang Mana “Kuda” Jokowi?

Bicara soal mendukung banyak kandidat sebetulnya sesuai dengan peribahasa “bertaruh pada dua kuda”. Peribahasa ini menggambarkan sikap bijak dalam menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian dan risiko. Frasa ini berasal dari dunia pacuan kuda, di mana seorang penjudi atau petaruh yang cerdas tidak hanya akan menempatkan taruhannya pada satu kuda saja, tetapi pada dua kuda sekaligus.

Pendekatan ini memberikan peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan. Dalam konteks kehidupan, peribahasa ini mengajarkan pentingnya memiliki rencana cadangan atau opsi alternatif. Hidup penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, dan bergantung pada satu pilihan saja dapat menjadi risiko besar. Dengan “bertaruh pada dua kuda,” seseorang mengadopsi sikap yang fleksibel dan siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Peribahasa ini juga mencerminkan konsep diversifikasi risiko, yang umumnya digunakan dalam konteks keuangan. Dalam investasi, misalnya, menempatkan seluruh modal pada satu instrumen keuangan dapat berisiko tinggi. Dengan mengalokasikan sumber daya pada beberapa aset atau pilihan, seseorang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang untuk sukses.

Dengan “bertaruh pada dua kuda,” seseorang tidak hanya mempersiapkan diri untuk kemungkinan terbaik tetapi juga melindungi diri dari kemungkinan terburuk. Ini adalah cerminan dari kebijaksanaan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada satu hal, melainkan untuk memahami dan memanfaatkan variasi dan keragaman dalam kehidupan. Dengan pendekatan ini, seseorang dapat lebih adaptif dan tangguh menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi.

Nah, pendekatan ini sangat bisa diaplikasikan di dunia politik. Dan selama beberapa bulan terakhir, Jokowi sepertinya menggunakan pendekatan ini. Ia bisa dianggap sebagai bagian integral dari PDIP dan Ganjar, namun kerap juga dipersepsikan lebih mendukung Prabowo. Bagi Jokowi, kedua sosok ini sama-sama bisa mengamankan legacy politiknya.

Pada akhirnya, apapun itu, semua keputusan tetap ada di Jokowi sendiri. Yang terpenting adalah jangan sampai endorsement politik mengaburkan intisari dari perumusan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Sebab, tanpa kebijakan yang dibuat dengan jujur dan penuh integritas, masyarakat yang makmur tidak akan terwujud.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.