Data tingkat konsumsi nasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional tidak dirasakan oleh banyak kelompok miskin. Hal serupa juga terjadi pada kelompok kaya yang juga pertumbuhan tingkat konsumsinya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di era Jokowi, tingkat konsumsi justru lebih banyak dilakukan oleh kelas menengah yang pada tahun 2017 lalu menguasai 43 persen konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Baik atau buruk?
PinterPolitik.com
“Upper classes are a nation’s past; the middle class is its future”.
:: Ayn Rand (1905-1982), filsuf dan penulis ::
[dropcap]P[/dropcap]ada 12 Februari 2019 lalu, pasangan filantropi sekaligus orang terkaya kedua di dunia saat ini, Bill dan Melinda Gates mengeluarkan Annual Letter 2019 – semacam surat terbuka tahunan yang berisi konsen dan pendapat keduanya terkait apa yang menjadi persoalan-persoalan penting yang harus dihadapi masyarakat dunia dan solusi apa yang mereka tawarkan.
Dalam sebuah kesempatan, keduanya diundang oleh host talk show kondang, Stephen Colbert untuk membicarakan surat tersebut, juga mendiskusikan persoalan-persoalan penting yang akan dihadapi oleh dunia.
Apa yang terjadi saat ini membuktikan bahwa sangat mungkin program-program kesejahteraan di era Jokowi tidak tepat sasaran. Click To TweetStephen menanyakan pendapat mereka terkait anggapan banyak orang bahwa seharusnya miliarder seperti mereka tidak pernah ada dan merupakan bukti kegagalan sistem kapitalisme (the failure of capitalism). Ia menyebut apa yang terjadi saat ini adalah konteks pemusatan kekayaan pada beberapa orang saja yang kemudian melahirkan ketimpangan ekonomi.
Bill Gates menjawab pertanyaan tersebut dan menawarkan solusi reformasi perpajakan dengan menarik pajak penghasilan yang lebih besar dari para miliarder. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi cara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan publik yang tepat dan menjamin lebih banyak orang miskin punya akses terhadap ekonomi.
Perbincangan tersebut menjadi menarik karena punya relevansi dengan apa yang terjadi di Indonesia, bukan dalam konteks kebijakan pajak saja, tetapi pada bagaimana pemerintah mengelola kebijakan yang mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan mengeluarkan lebih banyak orang dari garis kemiskinan.
Pasalnya, pasca debat kedua Pilpres 2019 beberapa hari lalu, banyak pertanyaan yang masih mengemuka di publik, utamanya terkait pembangunan ekonomi di era kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Isu-isu kesenjangan sosial-ekonomi merupakan topik yang paling sering dibahas terkait seberapa besar pemerintahan yang sekarang berkuasa, telah berkontribusi pada upaya mengatasi ketimpangan dan mengimbangi the failure of capitalism itu.
Walaupun program-program sosial baru akan dibahas di debat ketiga antara cawapres dari masing-masing kubu pada pertengahan Maret mendatang, namun isu-isu kesenjangan sosial telah menjadi topik yang terus disinggung.
Sebuah tulisan di East Asia Forum misalnya, membahas bagaimana konteks pembangunan ekonomi di era Jokowi justru punya kecenderungan menguntungkan kelas menengah saja, dan tidak mampu dinikmati oleh lapisan terbawah dari masyarakat alias kelompok miskin.
Tulisan yang dibuat oleh Asep Suryahadi dan Ridho Al Izzati dari SMERU Institute itu menggambarkan bagaimana program-program sosial belum mampu membawa dampak signifikan bagi pemerataan kesejahteraan, terutama terhadap 25,95 juta penduduk miskin.
Keduanya menyoroti perbandingan persentase tingkat konsumsi kelompok miskin yang jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu menunjukkan bahwa kelompok-kelompok miskin mengalami eksklusi – terpinggirkan – dari pembangunan ekonomi dan tidak menikmati kemajuan yang dirasakan masyarakat secara umum.
Sebetulnya, jika diperhatikan secara seksama, era kekuasaan Jokowi cukup berhasil mengurangi jarak ekonomi karena konsumsi kelas menengah yang tinggi dan setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sementara pada saat yang sama konsumsi kelompok kaya juga menurun.
Sebagai catatan, Bank Dunia menyebut satu dari lima orang Indonesia saat ini berada di kelompok kelas menengah dan kelompok yang berjumlah sekitar 52 juta jiwa tersebut diperkirakan menguasai 43 persen konsumsi rumah tangga nasional.
Konteks ini menurut Suryahadi dan Al Izzati lebih baik jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya, di mana tingkat konsumsi di kelompok yang kaya jauh lebih tinggi dibandingkan dua kelas yang lain.
Sekalipun demikian, keduanya tetap menyoroti program-program pendampiangan sosial (social assistance) di era Jokowi yang secara besaran justru lebih rendah dibanding negara-negara berpendapatan menengah rendah (lower middle). Di Indonesia angkanya hanya menyentuh 0,7 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP), berbanding rata-rata 1,5 persen di negara-negara lower middle income.
Tentu pertanyaannya adalah apakah hal ini baik atau buruk?
Tengah-tengah Yang Kaya dan Miskin
Sejak Pilpres 2014, isu ketimpangan sosial telah menjadi salah satu konsen isu kampanye politik Jokowi. Revolusi Mental yang berisi sekitar 31 poin strategis yang ditawarkan kala itu, sekitar 19 di antaranya spesifik berbicara tentang ekonomi dan kesejahteraan yang memang diarahkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
Walaupun demikian, program-program riilnya belum mampu memberdayakan kelompok-kelompok miskin secara tepat sasaran. Program-program kesejahteraan Jokowi, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS), memang mengalami ekspansi yang besar.
