“Mohon maaf Mas Taufik, saya mau mengkritik untuk segera melengkapi LHKPN. Agar Mas Taufik dan anggota lainnya bisa menjadi contoh. Nol persen loh (belum ada anggota DPRD DKI) yang lapor LHKPN.” ~ Saut Situmorang
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]omisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang ‘membongkar rahasia’ seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang ternyata belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Masa wakil rakyat yang berada di Ibukota Indonesia ga memberikan contoh yang baik sih? Berarti ga ada seorang pun tahu dong berapa harta kekayaan anggota DPRD DKI? Hadeuuhh.
Nah loh, emangnya apa alasan anggota DPRD DKI Jakarta sampai sekarang tak memberikan LHKPN ke KPK?
Kabarnya sih, seluruh wakil rakyat itu bukannya ga mau menyerahkan LHKPN, tapi katanya merasa kesulitan dan kebingungan mengisi LHKPN karena sangat mendetail.
Yeee, kalau kebingungan itu nanya lah, jangan malah didiamkan begitu aja. Perasaan sebelum dikritik sama Saut, KPK pernah deh mengingatkan DPRD DKI juga deh supaya menyerahkan LHKPN, weleeeh weleeeh.
Kalau alasannya cuma kesulitan dan kebingungan, Saut Situmorang akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan cara mengisi LHKPN. Masa sekelas DPRD DKI Jakarta ga ada sama sekali yang bisa mengisi LHKPN, weleeeeh weleeeh.
Ini ngeles atau memang kebingungan beneran sih pas ngisi LHKPNnya? Kok bisa kompak ya semuanya belum menyerahkan LHKPN. Tapi usut punya usut, ternyata hal ini lolos dari perhatian publik ya, hadeuuuhh.
Setelah mengingatkan dan ingin ikut menuntun cara pengisian LHKPN, Saut Situmorang kini sedikit mengeluarkan pernyataan bernada ancaman kepada anggota DPRD DKI Jakarta.
Kata Saut, kalau ga mau nurut juga, jangan salahkan kalau anggota DPRD DKI dipanggil KPK, weleeeh weleeeh, maukah dipanggil KPK? Weeeiittss, jangan ketakutan begitu dong.
Udah kalang kabut ketakutan belom? Ehmm, akhirnya Saut menerangkan kalau nanti pas dipanggil KPK itu jangan dikonotasikan punya masalah korupsi atau apalah.
Tapi anggota DPRD DKI itu hanya diminta untuk menjelaskan harta kekayaan dan mengisi LHKPN doang kok.
Masa wakil rakyat yang difasilitasi sama uang rakyat, tapi ga mau menyerahkan LHKPN, duh malu dong weleeeh weleeeh. Emangnya takut ya kalau rakyat tahu jumlah kekayaannya? Ehmm.
Kayaknya anggota DPRD DKI Jakarta perlu memaknai pernyataan Najwa Shihab yang mengatakan, harta dan tahta adalah dua sisi yang tak bisa dipisahkan.
Nah, anggota DPRD kan sudah punya tahta, udah nyaman kan? Makanya tinggal hartanya aja nih. Kapan mau dilaporkan ke KPK? Takut ketahuan ya? Tapi rekeningnya ga gendut kan? Weleeeh weleeeh. (Z19)
