HomeBelajar PolitikPuteri PM Pakistan Terlibat Skandal Panama Papers

Puteri PM Pakistan Terlibat Skandal Panama Papers

Kecil Besar

Nama Safdar terdaftar sebagai penerima benefit di Nescoll Limited, sebuah perusahaan luar negeri yang terdaftar di British Virgin Islands. Kakaknya Hussain Nawaz Sharif terdaftar sebagai penandatangan.


pinterpolitik.comKamis, 26 Januari 2017.

JAKARTA – Sebuah bocoran dokumen diposting oleh Süddeutsche Zeitung, sebuah harian di Jerman, di akun Twitter-nya menyebutkan bahwa Maryam Safdar, putri Perdana Menteri (PM) Pakistan Nawaz Sharif, terlibat dalam skandal Panama Papers. Dugaan keterlibatan wanita bernama asli Maryam Nawaz Sharif ini sudah berhembus sejak pertengahan tahun 2016. Namun, bocoran dokumen terbaru membuktikan secara jelas keterlibatannya dalam skandal ini.

Bocoran dokumen yang diposting Süddeutsche Zeitung tentang keterlibatan Maryam Safdar (Foto: twitter)

Harian Jerman tersebut menerima bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca, menyebutkan nama Maryam Safdar ada di Minerva Financial Services, perusahaan cangkang yang ada di luar negeri.

Kantor berita Al Jazeera menelusuri basis data dari konsorsium Internasional of Investigative Journalists (ICIJ) – sebuah lembaga non-profit dari Amerika Serikat, mencakup 11,5 juta dokumen. Hasilnya, rincian dokumen mengenai Safdar ditemukan.

Nama Safdar terdaftar sebagai penerima benefit di Nescoll Limited, sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Islands. Kakaknya Hussain Nawaz Sharif terdaftar sebagai penandatangan.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa anak-anak PM Pakistan tersebut, baik Maryam, Hasan dan Husain memiliki setidaknya tiga perusahaan holding yang terdaftar di British Virgin Islands.

Menurut ICIJ, perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam pembelian properti dan hipotek dengan nilai sekurang-kurangnya U$ 13,8 juta di Inggris. Salah satu perusahaan holding tersebut  juga membeli saham di perusahaan lain yang berbasis di Liberia dengan nilai sebesar U$ 11,2 juta pada bulan Agustus 2007.

Memiliki perusahaan di luar negeri memang tidak dilarang di Pakistan. Namun demikian, sumber dana perusahaan-perusahaan tersebutlah yang dipertanyakan. Politisi oposisi menuduh dana yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan tersebut adalah yang diperoleh melalui praktik korupsi selama dua periode kekuasaan PM Sharif pada tahun 1990-an.

Tuduhan korupsi terhadap keluarga Sharif sedang menjadi masalah serius di Pakistan dan telah dibawa ke pengadilan.

Perdana Menteri Sharif mengatakan kepada pengadilan dalam keterangan tertulis tahun lalu bahwa kebocoran itu tidak menunjukan bukti apa-apa terhadap dirinya karena anak-anaknya tidak lagi menjadi tanggungannya.

Sharif mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki perusahaan di luar negeri. Ia juga mengklaim bahwa dirinya telah membayar pajak dan menyatakan semua asetnya pada 2013.

Dokumen Panama Papers sebelumnya mengungkapkan bagaimana Mossack Fonseca, sebuah firma hukum,  diduga membantu para pemimpin dan mantan pemimpin dunia, pengusaha, pelanggar hukum, selebriti dan bintang olahraga untuk menghindari pajak melalui perusahaan anonim yang dimiliki dengan rekening di luar negeri. (Al-J/S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.