HomeNalar PolitikRatna Sarumpaet dan Politik Penyesalan

Ratna Sarumpaet dan Politik Penyesalan

Setelah keluar dari penjara, Ratna Sarumpaet mengeluarkan pernyataan yang oleh beberapa pihak dapat dianggap memiliki tendensi untuk mengungkapkan penyesalannya karena telah bergabung ke dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi. Konteks penyesalan Ratna ini adalah apa yang disebut dengan politics of regret atau politik penyesalan.


PinterPolitik.com

Geger. Itulah istilah yang tepat dalam menggambarkan situasi politik nasional karena Ratna Sarumpaet dikabarkan telah dianiaya di Bandung selepas foto wajahnya yang penuh luka lebam bertebaran di internet pada 2 Oktober 2018 lalu.

Lebih geger lagi, sehari setelah kabar tersebut bergulir atau pada 3 Oktober 2018, mantan juru kampanye nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut justru melakukan konferensi pers untuk mengakui bahwa dirinya telah berbohong terkait penganiayaan yang disebut menimpanya. Pada kesempatan tersebut, ia lantas menyampaikan permintaan maaf terhadap berbagai pihak yang merasa dirugikan.

Namun, permintaan maaf tersebut sepertinya telah terlambat karena publik terlanjur geger dan merasa dibohongi. Singkat cerita, kasus tersebut tidak hanya telah menghancurkan karier politiknya, melainkan juga harus membuat Ratna mendekam dipenjara lagi setelah pernah mengalaminya pada Maret 1998 karena aktif menentang pemerintahan Soeharto.

Selepas keluar dari penjara pada 26 Desember 2019 lalu, menariknya Ratna memberikan pernyataan bahwa ia mungkin telah salah masuk ke dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut dapat dilihat beberapa pihak memiliki tendensi penyesalan.

Tendensi penyesalan ini semakin terasa karena alumnus Universitas Kristen Indonesia ini juga mengutarakan bahwa dirinya mungkin sedari awal tidak cocok masuk ke dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi.

Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari pernyataan Ratna yang dapat dianggap memiliki tendensi penyesalan ini?

Politik Penyesalan sebagai Mitos

Sebagian dari kita, mungkin akan melihat biasa perihal pernyataan Ratna yang mungkin mengungkapkan penyesalan tersebut. Mungkin kita juga hanya akan mengatakan itu tidak lebih dari pernyaatan seorang politisi yang telah menyadari bahwa karier politiknya telah selesai, ataupun karena sadar bahwa dirinya telah membohongi banyak orang.

Namun, pandangan biasa ini nyatanya tidak ditunjukkan oleh sosiolog asal Amerika Serikat (AS), Jeffrey K. Olick yang secara khusus menulis buku tentang politics of regret atau politik penyesalan. Menurut Olick, politik penyesalan atau dapat pula kita sebut dengan penyesalan kolektif adalah perasaan traumatik yang lahir dari ingatan kolektif akan kejahatan massa di masa lalu.

Apa yang membuat tulisan Olick menjadi menarik adalah, ia mampu untuk memberikan penjelasan mengapa penyesalan tersebut dapat terbentuk dan mengalami perubahan dari masa ke masa. Menurutnya, penyesalan kolektif tidak terbentuk begitu saja, melainkan itu adalah buah atas relasinya dengan kondisi sosial-budaya masyarakat saat ini.

Artinya adalah, dapat disederhanakan bahwa penyesalan politik masyarakat Jerman misalnya – Olick memberi contoh pada kasus Nazi – lahir karena memori masa lalu atas kejahatan massa – seperti holocaust atau genosida terhadap kaum Yahudi – yang kemudian berelasi dengan konsep-konsep humanitas saat ini, yaitu HAM. Ini yang disebut dengan hubungan antara memori dengan modernitas.

Dengan kata lain, makna ingatan atau memori atas sejarah disebut tidak bersifat tetap, melainkan maknanya akan bergantung atas kondisi sosial-budaya.

Mano Toth dalam tulisannya The Myth of the Politics of Regret, memberikan kritik sekaligus meradikalkan subjektivitas penafsiran atas politik penyesalan dalam tulisan Olick. Menariknya, Toth menggunakan isitlah yang begitu persuasif dalam menjelaskan perihal politik penyesalan dengan menyebutnya sebagai “mitos”.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa penggunaan Toth terkait istilah mitos, tidak dalam pengertian sehari-hari yang banyak diartikan sebagai cerita dewa-dewa ataupun cerita-cerita mistis. Akademisi dari Universitas Cambridge ini meminjam penjelasan Duncan Bell dalam mendefinisikan mitos yang ia maksud.

Mitos sendiri diartikan sebagai: “narasi yang sangat disederhanakan, yang mengartikan makna yang tetap dan koheren untuk peristiwa, kelompok orang, dan tempat tertentu, baik yang nyata ataupun imajiner. Narasi tersebut mudah untuk dipahami, dapat ditularkan, dan membantu membentuk atau mendukung visi-visi khusus tentang diri, masyarakat, dan dunia”.

Mitos yang dimaksud Toth tidak merujuk pada semacam khayalan belaka, melainkan pada suatu narasi yang telah mampu menjadi paradigma masyarakat dalam melihat identitasnya maupun dunia.

