Sebelum ke depan Istana, masa akan terlebih dahulu berkumpul di kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat.
pinterpolitik.com – Kamis, 12 Januari 2017.
JAKARTA – Sebagai bentuk protes terhadap keadaan ekonomi yang sedang timpang, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di 19 titik di wilayah se-Indonesia. Demonstrasi tersebut juga akan dilaksanakan di DKI Jakarta hari ini. Rencananya, BEM akan berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Mereka akan menyampaikan tuntutannya ke Presiden Jokowi.
“Betul akan ada aksi dari BEM SI di depan Istana Negara hari ini,” ucap Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Suyatno, saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Selain BEM, massa dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) juga akan demo. Oleh karena itu, perlu pengamanan ekstra terhadap aksi tersebut.
Sebelum ke depan Istana, masa akan terlebih dahulu berkumpul di kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat.
“Total ada 5.828 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi hari ini,” kata Suyatno.
Namun demikian, Polres Metro Jaya belum melakukan upaya penerapan rekayasa lalu lintas. Hal itu tergantung situasi di lapangan.
Saat ini, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas, yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah berdatangan ke titik kumpul aksi.
BEM se-Jabodetabek berkumpul di kawasan Patung Kuda Indosat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).
Berdasarkan pantauan di lapangan, dalam aksi yang dinamakan “Aksi Bela Rakyat 121” itu, jumlah mahasiswa yang sudah hadir di Patung Kuda diperkirakan mencapai ratusan orang.
Dalam aksi mereka hari ini, ada lima tuntutan yang akan mereka sampaikan ke pemerintah, yaitu:
1.Menolak dengan tegas PP No.60 Tahun 2016 dan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk mencabut PP tersebut.
2.Menuntut Presiden Jokowi-JK untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.
3.Mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling cuci tangan dengan kebijakan yang dibuatnya.
4.Menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialisasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan.
5.Menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA. (liputan6/S13)
