HomeDuniaTrump Diminta Hapus Akun Twitter

Trump Diminta Hapus Akun Twitter

Kecil Besar

Hasil jajak pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa lebih dari 60 persen masyarakat AS meminta penghapusan akun tersebut secepatnya harus dilakukan. Mayoritas dari mereka yang ingin akun @RealDonaldTrump ditutup adalah orang-orang berusia antara 18-34 tahun.


pinterpolitik.comKamis, 12 Januari 2017.

WASHINGTON – Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Universitas Quinnipiac, Connecticut menunjukkan keinginan warga Amerika Serikat (AS) pada Presiden terpilih Donald J. Trump untuk menghapus akun twitternya. Selama ini, Trump kerap menulis berbagai komentar yang terkadang kontroversial dan di antaranya bermaksud untuk menyerang lawan-lawan politiknya.

Hasil jajak pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa lebih dari 60 persen masyarakat AS meminta penghapusan akun tersebut secepatnya harus dilakukan. Mayoritas dari mereka yang ingin akun @RealDonaldTrump ditutup adalah orang-orang berusia antara 18-34 tahun.

Sisa warga yang mengikuti survei hanya menginginkan agar Trump memperbaiki kata-katanya di hadapan publik. Harapan mereka adalah, setelah ia resmi menjabat sebagai Presiden AS tutur bahasa pria berusia 70 itu jauh lebih baik.

Selama beberapa tahun, Trump menggunakan twitter untuk mempromosikan kepentingan bisnis dan mengungkapkan opini politiknya.  Selama ini, akun pribadi Trump telah membuat sekitar 34 ribu kicauan di Twitter. Trump adalah salah satu pengguna aktif media tersebut.

“Saya benar-benar memiliki sebuah koran sendiri di akun Twitter ini. Saat seseorang menyerang saya, saya juga akan bisa menyerang kembali mereka,” ujar Trump dilansir The Independent.

Sebelumnya Trump memang pernah berjanji untuk menjaga isi dari akun Twitter miliknya bila terpilih sebagai presiden AS. Terdapat isi cuitan yang ia tulis dalam beberapa waktu terakhir yang cukup menyita perhatian seperti membahas masalah Cina, aktor Arnond Schwarzenegger, serta aktris Meryl Streep.

Tiongkok adalah negara yang mengemukakan pendapatnya bahwa Trump harus berhati-hati menggunakan akun twitter pribadinya.

Baca juga :  Hormuz, dan Pena yang Berpindah Tangan

“Obsesi dengan diplomasi Twitter tidak diinginkan,” kata sebuah komentar di situs kantor berita Xinhua, Tiongkok. Komentator itu mengatakan bahwa diplomasi bukan permainan anak-anak. Dia juga mengutip pernyataan mantan Sekretaris AS, Madeleine Albright yang mengatakan bahwa Twitter tidak bisa menjadi alat untuk kebijakan luar negeri.

Di lain tempat, pemerintah Korea Selatan bahkan menunjuk pegawai khusus untuk meneliti, mengawasi dan membaca cuitan-cuitan Trump di akun twitternya. Otoritas Korea Selatan kesulitan untuk membaca arah kebijakan politik Trump dan menyatakan diri sebagai bukan bagian dari kelompok yang familiar dengan apa yang ditulis Trump di twitter. Hal ini tentu menarik untuk dilihat, bagaimana Trump menggunakan twitter sebagai bagian dari diplomasi dan kebijakan politik luar negerinya.

Nantinya setelah dilantik, Trump juga akan mengelola akun resmi presiden AS @POTUS. Selama delapan tahun terakhir, akun ini digunakan oleh Presiden Barack Obama. Lebih dari 300 kicauan dalam jejaring sosial itu akan dihapus bersih terhitung 20 Januari mendatang. (Telegraph/Rakyatku/S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.