Berbeda dengan Olick yang berangkat dari kondisi historis riil, Toth justru mengkritik pandangan Olick dengan menyebutkan bagaimana mungkin ingatan kolektif semacam itu dimungkinkan terjadi. Menurutnya, seringkali ingatan tersebut diambil atau diterima begitu saja oleh masyarakat (taken for granted).

Ini tentu masuk akal, menimbang pada bagaimana mungkin seseorang yang lahir katakanlah pada tahun 1966 kemudian memiliki ingatan atas berbagai kejahatan massa yang dilakukan oleh Nazi sebelum tahun kelahirannya.

Konsekuensinya, penjabaran tersebut membantah pandangan normatif Olick yang menyebutkan pembentukan makna atas memori kolektif bukanlah dibentuk oleh politik, karena kondisi sosial-budaya mestilah dibentuk oleh atau secara politik.

Narasi politik itu, tidak hanya menjadi semacam kesadaran kolektif, melainkan juga akan menyerap di tiap-tiap individu sebagai unit penyusun kolektivitas tersebut.

Kasus paling kentara yang menunjukkan rasa bersalah dibentuk atas narasi politik adalah pada kasus mantan perwira tinggi Nazi, Adolf Eichmann yang merupakan salah satu perancang holocaust. Dalam persidangannya di Yerusalem pada 11 April 1996, Eichmann memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan bahwa ia sama sekali merasa tidak bersalah atas semua tuduhan karena menurutnya ia hanya melaksanakan perintah.

Pada kasus Eichmann tersebut, dengan jelas diperlihatkan bahwa makna kebenaran berasal dari narasi politik Nazi yang masih diyakininya dan bukannya narasi politik yang umum diyakini setelah era perang dunia kedua. Dengan kata lain, rasa bersalah pada hakikatnya berlaku sebagai mitos atau bergantung atas narasi politik apa yang diyakini.

Penyesalan Ratna dan Bias Otoritas

Setelah mengungkap bahwa perasaan bersalah dapat terbentuk bergantung atas narasi politik yang tengah terbangun. Ini kemudian dapat membantu kita dalam memahami mengapa Ratna justru memberikan pernyataan yang dapat dipahami sebagai penyesalan telah bergabung di tim Prabowo-Sandi.

Pertanyaan besar atas fenomena Ratna adalah, mungkinkah ia akan mengeluarkan pernyataan tersebut apabila Prabowo memenangkan Pilpres 2019 lalu?

Mengacu pada penjelasan Toth, boleh jadi pengakuan salah Ratna telah berelasi dengan narasi yang tengah terjadi di masyarakat. Toth menyimpulkan bahwa narasi tersebut mestilah dibuat atau dikuasi oleh mereka yang berkuasa, atau yang dapat kita sebut sebagai pemerintah yang berkuasa.

Akan tetapi, mengacu pada temuan psikologi empiris yang menyebutkan bahwa bias kognitif adalah hal yang inheren terjadi di dalam sistem berpikir manusia.

Pada kasus ini bias kognitif yang terjadi adalah bias otoritas atau authority bias, yakni individu cenderung memiliki tendensi untuk lebih mempercayai otoritas. Artinya adalah, fenomena yang menimpa Ratna tersebut pada dasarnya adalah perkara alamiah dalam diri manusia.

Bias ini sendiri juga yang turut melahirkan konsep-konsep sosial seperti organisasi, struktur jabatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di sisi lain, bias ini juga melahirkan tendensi untuk mempertahankan status quo.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami bahwa konteks pengakuan salah Ratna erat kaitannya dengan kondisi politik saat ini, yang mana dirinya berposisi sebagai oposisi pemerintah yang berkuasa. Namun, di luar semua penjelasan teoritis tersebut, tidak menutup kemungkin juga apabila Ratna mungkin hanya memang memberikan pernyataan terkait kesalahan masa lalunya. Terkait hal ini, tentu hanya Ratna yang mengetahuinya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Bukan Teruskan Jokowi, Prabowo Perlu Beda?

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto selalu sebut akan lanjutkan program-program Presiden Jokowi, Namun, haruskah demikian? Perlukah beda?

Mungkinkah Prabowo Tanpa Oposisi?

Peluang tak adanya oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sangat terbuka.Ini karena beberapa partai yang awalnya menjadi lawan Prabowo-Gibran, kini sudah mulai terang-terangan menyatakan siap menjadi bagian dari pemerintahan.

Alasan Ketergantungan Minyak Bumi Sulit Dihilangkan

Bahan bakar minyak (BBM) terus dikritisi keberadaannya karena ciptakan berbagai masalah, seperti polusi udara. Tapi, apakah mungkin dunia melepaskan ketergantungannya pada BBM?

Ada Kongkalikong Antara Iran dan Israel?

Kendati diisukan akan jadi perang besar, konflik antara Iran dan Israel justru semakin mereda. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Sangat Mungkin Jokowi & Anies Mendirikan Parpol?

Opsi mendirikan partai politik (parpol) menjadi relevan dan memiliki signifikansi tersendiri bagi karier politik Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi) pasca 2024. Akan tetapi, hal itu agaknya cukup mustahil untuk dilakukan saat berkaca pada kecenderungan situasi sosiopolitik saat ini.

Singapura ‘Ngeri-ngeri Sedap’ ke Prabowo?

Jokowi ajak Prabowo ketika bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong dan deputinya, Lawrence Wong. Mungkinkah 'ngeri-ngeri sedap' ke Prabowo?

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...