“Tetap sedekah walau dompet kayak kopyah…” ~Anonim
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]atanya, kisah cinta itu akan lebih menarik kalau dijalankan dengan proses tarik ulur, biar bikin penasaran dan makin cinta gitu. Hmmm, tapi terus-terusan ditarik ulur tanpa kejelasan status juga sama aja bodong. Malah terkadang bukannya merasa dicinta, malah merasa dimanfaatkan. Kamu gitu juga nggak?
Ngomong-ngomong, kelakuan gebetan aku akhir-akhir ini jadi mengingatkan aku dengan kelakukan pemerintah menjelang Pemilu. Gini loh…
Ku teringat dulu, tahun 2014 ketika baru ganti presiden, beberapa subsidi dikurangi. Pemerintah bilang pendapatan APBN rendah, subsidi jadi beban. Lebih baik subsidinya dialihkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat untuk kepentingan yang lebih besar.
Saat itu ku pikir kalau pemerintah memang memaksa rakyat biar nggak manja. Itu merupakan tanda cinta berupa pembelajaran soal kemandirian. Bahkan, tahun tersebut Presiden Joko Widodo menuai pujian atas komitmennya meningkatkan harga bahan bakar lebih dari 30% dalam upaya memotong US$ 8 miliar tagihan subsidi bahan bakar tahunan sebesar US$ 23 miliar. Ehh, tapi kenapa sekarang malah makin rajin sedekah subsidi?
Subsidi jangan subsidi, kalau hanya demi Pemilu.... Share on X13
Sekarang subsidi energi dinaikkan hampir 70% dari Rp 94,5 triliun (US$ 6,7 miliar) menjadi Rp 163,5 triliun (US$ 11,5 miliar). Memang sih harga minyak mentah sekarang lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi kan pemerintah juga punya kebijakan BBM satu harga.
Dengan kebijakan tersebut dibarengi dengan penurunan harga BBM non-subsidi apa iya masih bisa nutup? Pertamina apa kabar? Ngomong-ngomong kemarin ada tuntutan untuk menurunkan harga avtur loh. Hehehe.
Nggak cuma subsidi BBM, anggaran pengeluaran sosial juga naik dari tahun 2018, sebagian besar untuk program kesehatan nasional, kredit usaha kecil, dan program keluarga harapan. Nggak sekalian subsidi pesta resepsi pernikahan nih?
Kalau kata John Mcbeth, dalam tulisannya berjudul Fuel Price Drive Indonesia’s Election di Asia Times, meskipun tidak ada permintaan publik atas penurunan harga bahan bakar, masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap subsidi sebagai hak mereka, nggak peduli dengan kondisi ekonomi global. Sedangkan pemerintah selalu melihat subsidi bukan sebagai beban keuangan, melainkan sebagai kewajiban sosial. Cocok!
Tapi ngeri juga ya kalau mental rakyat kita terus-terusan dicekoki dengan subsidi. Bukan apa-apa, takutnya mental manja yang terus melekat bisa terus dimanfaatkan pemegang kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Hiiii, ku tak relaaa… (F41)
