HomeCelotehPemerintah Pusat Remehkan Anies?

Pemerintah Pusat Remehkan Anies?

Kecil Besar

Gubernur Anies Baswedan menyebut pihaknya sebetulnya telah jauh-jauh hari mengantisipasi Covid-19. Dalam wawancaranya bersama Deddy Corbuzier, Anies bahkan menuturkan bahwa sejak Januari 2020 ia telah mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi dampak Covid-19. Apa dinyana, jajaran kabinet pemerintahan pusat malah membercandakan dan tak menganggap serius isu virus tersebut.


PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang kini jadi salah satu sosok yang paling ditunggu langkah-langkah dan kebijakannya menangani Covid-19. Dari semua pejabat publik yang diminta menanggapi isu ini sejak awal tahun 2020 lalu, Anies boleh jadi menjadi salah satu yang paling serius.

Doi menyebut pernah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait, termasuk dengan pihak Imigrasi di akhir Januari 2020, untuk meminta data terkait warga negara asing yang datang dari Tiongkok. Doi juga yang paling pertama membentuk tim khusus untuk penanganan Covid-19.

Bukannya gimana-gimana ya, kalau dibandingkan dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang masih suka bercandain Covid-19, Anies emang jauh lebih serius. Bahkan doi juga bilang langsung mendata kesiapan Intensive Care Unit (ICU) di rumah sakit milik pemerintah daerah yang ada di Jakarta.

Bahkan sempat tuh saat Anies bilang sudah ada pasien yang positif, tapi dibantah oleh Menkes Terawan. Belakangan emang diumumkan oleh Presiden Jokowi kalau benar ada pasien yang positif.

Saat ini mayoritas kasus Covid-19 terjadi di Jakarta. Artinya, sebagai kepala daerah, Anies punya pekerjaan rumah yang besar untuk mengatasi persoalan ini.

Terlepas dari banyak yang mengkritik dan bahkan ada juga yang menyebut doi mencari panggung, harus diakui dalam kebijakan terkait virus berbahaya ini, Anies mengambil langkah yang jauh lebih maju dibandingkan jajaran pemerintah yang lain.

Baca juga :  Jokowi: Saya akan Lawan! Part 2

Mungkin apa yang dilakukan oleh Anies inilah yang jadi inspirasi bagi kepala daerah di wilayah lain untuk lebih tegas dan mengambil kebijakan yang serius untuk menghadapi penyebaran Covid-19. Seperti diberitakan, beberapa kepala daerah emang “mengabaikan” seruan Presiden Jokowi dan mengambil kebijakan local lockdown di wilayahnya.

Tegal, Solo, Papua, Maluku dan Bali adalah beberapa daerah yang menerapkan lockdown dengan skala yang berbeda-beda. Pemerintah daerah lain juga mulai mengeluarkan imbauan tegas, misalnya yang meminta masyarakat dari Jakarta untuk tidak mudik ke daerah.

Kebijakan-kebijakan di daerah ini memang menunjukkan karut-marutnya penanganan pemerintah pusat terhadap persoalan Covid-19.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Zuliansyah bilang bahwa pemerintah pusat nggak punya parameter kebijakan dan gambaran utuh terkait detail ihwal pemutusan rantai Covid-19 di masyarakat. Makanya, nggak heran kalau sampai karut marut kayak gitu.

Yang jelas, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ada kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat ketika meremehkan Covid-19. Ada kesalahan besar pula ketika meremehkan apa yang dibuat oleh Anies Baswedan.

Harapannya kita bisa cepat belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Sebab, keberhasilan atau kegagalan penanganan Covid-19 akan jadi catatan sejarah kepemimpinan di republik ini. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

Sandi Galau Jokowi Makin Sakti

“Berikan tubuhmu sebanyak mungkin nutrisi supaya kuat, sehat dan bertenaga. Jika tubuh sudah kuat, sehat dan bertenaga, maka silahkan lanjutkan perlawanannya.” PinterPolitk.com Sandiaga Salahuddin Uno menyambut...

Masa Suram Budiman Sudjatmiko dkk.

“Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta,” – Iwan Fals, Bongkar Pinterpolitik.com Mahasiswa bergerak. Ribuan mahasiswa  di seluruh penjuru negeri...

Pemerintah ‘Paksa’ Minum Air Kotor?

“Air berkata kepada yang kotor, ‘Kemarilah.’ Maka yang kotor akan berkata, ‘Aku sungguh malu.’  Air berkata, ‘Bagaimana malumu akan dapat dibersihkan tanpa aku?” ~...

Anak STM Mendemo “Anak TK”

“Keterangan saya tidak begitu dipahami, karena memang enggak jelas bedanya antara DPR dan Taman Kanak-Kanak,” – Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 Pinterpolitik.com Awas, awas, anak STM...

Menyoal RUU Masyarakat Hukum Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi salah satu rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas DPR. Meski begitu, lambatnya pemrosesan RUU ini bisa jadi...

SBY Khawatirkan AHY?

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan hanya ada satu matahari di Partai Demokrat. Tegasnya, saat ini yang memimpin partai adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kenapa...

PDIP Seharusnya Bersyukur Ada Luhut?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya membuat gerah PDIP. Masinton Pasaribu bahkan mengeluarkan kalimat tegas, hingga meminta Presiden Jokowi memecat Luhut. Namun, mungkinkah PDIP...

Ridwan Kamil dan Cerita Bukber

Meski Satgas Covid-19 telah imbau agar bukber dilaksanakan tanpa ngobrol, Ridwan Kamil sebut bukber diperbolehkan dengan syarat.

More Stories

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

Hotel Sultan dan Mesin Uang Soeharto

Water canon, batu beterbangan, 3.161 aparat mengepung Senayan. Negara akhirnya merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan dari tangan keluarga Sutowo. Nilai aset Rp 28,9 triliun — eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Bermula dari tipu daya: Ibnu Sutowo membangun hotel pesanan Gubernur Ali Sadikin, bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco milik pribadinya.

The One-Man Band

Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.