“PSI yang saya lihat sedang berjuang keras menjadi unicorn dalam dunia kepartaian Indonesia, di Tanah Air kita. Modalnya adalah semangat dan kerja keras,” Jokowi
PinterPolitik.com
[dropcap]U[/dropcap]nicorn boleh jadi tidak terlalu familiar bagi beberapa masyarakat Indonesia. Wajar memang, unicorn adalah hewan mitos yang lebih banyak hadir dalam cerita-cerita masyarakat Barat. Kuda bertanduk ini kerap menjadi impian dari banyak anak yang menggemari cerita sebelum tidur. Meski terkenal sebagai tokoh mitos, kata unicorn belakangan banyak digunakan untuk urusan lain.
Kata unicorn misalnya banyak digunakan untuk perkara ekonomi dan finansial. Belakangan misalnya, marak pembicaraan soal perusahaan startup dan rintisan yang memperebutkan status sebagai perusahaan startup unicorn. Beberapa perusahaan Indonesia disebutkan telah mencapai status ini.
Ternyata, kata unicorn juga kini masuk dalam ranah politik. Dalam peringatan ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut partai pendatang baru tersebut bisa menjadi unicorn bagi politik Indonesia.
Bagi perusahaan rintisan capaian untuk menjadi unicorn adalah hal yang sangat langka dan tergolong sangat diimpikan. Akan tetapi, dalam konteks politik, istilah ini bukanlah sesuatu yang sangat familiar. Lantas, apakah yang dimaskud dengan unicorn dalam politik? Lalu, bisakah PSI mencapai tingkatan tersebut?
Merambah Politik
Dalam dunia startup, istilah unicorn kerap digunakan untuk menyebut sebuah perusahaan yang telah berhasil melewati valuasi sebesar 1 miliar dolar AS. Istilah unicorn digunakan karena untuk mencapai kondisi tersebut adalah hal yang tidak mudah dan dapat dikatakan langka, sebagaimana mencari seekor unicorn.
Selain terkait dengan kelangkaan, istilah unicorn juga sedikit banyak terkait dengan daya yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Sebuah perusahaan yang mendapat predikat unicorn diharapkan bisa melakukan transformasi dalam norma-norma finansial dan budaya.
Sementara itu, dalam dunia politik, istilah semacam itu tergolong tidak terlalu sering digunakan banyak orang. Jokowi boleh menjadi satu dari sedikit orang yang menggunakan istilah tersebut dalam perkara politik meski referensinya masih amat terkait dengan dunia bisnis.
PSI itu Unicorn di politik Indonesia, kata Pak @jokowi #Festival11PSI pic.twitter.com/bmiNoCdRRV
— #PSInomor11 (@psi_id) November 11, 2018
Jokowi menyebut bahwa PSI sebagai partai muda telah menghadirkan banyak inovasi. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa partai tersebut dibangun oleh anak muda kreatif yang penuh akuntabilitas. Menurutnya, sebagai partai muda, PSI harus berani mengambil lompatan agar bisa menjadi unicorn.
Secara khusus, selain Jokowi, unicorn dalam urusan politik pernah diungkapkan oleh peraih nobel ekonomi Paul Krugman. Dalam sebuah artikel yang ia tulis untuk The New York Times, Krugman menggambarkan bahwa banyak politisi – saat itu ia membicarakan Partai Demokrat AS – yang tidak melakukan banyak perubahan besar atau ia sebut sebagai magical unicorn.
Krugman menyebutkan alasan mengapa para politisi enggan mengambil langkah tersebut. Yang pertama adalah adanya realisme dalam derajat tertentu. Krugman menyebut bahwa program yang dapat diimplementasikan cenderung akan lebih mudah digunakan, sementara itu, program yang sifatnya revolusioner tidak akan bernasib serupa.
Alasan lain yang ia sebutkan adalah untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan dorongan ekonomi dan juga keajaiban politik. Hal ini tergolong tidak terhindarkan karena program yang tergolong idealis, secara alamiah akan menghabiskan dana yang cukup besar.
Terlihat bahwa dalam konteks magical unicorn yang digunakan Krugman, ada penekanan pada perubahan yang bisa dihasilkan. Konteks kebijakan atau program yang berbeda dan revolusioner menjadi salah satu prasyarat
Terima kasih atas dukungan semua pihak untuk penyelenggaraan #Festival11PSI
Kado terindah dari big bro @jokowi. Beliau bilang, PSI Unicorn Dunia Politik Indonesia.https://t.co/cbuEN75YMt
— #GenerasiOptimis (@AntoniRaja) November 11, 2018
Di luar itu, ada pula penggunaan istilah unicorn dalam konteks yang lain. Istilah ini dikaitkan oleh James Pethokoukis dengan pendapat Greg Ferenstein yang mengobservasi pola ideologi politik para penemu startup teknologi. Ferenstein menemukan bahwa ada indikasi bahwa para penemu tersebut memiliki ideologi yang mengarah pada libertarianisme yang ada di dalam Partai Demokrat AS.
