Beberapa daerah terapkan local lockdown. Kota Tegal misalnya, menutup akses ke jalan-jalan utamanya dengan beton seberat 2 ton. Sementara di Papua, Gubernur Lukas Enembe sempat menutup akses penerbangan dan pelayaran. Padahal, kebijakan-kebijakan “berani” tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Jokowi yang tidak ingin ada lockdown.
PinterPolitik.com
Kebijakan ala-ala lockdown di tingkat lokal ini emang sebenarnya jadi upaya para pemerintah daerah tersebut untuk melindungi rakyatnya. Yang terbaru, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat sebuah seruan yang meminta masyarakat dari Jakarta untuk tidak mudik ke kampung halamannya dulu dalam beberapa waktu ke depan.
Bukannya gimana-gimana ya, Jakarta sekarang ini udah jadi zona merah dan dari total 1.046 kasus positif yang ada di Indonesia saat ini, mayoritas ada di Jakarta. Jadi bisa kebayang gimana kalau orang-orang yang dari Jakarta pulang ke daerah dan membawa serta virus tersebut.
Seruan Ganjar ini memang hanya semacam imbauan. Namun, itu juga mengindikasikan bahwa sang gubernur ingin “menutup” daerahnya dari akses pendatang yang mayoritas berasal dari ibu kota.
Ini mungkin belum seberani Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang merencanakan local lockdown – demikian ia menyebutnya – pada 30 Maret 2020 sampai 30 Juni 2020. Kebijakan tersebut tentu saja sangat berani sebab Presiden Jokowi sebelumnya meminta kepala daerah untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut.
Jokowi memang tidak mau me-lockdown Indonesia karena menurutnya budaya dan kondisi di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang telah menerapkan lockdown. Alasannya kekacauan dan kerusuhan bisa saja terjadi jika kebijakan tersebut diterapkan.
Hmm, iya juga sih. Makanya nggak heran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sampai bilang kalau dirinya nggak setuju dengan kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menutup akses penerbangan dan pelayaran ke wilayahnya.
Tapi nih, ini juga menunjukkan bahwa baik Pak Tito maupun Presiden Jokowi agak “kesulitan” mengendalikan kekuasaan di daerah loh. Bisa dibilang para “anak buahnya” ini agak melawan sama kebijakan pemerintah pusatnya.
Ibaratnya kepala dan tubuh, konteksnya kayak head alias kepala nggak bisa mengontrol body atau tubuhnya. Kan dengan kondisi penyebaran virus seperti sekarang ini antara head dan body sudah seharusnya sejalan.
Sebenarnya nih, kalau dipikir-pikir dan dilihat berdasarkan kasus yang sudah ada saat ini, kota seperti Jakarta itu udah seharusnya di-lockdown. Bukannya gimana-gimana ya, sebentar lagi kan mau Lebaran. Udah pasti bakal ada jutaan orang yang akan pulang ke rumah mereka masing-masing di berbagai daerah. Beh, bakal ngeri nggak tuh.
Makanya, baik Pak Jokowi maupun Pak Tito perlu deh ngasih sedikit kelonggaran bagi daerah yang akan menerapkan lockdown. Soalnya kebijakan tersebut diambil untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut kan.
Lagian ini juga harus jadi alasan bagi Pak Jokowi buat kembali pertimbangkan opsi lockdown. Biar nggak tambah parah pak kasusnya dan nggak terkesan menyepelekan efek penyebaran virus ini.
Malu loh, Kedutaan Besar Amerika Serikat aja udah ngeluarin peringatan bagi warganya yang berusia di bawah 21 tahun untuk meninggalkan Jakarta karena dianggap sudah terlalu berbahaya dan secara fasilitas kesehatan nggak mencukupi. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