Namun, jumlah tersebut dianggap belum mampu untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang mampu, apalagi jika melihat persentasenya terhadap GDP yang jauh lebih rendah dibanding negara-negara lower middle income lain.
Pemerintahan Jokowi juga meningkatkan besaran dana desa di setiap tahunnya. Untuk tahun 2019 jumlahnya mencapai Rp 73 triliun jika ditambah dengan Rp 3 triliun dana kelurahan. Program-program ini tentu saja bagus dalam visi pemerataan ekonomi nasional.
Sekalipun demikian, nyatanya sekitar 70 persen dari dana yang diterima setiap desa dialokasikan untuk pembangunan di sektor infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan-jalan desa. Hanya sedikit dari anggaran itu yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, misalnya untuk pelatihan dan fasilitas pertanian serta peternakan.
Seperti disinggung sebelumnya, memang konteks pembangunan ekonomi di era Jokowi lebih banyak dirasakan oleh kelas menengah dan tentu saja hal ini menjadi ironi sebab program-program ekonomi Jokowi diarahkan awalnya untuk memberdayakan kelompok-kelompok miskin.
Lalu, siapakah kelompok kelas menengah ini?
Ada banyak versi klasifikasi untuk menentukan di titik penghasilan mana kelompok ini berada. Di Indonesia sendiri kelompok miskin adalah mereka yang yang penghasilannya di bawah Rp 401.220 per kapita per bulan. Jumlah tersebut adalah yang dipatok oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan 2018 lalu.
Lalu, apakah yang ada di atas garis tersebut bisa disebut kelas menengah? Belum tentu juga.
Pasalnya hal ini bergantung pada rata-rata pendapatan rumah tangga secara keseluruhan (median household income) di Indonesia – yang tentu saja berbeda dibanding negara lain – dan dihitung setiap tahunnya. Pada tahun 2017, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia adalah US$ 3.540 (Rp 49,8 juta) per tahun atau sekitar Rp 4,1 juta per bulan.
Jika menggunakan ukuran yang dibuat Pew Research Center yang menyebut bahwa kelompok kelas menengah adalah mereka yang pendapatannya antara dua pertiga sampai dua kali lipat median household income, maka kelas menengah Indonesia adalah yang pendapatannya antara Rp 2,7 juta sampai Rp 8,2 juta per bulan.
Kelas menengah ini juga masih bisa dikategorisasi lagi, mulai dari upper middle class yang umumnya diisi orang-orang yang berpendidikan, digaji dengan baik, dan bagian dari white-collar workers atau pekerja kantoran dengan keahlian khusus. Lalu ada lower middle class yang ada di bagian tengah kelompok ini, dan yang terakhir adalah kelompok bottom middle class yang umumnya berisi kelas pekerja kasar, seperti buruh atau blue-collar workers.
Pertanyaannya adalah mengapa kelompok ini justru yang paling banyak menikmati pembangunan di era Jokowi?
Sangat mungkin fenomena ini terjadi karena kemudahan akses ekonomi justru paling dirasakan oleh kelas sosial ini. Digitalisasi pasar, akses perbankan yang makin mudah, serta perubahan gaya hidup yang mulai marambat ke kelas menengah, membuat tingkat konsumsi di kelas ini menjadi yang paling tinggi. Hal ini yang kemudian membuat istilah “Republik Kelas Menangah” juga mulai muncul dan kerap terdengar di berbagai kesempatan.
Jokowi Gagal?
Bank Dunia memang pernah menyebut bahwa masa depan Indonesia terletak di tangan kelompok kelas menengahnya. Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves dalam salah satu pernyataannya di tahun 2017 menyebutkan bahwa kelas menengah Indonesia menjadi kunci untuk membuka potensi Indonesia.
Walaupun demikian, tetap saja persoalan pemberdayaan kelompok miskin harus mendapatkan tempat utama.
Selain itu, masih ada gap yang besar di antara batas miskin dengan penghasilan Rp 401 ribu per bulan yang ditetapkan BPS, dengan mereka-mereka yang berpenghasilan Rp 2,7 juta per bulan yang menjadi batas bawah kelompok kelas menengah. Kategori ini juga jumlahnya tentu tidak sedikit dan harus pula mendapatkan perhatiannya.
Yang jelas, program-program pendampingan sosial harus mengarah pada konsep kesejahteraan positif seperti yang pernah diungkapkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens.
Dalam pembahasan tentang konsep The Third Way atau Politik Jalan Ketiga, Giddens memang menawarkan konsepsi pemberdayaan kelompok-kelompok yang “kurang beruntung” secara ekonomi dengan membuka akses-akses mereka ke lapangan pekerjaan.
Artinya, social assistance atau dana-dana sosial yang dianggarkan pemerintah harus diarahkan bukan hanya untuk membantu kelompok miskin ini memenuhi kebutuhan hidupnya saja, tetapi digunakan untuk memberdayakan dan mengeluarkan mereka dari status kelas sosial tersebut.
Pada akhirnya, pengentasan ketimpangan ekonomi sebagai akibat dari kapitalisme memang menjadi pekerjaan yang besar dan butuh kebijakan yang tepat sasaran. Apa yang terjadi saat ini membuktikan bahwa sangat mungkin program-program kesejahteraan di era Jokowi tidak tepat sasaran.
Yang jelas, Bill dan Melinda Gates sudah memberi contoh bagaimana seharusnya kebijakan publik pemerintah diarahkan.
“We are trying to give it away faster”, demikian kata Bill menyebut keinginan keduanya untuk keluar dari status orang terkaya di dunia dan berkontribusi pada pemberantasan kemiskinan.
Pertanyaannya adalah apakah pemerintahan Jokowi punya visi yang serupa? Menarik untuk ditunggu debat antara Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno terkait persoalan ini. (S13)