Para penemu tersebut menganggap bahwa negara adalah investor di dalam masyarakat, alih-alih pelindung dari kapitalisme. Mereka ingin agar pemerintah lebih banyak mendanai pendidikan, mendorong kewarganegaraan lebih jauh, mengejar ikatan perdagangan internasional, dan membuka perbatasan untuk imigran. Secara umum, ada kolaborasi antara obsesi meritokrasi dari libertarianisme dan kolektivitas dari liberalisme.
Partai Langka?
Meski tidak sama persis antara istilah unicorn untuk politik dan bisnis, akan tetapi, ada satu benang merah yang dapat diambil dari kedua hal tersebut. Kelangkaan atau rarity merupakan satu hal yang sama yang dapat ditemui dari dua dunia yang berbeda tersebut.
Pada titik ini, perlu dipertanyakan, apakah PSI sudah tergolong ke dalam partai yang memenuhi syarat kelangkaan? Jika melihat kondisi yang terjadi saat ini, sulit untuk melihat bahwa PSI adalah partai yang benar-benar langka dan benar-benar berbeda dari kebanyakan partai dalam politik Indonesia.
PSI jadi unicorn? Memangnya Partai Startup Indonesia? Click To TweetJika merujuk pada unicorn yang digunakan oleh Pethokoukis, belum ada penjabaran yang jelas dari bagaimana PSI memiliki kesesuaian dengan istilah tersebut. Dari segi ideologi misalnya, sulit untuk mengatakan PSI dekat dengan libertarianisme dan berbeda dengan partai-partai lainnya.
Meski begitu, beberapa pegiat dunia teknologi dan startup memang diketahui mendukung partai ini dan bahkan ada yang menjadi caleg. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa sedikit banyak, partai ini tengah berusaha untuk menjadi partai unicorn seperti faksi Democratic unicorn yang disebutkan oleh Pethokoukis.
Perlu diakui, PSI memiliki sejumlah platform terkait hal-hal yang disebutkan oleh Ferenstein. Partai ini memiliki sejumlah penekanan untuk perkara pendidikan, kewarganegaraan, maupun perdagangan internasional. Secara khusus, partai ini juga memasukkan perkara meritokrasi ke dalam platform kebijakan mereka.
Meski begitu, jika merujuk pada Krugman, PSI memiliki tantangan untuk mewujudkan magical unicorn. Sebagai partai baru, PSI harus mampu melepaskan diri dari realisme dan juga berharap adanya dorongan ekonomi atau keajaiban politik. Hal ini diperlukan agar kebijakan revolusioner dapat dihadirkan sehingga mereka menjadi partai langka yang dibutuhkan oleh negeri ini.
PSI dalam kadar tertentu mulai terlihat pragmatis, sebagaimana sebagian besar partai politik. Jika sesuatu yang revolusioner adalah syarat menjadi unicorn, PSI dalam kadar tertentu justru pro terhadap hal-hal yang berkaitan dengan status quo.
Dalam perkara sawit beberapa waktu lalu misalnya, sulit bagi masyarakat bisa menerima sikap PSI yang pro terhadap industri sawit. Bagaimanapun, sebagian besar kelompok yang untung dari industri tersebut merupakan korporasi besar alih-alih masyarakat luas.
Hal serupa berlaku pada urusan UU Ormas. Alih-alih bersikap revolusioner, mereka justru memilih berpihak pada kebijakan pemerintah. Padahal, UU ini sendiri bertentangan dengan semangat kewarganegaraan yang menjadi ciri partai unicorn yang disebut Pethokoukis.
Jika Krugman menyebutkan tentang realisme, PSI tampaknya juga masih terjebak dengan hal itu. Dalam kasus LGBT misalnya, partai ini justru bersikap realistis dengan mengecam peningkatan angka LGBT di kota Depok. Padahal, jika benar partai ini unicorn, idealnya mereka harus bisa keluar dari realisme tersebut.
Sejauh ini, jalan mereka untuk menjadi partai unicorn dapat dikatakan masih jauh. Pada titik inilah, keseriusan PSI untuk menjadi partai unicorn diuji. Apakah benar mereka mampu menjadi sosok unicorn yang langka atau justru menjadi partai yang sama seperti kebanyakan lainnya. Sejauh ini, mereka mungkin terlihat menarik untuk para kelas menengah pegiat startup. Akan tetapi, untuk menjadi partai yang langka, mereka butuh kebijakan revolusioner. (H33)
